TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Staf TNI Angkatan Darat (AD) Jenderal Budiman mengaku siap menghadapi potensi konflik antarpendukung calon presiden pada masa kampanye. Dia meminta seluruh jajaran pimpinan teritorial TNI Angkatan Darat memetakan daerah rawan konflik yang ada di wilayahnya masing-masing.
"Khususnya daerah-daerah yang diduga sebagai tempat berdiamnya kelompok garis keras dan basis massa partai politik tertentu," kata Budiman dalam pengarahan ke-397 perwira tinggi dan menengah AD di Markas Besar TNI AD, Jakarta Pusat, Senin, 2 Juni 2014.
Budiman enggan mengungkap wilayah mana saja yang termasuk rawan konflik. Hanya saja, daerah rawan konflik dapat dideteksi dari penyelenggaraan pemilihan legislatif April lalu. Dia menengarai sumbu konflik mulai tersulut di media sosial.
Menurut Budiman, TNI AD berupaya mengendalikan emosi masyarakat. TNI AD, katanya, akan memaksimalkan pendekatan dengan warga.
Keberhasilan mengamankan pemilu, kata Budiman, akan terlihat dari dua hal. Pertama, yakni masyarakat merasa aman untuk memilih. Kedua, ujarnya, netralitas TNI yang harusnya jadi penengah konflik.
Dua pasangan calon presiden dan wakil presiden akan berkompetisi pada pemilihan 9 Juli mendatang. Duet Joko Widodo alias Jokowi dan Jusuf Kalla akan bertarung dengan Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa. Kemarin, kedua pasangan ini mengikuti undian nomor urut calon presiden. Nomor urut satu diperoleh Prabowo sedangkan Jokowi memperoleh nomor dua. (Baca: Nomor Urut, Pakar: Jokowi Taktis, Prabowo Elegan)
AMRI MAHBUB
Terpopuler
Dibidik Tersangka, Anggito Kembalikan Uang ke KPK?
Kronologi Penyerangan Rumah Ibadah Kristen Sleman
Diduga Mencurigakan, Ini Isi 14 Rekening Anggito
