TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Mahendra Siregar menyayangkan tindakan PT Newmont Nusa Tenggara menghentikan semua kegiatan produksinya secara sepihak.
"Kami sendiri tidak dilaporkan oleh pihak Newmont dalam arti perusahaannya," ujarnya di kantor Kementerian Perekonomi, Selasa petang, 3 Juni 2014.
Menurut Mahendra, penyebab dihentikannya produksi oleh perusahaan tambang Amerika itu, berkaitan dengan pelarangan ekspor tambang oleh pemerintah. "Mereka belum bisa melakukan ekspor sehingga mereka menghentikan produksinya," imbuhnya.
Mahendra mengakui pemerintah hingga kini belum mendapatkan informasi resmi perusahaan, mengenai penghentian tersebut. Pemerintah justru mendapatkan informasi dari serikat pekerja perusahaan. "Memang ini langkah yang mereka lakukan (setop operasi) dan tidak meminta konsultasi kepada pihak pemerintah, tetapi di lain pihak kami justru sudah menerima wakil dari serikat pekerja Newmont," ujarnya.
Hingga petang tadi, perwakilan tim renegoisasi pemerintah dengan Newmont masih melaporkan perkembangan yang terjadi. Mehandra mengakui proses renegoisasi bea keluar bahan mineral pemerintah dengan Freeport dan Newmont masih berlangsung alot. "Kita tetap berharap dan bisa diselesaikan dalam minggu ini," ujarnya.
Ada dua hal yang menjadi fokus pemerintah, yakni bagaimana kebijakan pemerintah untuk perusahaan yang melakukan investasi smelter dan kaitannya dengan insentif investasi dalam bentuk bea keluar. Kedua, soal jaminan bagaimana melakukan penampungan escrow-nya. "Jadi lebih teknis soal bond guarantee," kata dia.
Mahendra mengakui belum terjadinya kesepakatan antara kedua belah pihak, yang menyebabkan keduanya belum bisa melaksanakan kegiatan ekspor bahan mineral. "Tergantung, mereka sepakati agreement nggak," kata dia.
Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Bambang Brodjonegoro yang hadir bersamaan dalam rakor tersebut menyatakan pemerintah masih mengkaji dan belum menetapkan besaran bea keluar.
"Kami sudah tahu (setop produksi), Tidak ada lagi cerita nurunin-nurunin, pokoknya kita lagi finalisasi dan Newmont harus menurut sama aturan," ujarnya.
JAYADI SUPRIADIN
Berita terpopuler:
Mari Pangestu Usulkan Visa Gratis ke Negara Muslim
Survei BPS: Orang Indonesia Ternyata Cukup Bahagia
Thailand Kompetitor Utama Indonesia Hadapi 2015