TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Noke Kiroyan mengatakan dalam sepuluh tahun terakhir pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono jarang melibatkan Kadin dalam membuat kebijakan dunia usaha. "Kami bahkan sering terkaget-kaget dengan kebijakan pemerintah," kata Noke pada Jumat, 6 Juni 2014.
Menurut Noke, selama kepemimpinan SBY, banyak regulasi membingungkan yang dikeluarkan. Regulasi-regulasi tersebut saling tumpang-tindih, bahkan ada yang bertolak belakang. (Baca: Setiawan Djody: Jokowi Paham Pengusaha)
Oleh karena itu, ia berharap pemerintahan baru nanti bisa lebih melibatkan Kadin dalam membuat kebijakan. "Dalam undang-undang kan juga disebutkan bahwa Kadin adalah mitra pemerintah," ujarnya. (Baca: Capres dan Cawapres Harus Buka Laporan Pajaknya)
Noke juga menyoroti kecenderungan pemerintahan SBY yang senang mengutip laporan perusahaan konsultan global McKinsey yang menyebut Indonesia akan menjadi kekuatan ekonomi nomor tujuh di dunia pada 2030. Menurut Noke, hal ini bukanlah kepastian, melainkan masih hipotesis. “Hal itu hanya bisa dicapai bila pemerintah berkomitmen meningkatkan produktivitas dan efisiensi,” ujarnya.
Dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia disebut telah mengalami kemajuan ekonomi. Akan tetapi, bila dilihat dari pendapatan masyarakat, ketimpangan justru semakin besar. Pada 2012, koefisien ketimpangan pendapatan di Indonesia adalah 0,37. Angka ini naik menjadi 0,41 pada tahun berikutnya.
MOYANG KASIH DEWIMERDEKA
Berita terpopuler:
Ini Beda Karimun di Indonesia dan di Pakistan
Juni, Jaringan Hotel Accor Luncurkan 4 Hotel Baru
Kemenhub Bantah Terima Suap dari Jepang
