Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Ratusan Pegawai Makassar Hindari Tes Urine

image-gnews
Seorang supir bus melakukan tes urine di Terminal Pulogadung, Jakarta, (1/8). Tes Urine diadakan untuk memastikan kondisi sopir dan awak bus dalam keadaan fit sehingga meminimalisir terjadinya kecelakaan lalu lintas pada mudik lebaran. Tempo/Tony Hartawan
Seorang supir bus melakukan tes urine di Terminal Pulogadung, Jakarta, (1/8). Tes Urine diadakan untuk memastikan kondisi sopir dan awak bus dalam keadaan fit sehingga meminimalisir terjadinya kecelakaan lalu lintas pada mudik lebaran. Tempo/Tony Hartawan
Iklan

TEMPO.CO, Makassar - Ratusan pegawai lingkup Pemerintah Kota Makassar tidak hadir menjalani tes urine di kantor Balai Kota yang dilakukan Badan Narkotika Makassar dan Badan Narkotika Nasional (BNN) Sulawesi Selatan. Pemeriksaan air seni itu menyusul tertangkapnya Lurah Tamangapa, Kecamatan Manggala, Syarifuddin A.P. yang sedang berpesta narkoba beberapa waktu lalu.

"Kami akan panggil ulang lagi pegawai yang tak hadir tes urine. Kemungkinan mereka tidak hadir karena memang berhalangan," kata Kepala Badan Narkotika Kota Makassar, Andi Ulang Gippyng Lantara, seusai menggelar tes urine, Senin, 9 Juni 2014.

Sesuai rencana, tes urine harusnya dilakukan secara mendadak. Namun rencana tersebut lebih dulu bocor dan diketahui pegawai. Menurut Gippyng, rencananya ada 868 pegawai yang akan menjalani pemeriksaan urine. Namun hanya 500 orang yang mengikuti dan 368 orang lainnya kabur dengan alasan dinas kerja.

Pemeriksaan urine juga dilakukan kepada Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar, Mohammad Ramdhan Pomanto dan Syamsu Rizal. Pengambilan urine juga dilakukan kepada pegawai eselon II hingga IV. "Tes urine melibatkan TNI, kemudian BNP (Badan Narkotika Propinsi) Sulsel yang menyiapkan alat dan tim medisnya," jelasnya.

Dia menjelaskan hasil tes urine akan diketahui dalam waktu dekat dari BNP Sulsel. Hasil pemeriksaannya akan diberikan ke Wali Kota, Ramdhan. Pegawai yang terindikasi menggunakan narkoba, akan diserahkan ke BNP untuk direhabilitasi. Gippyng menambahkan, jenis barang haram yang kerap digunakan masyarakat yakni sabu, ganja, morfin, dan apotasegin. "Kita tidak tahu kapan hasilnya diumumkan. BNP akan menyerahkan hasilnya ke Pak wali kota," ucapnya.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Wali Kota Makassar, Mohammad Ramdhan Pomanto, mengatakan tes urine sengaja dilakukan mendadak. Selama proses pemeriksaan berlangsung, Danny-sapaan Ramdhan Pomanto memerintahkan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) berjaga-jaga di semua pintu keluar di gedung Balai Kota. "Kebetulan semua SKPD berkumpul, maka kita lakukan tes urine dulu. Kalau ada pegawai terbukti menggunakan akan dipecat," katanya.

DIDIT HARIYADI

Terpopuler
Warga Heboh Saksikan Meteor di Langit Jabodetabek
Lukisan Buaya Djoko Pekik Dibanderol Rp 6 Miliar
Nurul: Keaslian Dokumen Pemecatan Prabowo Diragukan

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

KKP dan BNN Cegah Peredaran Narkoba di Pulau Perbatasan

29 hari lalu

KKP dan BNN Cegah Peredaran Narkoba di Pulau Perbatasan

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bersama Badan Narkotika Nasional (BNN) terus memperkuat langkah pencegahan peredaran narkoba melalui pulau kecil perbatasan.


KPK Serahkan Barang Rampasan Hasil Perkara Korupsi ke Enam Instansi Pemerintah

42 hari lalu

Ketua KPK sementara, Nawawi Pomolango bersama wakil ketua KPK, Nurul Gufron (tengah) dan juru bicara KPK, Ali Fikri (kanan) memaparkan laporan kinerja dan capaian KPK Tahun 2023, di gedung KPK, Jakarta, Selasa, 16 Januari 2024. Sepanjang tahun 2023 KPK telah menerima 5.079 pengaduan dugaan tindak pidana korupsi, berhasil menuntaskan 94 kasus korupsi yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, melaksanakan 8 Operasi Tangkap Tangan, 8 kasus Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan  berhasil mengembalikan aset ke kas negara sejumlah Rp525.415.553.599. TEMPO/Imam Sukamto
KPK Serahkan Barang Rampasan Hasil Perkara Korupsi ke Enam Instansi Pemerintah

KPK menyerahkan barang rampasan negara hasil perkara tindak pidana korupsi kepada enam instansi pemerintah.


TNI AL Gagalkan Penyelundupan 70 Kilogram Sabu di Bakauheni Lampung

42 hari lalu

Ilustrasi Sabu-sabu. Dok. TEMPO/Eko Siswono Toyudho
TNI AL Gagalkan Penyelundupan 70 Kilogram Sabu di Bakauheni Lampung

Berdasarkan hasil pemeriksaan sementara, ketiga terduga pelaku yang membawa sabu itu datang dari Aceh.


Anggota DPRD NTT Ditangkap di Rumahnya Karena Konsumsi Sabu, Hanya Diminta Rehabilitasi Rawat Jalan

54 hari lalu

Ilustrasi Sabu-sabu. Dok. TEMPO/Eko Siswono Toyudho
Anggota DPRD NTT Ditangkap di Rumahnya Karena Konsumsi Sabu, Hanya Diminta Rehabilitasi Rawat Jalan

BNN Provinsi menangkap anggota DPRD NTT karena mengkonsumsi sabu. Tidak dihukum, tapi diminta menjalani rehabilitasi rawat jalan.


Pria Ini Ditemukan Tewas Setelah Dikejar BNN

28 Januari 2024

Ilustrasi mayat. AFP/John MacDougall
Pria Ini Ditemukan Tewas Setelah Dikejar BNN

Pria berinisial AR sudah menjadi target BNN Tanjung Jabung Timur karena diduga menjadi pengedar narkotika jenis sabu.


KDRT Pegawai BNN, Istri Cabut Laporan dan Berdamai Lagi

14 Januari 2024

Rekaman CCTV atas kekerasan rumah tangga yang dilakukan oleh suami pada istrinya dengan disaksikan oleh putra dan putrinya di Pondok Gede, Bekasi. FOTO/Video/Instagram
KDRT Pegawai BNN, Istri Cabut Laporan dan Berdamai Lagi

Kasus KDRT berulang, istri pegawai BNN kembali damai dengan suaminya untuk kasus kekerasan terkini yang dilaporkannya.


Polisi Ungkap Motif KDRT Pegawai BNN yang Viral, Ada Soal Utang Pinjol

8 Januari 2024

Rekaman CCTV atas kekerasan rumah tangga yang dilakukan oleh suami pada istrinya dengan disaksikan oleh putra dan putrinya di Pondok Gede, Bekasi. FOTO/Video/Instagram
Polisi Ungkap Motif KDRT Pegawai BNN yang Viral, Ada Soal Utang Pinjol

Peristiwa KDRT dalam rumah tangga di Jatiasih, Bekasi, ini viral di media sosial karena, antara lain, terjadi di hadapan anak-anak mereka.


Pegawai BNN Tersangka KDRT di Bekasi Akhirnya Ditahan

7 Januari 2024

Rekaman CCTV atas kekerasan rumah tangga yang dilakukan oleh suami pada istrinya dengan disaksikan oleh putra dan putrinya di Pondok Gede, Bekasi. FOTO/Video/Instagram
Pegawai BNN Tersangka KDRT di Bekasi Akhirnya Ditahan

Polres Metro Bekasi Kota menahan pegawai aparatur sipil negara (ASN) Badan Narkotika Nasional (BNN), AF, tersangka KDRT terhadap istrinya


Polisi Belum Tahan Pegawai BNN Tersangka KDRT di Bekasi, Kenapa?

3 Januari 2024

Rekaman CCTV atas kekerasan rumah tangga yang dilakukan oleh suami pada istrinya dengan disaksikan oleh putra dan putrinya di Pondok Gede, Bekasi. FOTO/Video/Instagram
Polisi Belum Tahan Pegawai BNN Tersangka KDRT di Bekasi, Kenapa?

KDRT itu dilakukan oleh pegawai BNN AF di depan ketiga anak mereka di rumahnya di wilayah Jatiasih, Kota Bekasi.


Jadi Tersangka KDRT di Bekasi, Pegawai BNN Hanya Terancam 4 Bulan Penjara

3 Januari 2024

Rekaman CCTV atas kekerasan rumah tangga yang dilakukan oleh suami pada istrinya dengan disaksikan oleh putra dan putrinya di Pondok Gede, Bekasi. FOTO/Video/Instagram
Jadi Tersangka KDRT di Bekasi, Pegawai BNN Hanya Terancam 4 Bulan Penjara

Pegawai BNN disebut telah berulang kali melakukan KDRT terhadap istrinya. Korban sempat melaporkan kasus tersebut ke pihak BNN.