SBY Minta Tentara Tak Netral Dihukum Berat  

Editor

Anton Septian

image-gnews
Menteri Sekretaris Negara Sudi Silalahi (kanan) didampingi juru bicara kepresidenan Julian Aldrin Pasha memberikan keterangan pers terkait pengunduruan diri Gita Wirjawan dari jabatan Menteri Perdagangan RI di Kantor Presiden, Jakarta, (1/2). Presiden SBY menerima pengunduran diri Gita Wirjawan, dana akan menyampaikannya secara resmi dalam waktu dekat. TEMPO/Subekti
Menteri Sekretaris Negara Sudi Silalahi (kanan) didampingi juru bicara kepresidenan Julian Aldrin Pasha memberikan keterangan pers terkait pengunduruan diri Gita Wirjawan dari jabatan Menteri Perdagangan RI di Kantor Presiden, Jakarta, (1/2). Presiden SBY menerima pengunduran diri Gita Wirjawan, dana akan menyampaikannya secara resmi dalam waktu dekat. TEMPO/Subekti
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Sekretaris Negara Sudi Silalahi menyatakan instruksi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kepada TNI dan kepolisian, termasuk anggota Bintara Pembina Desa (Babinsa) untuk netral dalam pemilihan presiden sudah jelas. Menurut dia, SBY tegas meminta anggota TNI-Polri yang bersikap tak netral, tak terkecuali perwira tinggi, dijatuhi sanksi.

"Kalau dilakukan staf angkatan sanksinya berat," kata Sudi di Istana Negara, Senin, 9 Juni 2014.

Perihal kasus Babinsa, Sudi menyatakan SBY mengikuti berita pemeriksaan dan keputusan Badan Pengawasan Pemilihan Umum (Bawaslu) yang menetapkan tak ada pelanggaran dalam pendataan preferensi warga. Dalam pemeriksaan tersebut, menurut dia, memang tak ada instruksi dari TNI untuk memenangkan salah satu calon presiden. "Sampai saat ini tak ada yang memberi instruksi. Kalau ada indikasi tentu tak akan dibiarkan," kata dia.

Kepala Badan Intelejen Negara Marciano Norman mendukung hasil pemeriksaan Bawaslu, tak ada penyalahgunaan wewenang dan tugas TNI-Polri dalam kasus Babinsa. Ia mengklaim TNI-Polri masih mempertahankan netralitasnya dalam pemilu mendatang. Hal serupa juga diklaim sebagai sikap BIN yang tak mendukung pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa atau Joko Widodo-Jusuf Kalla.

"Keraguan masyarakat terhadap akuntabilitas pemilu sudah semakin berkurang," kata Marciano.

Ia mengingkatkan kepada TNI-Polri untuk tetap netral sehingga mengikis isu penyelewengan dalam proses pemilu. Netralitas menjadi isu krusial karena menjadi pembicaraan dari warung kopi hingga pertemuan resmi. "Sensitivitas isu ini sangat tinggi," ujar Maciano.

Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro meminta masyarakat untuk berani melaporkan indikasi penyalahgunaan wewenang TNI-Polri. Kementerian Pertahanan mengklaim sebagai penjaga netralitas TNI-Polri. Pemeriksaan terhadap anggota sudah diperintahkan kepada setiap kepala staf angkatan.

Iklan
image-banner
Scroll Untuk Melanjutkan

"Panglima TNI sebagai pengguna kekuatan. Pembinaan ada di kepala staf, maka kita serahkan pada kepala staf," kata Purnomo.

Dalam kasus Babinsa, TNI AD sendiri sudah menjatuhkan sanksi kepada Kopral Satu Rus yang mendatangi dan menanyakan preferensi warga di Kecamatan Gambir. Rus menerima sanksi penahanan 21 hari dan penundaan pangkat tiga periode. 

Sanksi juga diberikan pada Komandan Rayon Militer Kecamatan Gambir, Kapten Infanteri Sal, yaitu penundaan pangkat selama satu periode. Ia dinyatakan bersalah karena memberi tugas kepada Rus.

FRANSISCO ROSARIANS

Baca juga:

Iklan


Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Survei Capres Muhaimin Iskandar Rendah, PKB: Masih Ada Peluang

27 Desember 2021

Wakil Ketua DPR RI Abdul Muhaimin Iskandar
Survei Capres Muhaimin Iskandar Rendah, PKB: Masih Ada Peluang

Dalam survei tersebut Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar hanya dipilih 0,1 persen responden.


DPR Dorong KPU dan Bawaslu Antisipasi Potensi Masalah Pemilu 2024

22 Desember 2021

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Saan Mustofa
DPR Dorong KPU dan Bawaslu Antisipasi Potensi Masalah Pemilu 2024

Komisi II DPR meminta KPU dan Bawaslu Provinsi Jawa Barat mengantisipasi kesulitan pemilih menggunakan hak pilih, lantaran diprediksi akan banyak surat suara.


Sudi Silalahi Dimakamkan di TMP Kalibata Siang Ini, SBY Bakal Hadir

26 Oktober 2021

Sudi Silalahi. TEMPO/Imam Sukamto
Sudi Silalahi Dimakamkan di TMP Kalibata Siang Ini, SBY Bakal Hadir

Jenazah Sudi Silalahi akan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta Selatan pada siang Ini.


Sejumlah Tokoh Sampaikan Ucapan Belasungkawa Atas Wafatnya Sudi Silalahi

26 Oktober 2021

Presiden Joko Widodo menerima kunjungan Chairman Global Green Growth Institute, Susilo Bambang Yudhoyono (dan mantan Mensesneg, Sudi Silalahi di Istana Merdeka, Jakarta, 8 Desmeber 2014. ANTARA FOTO
Sejumlah Tokoh Sampaikan Ucapan Belasungkawa Atas Wafatnya Sudi Silalahi

Sejumlah tokoh turut menyampaikan ucapan belasungkawa atas wafatnya Letnan Jenderal (Purnawirawan) Sudi Silalahi.


Sudi Silalahi Meninggal: dari Militer hingga Jadi Menteri Kepercayaan SBY

26 Oktober 2021

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (kedua kiri) berbincang dengan mantan Wapres Jusuf Kalla (kiri) disaksikan Mensesneg Sudi Silalahi (kedua kanan) dan Seskab Dipo Alam (kanan) saat pertemuan di Kantor Presiden, Jakarta, Jumat (18/1). ANTARA/Andika Wahyu
Sudi Silalahi Meninggal: dari Militer hingga Jadi Menteri Kepercayaan SBY

Mantan Menteri Sekretaris Negara era periode kedua pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Sudi Silalahi meninggal dunia


Mantan Mensesneg Era SBY Sudi Silalahi Meninggal

26 Oktober 2021

Sudi Silalahi. TEMPO/Imam Sukamto
Mantan Mensesneg Era SBY Sudi Silalahi Meninggal

Menteri Sekretaris Negara Republik di era periode kedua presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Sudi Silalahi meninggal dunia.


Ketimbang Menjabat Menteri, Luhut Sebut Lebih Enak Jadi Tentara

2 Mei 2020

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menyampaikan pesan kepada warga muslim memasuki bulan suci Ramadan ini. Pesan yang disampaikan dalam video pendek ini diunggah di YouTube, Jumat dini hari, 24 April 2020. Youtube Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi RI
Ketimbang Menjabat Menteri, Luhut Sebut Lebih Enak Jadi Tentara

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan memilih bertugas sebagai tentara ketimbang menteri.


Reformasi TNI di Masa Presiden Jokowi Dinilai Berjalan Mundur

7 Februari 2018

Pasukan TNI juga ikut mengamankan proses penggusuran kawasan prostitusi Kalijodo, di Jakarta, 29 Februari 2016. TEMPO/Subekti
Reformasi TNI di Masa Presiden Jokowi Dinilai Berjalan Mundur

Sejumlah kalangan menilai reformasi di tubuh TNI mengalami langkah mundur di masa Presiden Jokowi.


Polri Dinilai Beri Pintu Masuk TNI Masuk ke Ranah Ketertiban

4 Februari 2018

Dari kiri: Komisioner Ombudsman Republik Indonesia Alamsyah Saragih, Host Ichan Loulembah, pakar hukum Bivitri Susanti dan mantan Dirjen Otda Djohermansyah Djohan dalam diskusi Perkara Nonaktif Kepala Daerah di Gondangdia, Jakarta. Sabtu, 18 Februari 2017. TEMPO/Ahmad Faiz.
Polri Dinilai Beri Pintu Masuk TNI Masuk ke Ranah Ketertiban

Pengamat hukum Bivitri Susanti meminta nota kesepahaman Polri dan TNI soal pemeliharaan keamanan dan ketertiban dibatalkan.


YLBHI: Sistem Peradilan Militer Harus Segera Diperbarui

16 Desember 2017

Ilustrasi TNI AD. Tempo/Suryo Wibowo
YLBHI: Sistem Peradilan Militer Harus Segera Diperbarui

Pengacara publik dari Lembaga Bantuan Hukum Julius Ibrani mengatakan reformasi sektor militer di Indonesia masih belum mencapai targetnya.