TEMPO.CO, Jakarta - Utang pemerintah pusat masih menggunung. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mencatat, berdasarkan neraca per 31 Desember 2013, kewajiban pemerintah mencapai Rp 2.652,10 triliun. Dari jumlah itu, sebesar Rp 1.890,75 triliun berupa utang jangka panjang dalam dan luar negeri.
"Pemerintah menyajikan saldo anggaran lebih (SAL) sebesar Rp 66,59 triliun, aset sebesar Rp 3.567,59 triliun, dan kewajiban sebesar Rp 2.652,10 triliun," kata Ketua BPK, Rizal Djalil dalam sidang paripurna di DPR, Selasa, 10 Juni 2014.
Pada 2012, kewajiban pemerintah mencapai Rp 2.156,88 triliun. Ini artinya ada peningkatan sekitar Rp 495,22 triliun dalam setahun.
Pemerintah melaporkan realisasi pendapatan negara dan hibah sebesar Rp 1.438,89 triliun atau 95,80 persen dari anggaran tahun 2013, atau 107,53 persen dari realisasi tahun 2012. Adapun realisasi belanja negara dan transfer sebesar Rp 1,650,56 triliun atau 95,62 persen dari anggaran 2013, atau 110,67 persen dari realisasi tahun 2012.
Dari hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah pusat (LKPP) tahun 2013, BPK menyematkan opini wajar dengan pengecualian. "Sama dengan opini atas LKPP tahun 2012," ucap Rizal.
Hasil pemeriksaan atas LKPP tersebut sudah telah disampaikan melalui surat kepada DPD dan presiden pada 28 Mei 2014. "Penyerahan hasil pemeriksaan atas LKPP kepada DPR bertujuan untuk membantu DPR menjalankan fungsinya dan mengambil keputusan atas rancangan undang-undang tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2013," kata Rizal.
MARTHA THERTINA
Berita utama:
Jokowi-JK Bisa Kalah di Pilpres, Jika....
Dipuji Jokowi, Lurah Susan: Malu tapi Senang
Ketua Umum Partai Gerindra Belum Baca Surat DKP