TEMPO.CO, Jakarta - Sebanyak 150 anggota Serikat Pekerja PT PLN (Persero) berunjuk rasa di kantor Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas (SKK Migas) di Wisma Mulia, Jakarta, Selasa, 10 Juni 2014. Mereka menuntut pemerintah menghentikan ekspor gas alam dan meminta pasokan energi primer untuk listrik dengan harga murah. (Baca juga: Bidang Energi, Jokowi-JK Akan Prioritaskan Energi Murah)
Menurut juru bicara Serikat Pekerja PLN, Jumadis Abda, pemerintah harus mendorong kedaulatan energi dengan menghentikan ekspor gas alam. Jadi, masyarakat bisa menikmati gas alam domesik hingga seratus persen.
Catatan SP PLN menyebutkan kerugian negara akibat ekspor gas alam mencapai Rp 250 triliun per tahun. Di sisi lain, masyarakat dibebani belanja energi primer listrik Rp 137 triliun per tahun. Jumadis mengatakan pemerintah harus menghentikan kontrak kerja sama dengan perusahaan asing yang menyedot gas alam untuk diekspor. (Baca juga: Pegawai Pertamina Tuntut Kejelasan Blok Mahakam)
Untuk itu, SP PLN menolak beberapa kontrak gas alam yang akan dijual ke asing, yakni proyek Chevron Blok Indonesia Deepwater Development (IDD) di Selat Makassar, Kalimantan Timur; proyek konsorsium Pertamina dengan Exxon Mobile di Blok Natuna Timur (Natuna D Alfa); dan proyek Inpex Corporation di Blok Masela, Maluku. (Baca juga: Cadangan Minyak Bakal Habis Dalam 12 Tahun)
Menurut Jumadis, bila gas alam dimaksimalkan untuk konsumsi dalam negeri, masyarakat dapat menikmati energi dengan harga murah. "Tarif listrik akan lebih murah dan beban subsidi bahan bakar minyak bisa dikurangi," tuturnya.
PAMELA SARNIA
Berita lain:
Valid, Surat Rekomendasi Pemecatan Prabowo
Jawab Roy Suryo via BBM, Ahok: Bro Kenapa Somasi?
Jokowi: Wiji Thukul Harus Ditemukan
Polisi: Pemerkosaan Mahasiswa Malaysia Rekayasa
Takmir Masjid Sesalkan Isi Pengajian Jafar Umar
Debat Capres Masih Gunakan Strategi 5-3-2
Klaim Lihat MH370, Pekerja Kilang Minyak Dipecat