Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

PBB Beri Rapor Merah Soal Toleransi di Indonesia  

image-gnews
Jemaat dari GKI Yasmin Bogor dan Gereja HKBP Filadelfia Tambun beribadah bersama di depan Istana Merdeka, Jakarta , Minggu (22/07). Aksi tersebut sebagai ungkapan protes atas tindakan diskriminasi pemerintah daerah masing-masing yang menyegel tempat ibadah mereka. TEMPO/Dasril Roszandi
Jemaat dari GKI Yasmin Bogor dan Gereja HKBP Filadelfia Tambun beribadah bersama di depan Istana Merdeka, Jakarta , Minggu (22/07). Aksi tersebut sebagai ungkapan protes atas tindakan diskriminasi pemerintah daerah masing-masing yang menyegel tempat ibadah mereka. TEMPO/Dasril Roszandi
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Pelapor khusus PBB tentang kebebasan berkumpul dan berorganisasi, Maina Kiai, menyampaikan keprihatinannya atas situasi hak berkumpul masyarakat minoritas di Indonesia yang seringkali tidak dijamin oleh negara. Maina Kiai menyatakan keprihatinannya tersebut saat membacakan laporannya di hadapan peserta Sidang Dewan HAM PBB sesi ke-26, Senin, 10 Juni 2014.

Ia kemudian menyinggung tentang diskriminasi yang dialami oleh kelompok minoritas agama di Indonesia dalam menyuarakan hak mereka untuk berkumpul. “Di Indonesia, sebagai contoh, kelompok minoritas agama, seperti Ahmadiyah, Bahai, Kristen dan Syiah, menghadapi serangan fisik dari kelompok militan Islam yang sedikit sekali mendapatkan perhatian pemerintah”, kata Maina.

Pelapor khusus PBB ini juga mengungkap keprihatinannya tentang lemahnya penegakan hukum untuk melindungi hak setiap orang untuk berkumpul bagi kelompok agama minoritas. “Walaupun putusan Mahkamah Agung telah memberikan hak kepada GKI Taman Yasmin untuk membangun rumah ibadah di Bogor, Jawa Barat, pemerintah lokal menyegel bangunan tersebut pada tahun 2010. Sejak saat itu, para jemaat gereja dilarang untuk mendapatkan akses terhadap gereja mereka sendiri," tulis Maina dalam laporannya.

Komunitas Korban dan Pendamping Korban kepada wartawan, Selasa, 10 Juni 2014 menjelaskan laporan Maina berangkat dari sejumlah keprihatinan yang muncul dari proses di PBB sebelumnya dan belum mampu diselesaikan oleh negara secara komprehensif. "Untuk itu pula, korban dan pendamping korban mendesak pemerintah Indonesia agar lebih memperhatikan masalah tersebut dan memandang permasalahan ini sebagai suatu yang mendesak dalam membangun masyarakat Indonesia yang demokratis dan manusiawi," ujar Komunitas itu dalam pernyataan persnya.

Muhamad Subhi dari the Wahid Institute, anggota Komunitas Korban dan Pendamping Korban, menjelaskan Indonesia selalu mendapat rapor merah di PBB. Rapor ini, ujarnya, sebagai cerminan akurat akan situasi nasional. "Syukurnya korban-korban di Indonesia tidak diam. Sayangnya, saat ini juga di pihak para penyelenggara negara ada yang mencoba membuat persoalan ancaman intoleransi di Indonesia ini sebagai persoalan Indonesia saja tanpa pantauan dunia internasional," ujar Subhi.

Selain itu, kata Subhi, pejabat negara banyak yang mempertanyakan advokasi internasional karena dianggap sebagai tindakan yang mempermalukan Indonesia. Korban dan para pendampingnya diperlakukan sebagai ancaman yang dapat mempermalukan bangsa. "Padahal, pelaporan ke dunia internasional terjadi karena ada kebuntuan di nasional, keengganan di tingkat nasional untuk sungguh-sungguh menyelesaikan ancaman intoleransi." (Baca:PGI Nilai Yudhoyono Melanggar Konstitusi)

Juru bicara GKI Yasmin Bona Sigalingging mengatakan pemerintah Indonesia tidak berniat menyelesaikan intoleransi. Yang ada hanya penyangkalan dengan cara mengecilkan persoalan. "SBY gagal total, tanpa kita tahu apakah SBY berniat menyelesaikan ini dalam sisa pemerintahannya," kata Bona. Bila SBY tetap diam, ia melanjutkan, maka yang dilakukan adalah transfer persoalan ke presiden berikutnya.

Adapun janji calon presiden Prabowo Subianto melalui adiknya, Hasyim Djojohadikusumo, di hadapan komunitas Kristen di Indonesia di Sekolah Tinggi Teologia Jakarta beberapa waktu lalu, menurut Bona, level putusan Mahkamah Agung dan Ombudsman lebih tinggi daripada janji jualan dalam kampanye pemilu presiden.

"Putusan MA dan Ombudsman adalah perintah hukum bagi semua capres, bukan sesuatu yang dapat dikompetisikan bahwa bila capres A menang akan dibuka gereja GKI Yasmin, tapi kalau capres B menang maka GKI Yasmin tidak dibuka. Tidak seperti itu. Gereja GKI Yasmin harus dibuka sesuai hukum dan konstitusi siapa pun presiden masa depan Indonesia," kata Bona. (Baca:Ahmadiyah Tolak Manifesto Gerindra)

Direktur Eksekutif Human Rights Working Group Rafendi Djamin mengatakan dalam kurun waktu dua tahun terakhir, Indonesia sudah empat kali dimasukkan dalam catatan buruk PBB terkait dengan perlindungan bagi kelompok minoritas. Pertama, saat Sidang Universal Periodic Review (UPR) pada tahun 2012. Kedua kalinya, dalam sidang review hak sipil politik 2012. Selanjutnya, sebulan lalu di Komite HAM PBB utk Hak Sosial dan Budaya. "Indonesia juga disoroti berapor merah dalam kaitan perlindungan minoritas." (Baca:Komnas HAM: Aliansi Tak Berhak Larang Ajaran Syiah).

Terakhir, di bulan Juni 2014, Indonesia diberi lagi rapor merah dari sudut penilaian hak atas kebebasan berkumpul secara damai dan berorganisasi, dimana dalam konteks ini pun Indonesia dianggap gagal oleh Dewan HAM PBB untuk melindungi kelompok minoritasnya. Terutama, sebagaimana disebutkan secara spesifik, kelompok Ahmadiyah, Syiah, Jemaat Gereja GKI Yasmin, dan Bahai. "Pemerintahan SBY gagal total di PBB dalam soal ini dan bahkan kini Indonesia dalam keadaan darurat nasional dalam kebebasan beragama yang mengancam demokrasi Indonesia," kata Rafendi.

MARIA RITA HASUGIAN 

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Berita lainnya:

Pemecatan Prabowo Tak Hanya Soal Penculikan
Satpol PP Malang Razia Pekerja Seks

Menhan Minta Panglima Usut Pembocor Dokumen DKP


 



 

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Indonesia Angkat Isu Literasi Keagamaan Lintas Budaya di Sidang Dewan HAM PBB

12 hari lalu

Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi berbicara dalam Sidang ke-55 Dewan HAM PBB di Jenewa, Swiss, pada Senin 26 Februari 2024. ANTARA/HO-akun X @Menlu_RI
Indonesia Angkat Isu Literasi Keagamaan Lintas Budaya di Sidang Dewan HAM PBB

Isu tersebut dinggap penting diangkat di sidang Dewan HAM PBB untuk mengatasi segala bentuk intoleransi dan prasangka beragama di dunia.


Cawe-cawe Jokowi Dipertanyakan dalam Sidang PBB, TPN: Cerminan Citra Jokowi di Mata Dunia

13 hari lalu

Penjelasan Jokowi Soal Presiden Cawe-cawe Jelang Pemilu 2024
Cawe-cawe Jokowi Dipertanyakan dalam Sidang PBB, TPN: Cerminan Citra Jokowi di Mata Dunia

TPN Ganjar-Mahfud menilai sosoran PBB soal cawe-cawe Jokowi, telah membuat citra bekas Wali Kota Solo itu menjadi buruk di mata dunia.


Laporan PBB: Situasi Satwa Liar di Bumi Mencemaskan

44 hari lalu

Seorang konservasionis dari pusat penelitian perikanan laut melepaskan hiu bambu bergaris coklat ke laut dalam upaya untuk meningkatkan populasi hiu di Rayong, Thailand, 1 Juni 2021. Para peneliti pekan lalu melepaskan 40 hiu bambu berpita coklat, berusia antara 2 dan 3 bulan, di terumbu karang buatan yang dibuat khusus pada kedalaman 18 meter (60 kaki). REUTERS/Kriengkrai Attanartwong
Laporan PBB: Situasi Satwa Liar di Bumi Mencemaskan

Hiu bambu dan tiga satwa liar yang hidup di Indonesia masuk dalam laporan PBB. Ribuan spesies yang bermigrasi dalam situasi mengkhawatirkan.


Negara Pesisir Samudera Hindia Rawan Tsunami, Kepala BMKG: Perkuat Mitigasi dan Peringatan Dini

48 hari lalu

Pelampung (buoy)  air dangkal dapat mendeteksi gerakan kecil dan perubahan dasar laut yang sering merupakan pertanda bahaya alam seperti gempa bumi, gunung berapi, dan tsunami. Kredit: University of South Florida
Negara Pesisir Samudera Hindia Rawan Tsunami, Kepala BMKG: Perkuat Mitigasi dan Peringatan Dini

Kepala BMKG, Dwikorita Karnawati, mengajak negara pesisir Samudera Hindia untuk menggenjot sistem mitigasi tsunami, mencakup kesiagaan masyarakat.


Asal-usul Hari Toleransi Internasional yang Diperingati 16 November

16 November 2023

Suasana Terowongan Silaturahim yang menghubungkan antara Masjid Istiqlal dengan Gereja Katedral, Senin, 25 Oktober 2021. Terowongan yang dibangun dengan panjang tunnel 28,3 meter, tinggi 3 meter, lebar 4,1 meter dengan total luas terowongan area tunnel 136 m2 dengan total luas shelter dan tunnel 226 m2 menelan dana sebesar Rp 37,3 miliar. TEMPO/Syara Putri
Asal-usul Hari Toleransi Internasional yang Diperingati 16 November

Setiap 16 November diperingati sebagai Hari Toleransi Internasional.


Mengapa Jokowi Tak Pernah Hadir Langsung Di Sidang Umum PBB?

21 September 2023

Presiden Jokowi menunjukkan SK Perhutanan Sosial & Adat dalam puncak Festival Lingkungan, Iklim, Kehutanan dan Energi Baru Terbarukan (Festival LIKE) di Indonesia Arena, GBK, Jakarta, Senin, 18 September 2023. Festival LIKE merupakan rangkuman akumulasi kerja Presiden pada bidang Lingkungan Hidup, Iklim, Kehutanan, dan Energi, khususnya energi terbarukan.  TEMPO/Subekti
Mengapa Jokowi Tak Pernah Hadir Langsung Di Sidang Umum PBB?

Presiden Jokowi berulangkali tidak hadir secara langsung dalam Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)


Di PBB, Prakerja Jadi Contoh Kolaborasi Siapkan Tenaga Kerja Tangguh

20 September 2023

Di PBB, Prakerja Jadi Contoh Kolaborasi Siapkan Tenaga Kerja Tangguh

Pembelajaran sepanjang hayat dan meningkatkan keterampilan menjadi kunci mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau SDG.


Terkini Metro: Pangdam Jaya Ajak Remaja Masjid Jaga Toleransi, BMKG Minta Warga Depok Waspada Kekeringan

18 Juni 2023

Wali Kota Tangerang Selatan bersama Pangdam Jaya Mayjen TNI Mohamad Hasan meresmikan dua Markas Koramil, Selasa 30 Mei 2023. Foto TEMPO/Muhammad Iqbal
Terkini Metro: Pangdam Jaya Ajak Remaja Masjid Jaga Toleransi, BMKG Minta Warga Depok Waspada Kekeringan

Kepada remaja masjid, Pangdam Jaya mengatakan pluralisme sebagai modal kuat dalam bekerja sama untuk menjaga persaudaraan dan kedamaian di Indonesia.


Mas Dhito Puji Toleransi Umat Beragama Desa Kalipang

24 Mei 2023

Mas Dhito Puji Toleransi Umat Beragama Desa Kalipang

Berbudaya itu, bagaimana budaya toleransi beragama, menghargai umat beragama lain, budaya tolong menolong.


Dua Pelajar Putri NU Wakili Indonesia di ECOSOC Youth Forum PBB

26 April 2023

Ketua Umum Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama (IPPNU) Whasfi Velasufah (kiri) dan Koordinator Hubungan International IPPNU Sururoh Uthman (kanan). Foto: Istimewa
Dua Pelajar Putri NU Wakili Indonesia di ECOSOC Youth Forum PBB

Dua kader Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama (IPPNU) mewakili Indonesia di forum diskusi internasional ECOSOC Youth Forum PBBB