TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Pusat Kajian Antikorupsi Universitas Gadjah Mada Zainal Arifin Mochtar mendukung langkah Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi, yang akan mengajukan judicial review dan meminta tafsir ke Mahkamah Konstitusi terkait dengan ketentuan kemenangan pada pemilihan presiden, seperti diatur dalam UUD 1945 pasal 6A.
Menurut dia, MK adalah jalan yang paling yuridis, walau belum tentu diterima. "KPU lebih baik ikut masuk menjadi pihak terkait sehingga bisa ikut menjelaskan," kata Zainal.
Sebelumnya, peneliti dari Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi, Fadli Ramadhanil, akan mengajukan uji materi dan minta tafsir ke MK soal Pasal 159 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 pada Kamis, 12 Juni 2014. Menurut dia, beberapa argumentasi tafsir berhubung dengan Pasal 6A ayat (3) dan (4). Dia beranggapan bahwa frasa pemenang pertama dan kedua dalam pasal tersebut sudah terjadi di putaran pertama. Jadi, tidak perlu ada pemilihan putaran kedua kalau hanya dua pasangan calon presiden-wakil presiden. "Yang paling ideal, kita memohon tafsir ke MK supaya berkekuatan hukum."
Menanggapi masukan tersebut, Ketua KPU Husni Kamil Manik akan menjadikan seluruh masukan dari pakar sebagai pertimbangan saat rapat pleno. Dia memperkirakan rapat itu akan dilaksanakan pada Jumat, 13 Juni 2014. Banyaknya saran agar KPU berkonsultasi ke MK soal kriteria pemenangan calon presiden membuat Husni belum bisa memastikan. "Saya tidak bisa menilai," ujarnya.
Komisioner KPU, Ida Budhiati, mengatakan ada dua alternatif solusi terkait dengan multitafsir UUD 1945 dan UU Pemilihan Presiden. Pertama, menyampaikan persoalan itu ke MK untuk memberikan interpretasi pada ketentuan Pasal 6A ayat (3) dan (4) UUD 1945. Kedua, merevisi Peraturan KPU tentang pemilihan presiden dan wakil presiden. "Nanti diputuskan dalam pleno. Kami diskusikan lagi kelebihan dan kelemahan dari aspek histori, politik, dan yuridis," tuturnya.
LINDA TRIANITA
