Panglima TNI Usut Kebocoran Surat Sanksi Prabowo

Editor

Sugiharto

image-gnews
Panglima TNI, Jenderal TNI Moeldoko. TEMPO/Subekti
Panglima TNI, Jenderal TNI Moeldoko. TEMPO/Subekti
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Juru bicara presiden, Julian Aldrin Pasha, menyatakan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memerintahkan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Djoko Suyanto agar mengorganisasi pengusutan bocornya rekomendasi Dewan Kehormatan Perwira pada 1998 tentang pemecatan Letnan Jenderal Prabowo Subianto dari dinas kemiliteran.

Menurut Julian, Presiden SBY menilai beredarnya dokumen rahasia TNI tak layak untuk terjadi. TNI juga sudah melakukan investigasi internal untuk mengetahui proses dan pelaku pembocor surat DKP tersebut sehingga ramai di masyarakat. TNI pun harus menjelaskan kepada publik bagaimana itu bisa terjadi.

Djoko Suyanto membenarkan soal pengusutan bocornya rekomendasi DKP. "Panglima TNI Jenderal Moeldoko yang akan mengurus," katanya melalui pesan singkat, Selasa, 10 Juni 2014. (Baca: Menhan Minta Panglima Usut Pembocor Dokumen DKP)

Julian juga memaparkan bahwa SBY tak mau berkomentar perihal bocornya dokumen. SBY menyerahkan penyelesaiannya kepada TNI. Namun, kata Julian, SBY membenarkan peredaran Surat Keputusan Presiden Nomor 62/ABRI/1998 yang berisi keputusan pemberhentian secara hormat dan hak pensiun kepada Prabowo Subianto.

Menurut Julian, SBY pun tak pernah menyinggung isi DKP meski tercatat sebagai salah satu perwira tinggi yang menandatangani rekomendasi pada 21 Agustus 1998 tersebut. SBY menekankan status Prabowo sesuai dengan isi Keppres Nomor 62 yang sesuai dengan rekomendasi Menteri Pertahanan Keamanan dan Panglima ABRI Jenderal Wiranto. "Intinya, (Prabowo) diberhentikan secara hormat," kata Julian.

FRANSISCO ROSARIANS

Iklan
image-banner
Scroll Untuk Melanjutkan


Berita Terpopuler:
Valid, Surat Rekomendasi Pemecatan Prabowo

Jawab Roy Suryo via BBM, Ahok: Bro Kenapa Somasi?

Jokowi: Wiji Thukul Harus Ditemukan

Takmir Masjid Sesalkan Isi Pengajian Jafar Umar

Polisi: Pemerkosaan Mahasiswa Malaysia Rekayasa

Debat Capres Masih Gunakan Strategi 5-3-2

Ahok Mulai Blusukan ala Jokowi

Iklan


Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Survei Capres Muhaimin Iskandar Rendah, PKB: Masih Ada Peluang

27 Desember 2021

Wakil Ketua DPR RI Abdul Muhaimin Iskandar
Survei Capres Muhaimin Iskandar Rendah, PKB: Masih Ada Peluang

Dalam survei tersebut Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar hanya dipilih 0,1 persen responden.


DPR Dorong KPU dan Bawaslu Antisipasi Potensi Masalah Pemilu 2024

22 Desember 2021

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Saan Mustofa
DPR Dorong KPU dan Bawaslu Antisipasi Potensi Masalah Pemilu 2024

Komisi II DPR meminta KPU dan Bawaslu Provinsi Jawa Barat mengantisipasi kesulitan pemilih menggunakan hak pilih, lantaran diprediksi akan banyak surat suara.


Mantan Jenderal TNI yang Sukses Jadi Pengusaha kaya

5 Oktober 2021

Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan usai menemui Presiden Joko Widodo atau Jokowi di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, 12 November 2019. TEMPO/Ahmad Faiz
Mantan Jenderal TNI yang Sukses Jadi Pengusaha kaya

Selepas pensiun banyak jenderal TNI yang sukses di dunia usaha hingga memiliki kekayaan yang melimpah.


Selain Gatot Nurmantyo, Ini 4 Panglima TNI yang Pernah Dapat Bintang Mahaputera

5 November 2020

Mantan Panglima TNI Gatot Nurmantyo saat menghadiri deklarasi Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) di Tugu Proklamasi, Jakarta, Selasa, 18 Agustus 2020. Dalam deklarasi ini sejumlah tokoh juga hadir dan ikut menjadi deklarator maklumat menyelamatkan Indonesia. TEMPO/Muhammad Hidayat
Selain Gatot Nurmantyo, Ini 4 Panglima TNI yang Pernah Dapat Bintang Mahaputera

Eks Panglima TNI Gatot Nurmantyo akan mendapat Bintang Mahaputera. Ada empat panglima juga yang pernah mendapat penghargaan serupa.


Ketimbang Menjabat Menteri, Luhut Sebut Lebih Enak Jadi Tentara

2 Mei 2020

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menyampaikan pesan kepada warga muslim memasuki bulan suci Ramadan ini. Pesan yang disampaikan dalam video pendek ini diunggah di YouTube, Jumat dini hari, 24 April 2020. Youtube Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi RI
Ketimbang Menjabat Menteri, Luhut Sebut Lebih Enak Jadi Tentara

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan memilih bertugas sebagai tentara ketimbang menteri.


Cerita SBY Saat Ani Yudhoyono Pergi: Ini Air Mata Cinta

1 Juni 2019

Istri mantan Presiden Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono, Ani Yudhoyono diketahui telah menghembuskan nafas terakhirnya di National University Hospital, Singapura, pada Sabtu 1 Juni 2019 pukul 11.50 waktu setempat. Foto/instagram/@aniyudhoyono
Cerita SBY Saat Ani Yudhoyono Pergi: Ini Air Mata Cinta

Terlihat di video yang viral itu, SBY menjelaskan detik-detik komunikasi terakhirnya dengan Ani Yudhoyono di depan keluarga dan kerabat.


Reformasi TNI di Masa Presiden Jokowi Dinilai Berjalan Mundur

7 Februari 2018

Pasukan TNI juga ikut mengamankan proses penggusuran kawasan prostitusi Kalijodo, di Jakarta, 29 Februari 2016. TEMPO/Subekti
Reformasi TNI di Masa Presiden Jokowi Dinilai Berjalan Mundur

Sejumlah kalangan menilai reformasi di tubuh TNI mengalami langkah mundur di masa Presiden Jokowi.


Polri Dinilai Beri Pintu Masuk TNI Masuk ke Ranah Ketertiban

4 Februari 2018

Dari kiri: Komisioner Ombudsman Republik Indonesia Alamsyah Saragih, Host Ichan Loulembah, pakar hukum Bivitri Susanti dan mantan Dirjen Otda Djohermansyah Djohan dalam diskusi Perkara Nonaktif Kepala Daerah di Gondangdia, Jakarta. Sabtu, 18 Februari 2017. TEMPO/Ahmad Faiz.
Polri Dinilai Beri Pintu Masuk TNI Masuk ke Ranah Ketertiban

Pengamat hukum Bivitri Susanti meminta nota kesepahaman Polri dan TNI soal pemeliharaan keamanan dan ketertiban dibatalkan.


YLBHI: Sistem Peradilan Militer Harus Segera Diperbarui

16 Desember 2017

Ilustrasi TNI AD. Tempo/Suryo Wibowo
YLBHI: Sistem Peradilan Militer Harus Segera Diperbarui

Pengacara publik dari Lembaga Bantuan Hukum Julius Ibrani mengatakan reformasi sektor militer di Indonesia masih belum mencapai targetnya.


Hut TNI 72 Tahun, Simak Cuitan Netizen

7 Oktober 2017

Para anggota TNI mengikuti upacara peringatan hari jadi ke- 72 TNI, di lapangan Jasdam Palembang, Sumsel, 5 Oktober 2017. Peringatan HUT TNI di Palembang dimeriahkan sejumlah atraksi, pertunjukkan kolosal, serta panggung hiburan. ANTARA
Hut TNI 72 Tahun, Simak Cuitan Netizen

Topik mengenai TNI di lini masa merupakan salah satu isu yang selalu "in" di mata Netizen, terutama marak dibicarakan saat merayakan HUT TNI kali ini