TEMPO.CO, Surabaya - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia akhirnya mendatangi lokalisasi Dolly dan Jarak yang rencananya akan ditutup pada 18 Juni mendatang. Komnas HAM ingin menyerap langsung aspirasi para warga, pekerja seks, pedagang, dan mucikari yang menolak rencana penutupan Dolly-Jarak.
"Saya mendukung perjuangan ibu-ibu dan bapak-bapak. Itu hak Anda untuk memperjuangkan nasib dan kesejahteraan ekonomi," kata komisioner Komnas HAM, Dianto Bachriadi, saat di atas panggung di Gang Dolly, Kamis, 12 Juni 2014.
Sepanjang Pemerintah Kota Surabaya belum memberikan jaminan solusi masa depan pekerjaan bagi PSK, warga, dan mucikari pasca-penutupan lokalisasi, Dianto menyarankan penutupan Dolly-Jarak ditunda tanpa batas waktu. Jika dipaksakan tanpa solusi konkret, ujar Dianto, pemerintah justru melanggar HAM karena ada unsur pemaksaan kehendak lewat instrumen kebijakan.
Agar tidak terjadi pelanggaran HAM, ia menyarankan penutupan Dolly jangan sampai memicu konflik dan memastikan tidak terjadi penurunan kesejahteraan ekonomi warga. Meski Dolly-Jarak diduga melanggar Perda Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 1999, Dianto belum berani mengambil kesimpulan sebelum berbicara dengan pihak Pemkot Surabaya. "Mereka (PSK, mucikari, dan warga) di sini untuk mencari nafkah demi kesejahteraan. Kalau ditutup tanpa solusi jelas, itu sama dengan pelanggaran HAM," tuturnya.
Melihat resistensi di kalangan grassroot, ia yakin, upaya penutupan ini belum berjalan maksimal. Namun ia enggan menegaskan posisi Komnas HAM, apakah mendukung atau menolak penutupan prostitusi Dolly-Jarak. Dianto berjanji akan menyampaikan semua keluhan dan unek-unek ini saat bertemu dengan Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini pada Jumat, 13 Juni 2014.
Baca Juga:
Kedatangan Dianto di lokalisasi Dolly-Jarak disambut panggung berlatar belakang tulisan Pengajian Akbar Prorakyat Menyambut Bulan Suci Ramadhan dan Tolak Penutupan Lokalisasi Bersama Gus Gendheng. Panggung berdiri kokoh tepat di depan pintu masuk Gang Dolly dari arah Jalan Girilaya.
Front Pekerja Lokalisasi memberikan wadah bagi PSK, mucikari, dan warga untuk menyuarakan aspirasinya langsung ke komisioner Komnas HAM. Tercatat, ada tiga wanita yang menyampaikan unek-unek kepada Dianto. "Kami di sini (lokalisasi) bekerja untuk anak dan keluarga. Anak saya ada empat dan dua sudah sarjana. Saya bukan senang-senang di sini. Kalau ditutup, mau kerja apa saya? Tolong sampaikan ke Bu Risma, jangan ditutup lokalisasi ini," kata seorang PSK Jarak kepada Dianto.
DIANANTA P. SUMEDI
Berita Terpopuler
Sumbangan untuk Jokowi-JK Capai Rp 35 Miliar
Moderatori Debat Capres, Erani Ungguli Tiga Ekonom
Moderator Debat Capres Jawab Kritik Lewat Twitter
Pemerintah dan DPR Sepakati Asumsi Makro APBNP
Ini Raeni, Anak Tukang Becak Peraih Beasiswa ke Inggris
