TEMPO.CO, Kediri -- Puluhan petani dari lereng Gunung Kelud menduduki kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Kediri. Mereka mendirikan tenda di halaman kantor setelah dua pekan bermalam di teras rumah Bupati Kediri.
Setelah berulang kali menggelar unjuk rasa dan tak mendapat respon pemerintah, para petani tersebut mulai kehabisan kesabaran. Mereka mendirikan tenda di halaman kantor BPN Jalan Veteran, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri, siang tadi. Aksi ini merupakan puncak perjuangan masyarakat warga Kecamatan Ngancar yang terlibat sengketa perebutan lahan dengan perusahaan perkebunan Sumbersari Petung dan pemerintah.
Baca Juga:
"Kami akan menginap di sini sampai ada reaksi dari pemerintah," kata Muhamad Triyanto, koordinator aksi yang tergabung dalam Serikat Petani Penggarap Tanah Bekas Perkebunan Sumbersari Petung (Sepakat Bersatu), Senin, 16 Juni 2014. (Baca juga: Ratusan Petani Kelud Tuntut Pengembalian Lahan )
Dikawal aparat Kepolisian Resor Kediri Kota yang jumlahnya dua kali lipat dari para pengunjuk rasa, sejumlah petani mendirikan tenda terpal di luar pagar kantor BPN. Tenda darurat tersebut rencananya akan dipakai berteduh pengunjuk rasa lanjut usia dan perempuan hingga batas waktu yang tak terbatas. Adapun petani yang masih kuat akan berunjuk rasa ke kantor Bupati Kediri menuntut penyelesaian sengketa lahan yang telah terjadi sejak bertahun-tahun silam.
Sengketa lahan itu bermula dari perjuangan masyarakat petani penggarap di lereng Gunung Kelud untuk mendapatkan hak milik atas 250 hektar lahan yang dikuasai PT Sumbersari Petung. Tanah yang menurut pengadilan menjadi obyek redistribusi tanah (landreform) itu pada akhirnya diputuskan jatuh kepada masyarakat. Selanjutnya, BPN dan pemerintah diminta melakukan pendataan atas petani penggarap sebagai calon penerima hak.
Namun dalam pelaksanaannya, pemerintah dan BPN hanya memberikan 230 hektar saja kepada petani, sedangkan sisanya dinyatakan raib dengan alasan tak termasuk obyek redistribusi karena tergolong fasilitas umum, seperti jalan dan sungai. "Padahal, tanah itu diperjualbelikan di bawah tangan oleh oknum BPN dan pejabat pemerintah daerah," kata Triyanto.
Demikian pula proses verifikasi yang dilakukan pegawai BPN di lapangan justru menjadi ajang transaksional kepada petani. Mereka meminta bayaran yang cukup besar kepada petani dalam pengurusan sertifikat yang seharusnya digratiskan oleh pemerintah pusat. Atas perbuatan itu dua pegawai BPN sudah ditetapkan sebagai tersangka meski belum ditangkap. (Baca juga: Petani Gunung Kelud Protes Dana Redistribusi Tanah)
Para petani bertekad tidak akan meninggalkan halaman BPN hingga tuntutan mereka atas pengembalian 59 bidang lahan yang belum diserahkan PT Sumbersari Petung dikabulkan. Mereka juga rela merogoh kocek untuk membiayai para relawan yang tinggal di tenda darurat. "Ini perjuangan kami," kata Sulis, salah satu petani perempuan.
Namun, aksi yang sempat memacetkan jalur lalu-lintas tersebut tak mendapat respon dari pejabat BPN. Hingga aksi selesai tak satupun dari perwakilan mereka menemui petani. Para pegawai BPN memilih menutup pintu kantor rapat-rapat dan mengintip aksi itu dari balik jendela.
Sebelumnya, para petani juga telah menginap di halaman rumah Bupati Kediri Haryanti Sutrisno selama dua pekan. Aksi itu dilakukan mulai hari Senin hingga Jumat secara bergantian. Namun setali tiga uang dengan BPN, Bupati Haryanti tak kunjung menunjukkan batang hidungnya sama sekali untuk menerima warganya.
HARI TRI WASONO
Terpopuler
Massa JAT Akui Pukuli Slanker Solo
Putra Prabowo Mengaku Tak Pernah Dikritik Ayahnya
Manning: Sejak Awal Publik Dibohongi soal Irak
Jokowi Dianggap Terlalu Banyak Mengulang KJP-KJS
Sony Xperia M2, Ponsel Hiburan Bergaya Premium
Pria Ini Menelan Blackberry
Penulis Buku MH370: Pesawat Sengaja Dilenyapkan
Profil Penumpang Garuda yang Meninggal di Udara
Marquez Menangi MotoGP Catalunya
Kemenhub Terima Laporan Kematian Penumpang Garuda
