TEMPO.CO, Bekasi - Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bekasi menunda pengoperasian gedung baru. Alasannya, sejumlah ruangan di gedung berlantai delapan yang terletak di Jalan Pramuka itu belum memiliki mebel akibat terbentur masalah teknis sehingga jadwal pelelangan diundur.
"Awal Juli baru mulai proses lelang," kata Direktur Utama RSUD Kota Bekasi Titi Masrifahati, Ahad, 15 Juni 2014. Sebelumnya, bangunan RSUD hasil perluasan tersebut direncanakan beroperasi pada bulan ini, sehingga daya tampung pasien menjadi lebih banyak.
Menurut Titi, pemerintah setempat mengalokasikan dana sebesar Rp 1 miliar dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2014 untuk pengadaan barang kebutuhan di gedung baru itu. (Baca: RSUD Bekasi Akan Jadi Rumah Sakit Warga Miskin)
Ia menyebutkan sejumlah kebutuhan mebel tersebut antara lain meja ruang tunggu, kursi tunggu, peralatan periksa pasien, dan sejumlah perlengkapan untuk ruang perawatan. "Lelang terpaksa diundur akibat kendala teknis," kata Titi. "Kami target Juli sudah bisa beroperasi."
Menurut Titi, gedung baru itu tetap dioperasikan meskipun sumber daya manusia (SDM) yang dimiliki terbatas. Penambahan SDM dilakukan secara bertahap dengan sistem rekrutmen di luar pemerintah, sehingga status pegawainya non-pegawai negeri sipil.
Langkah tersebut dilakukan karena Badan Kepegawaian Daerah Kota Bekasi menyatakan tak ada rekrutmen calon pegawai negeri sipil (CPNS) pada tahun ini. Adapun yang dapat dipekerjakan adalah pegawai di luar lingkup medis, seperti staf. BKD mengupayakan mengambil pegawai di sejumlah SKPD. "Kami BUMD, sehingga dapat merekrut pegawai sendiri," ujar Titi.
Titi menambahkan, perluasan bagunan rumah sakit menelan dana APBD hingga Rp 96 miliar. Sebagian gedung ditujukan bagi warga yang memiliki tingkat ekonomi menengah-atas. "Selebihnya untuk warga tidak mampu."
Adapun bentuk layanan bagi warga mampu itu dipersiapkan di poliklinik eksekutif yang rencananya menempati lantai tiga gedung itu. Menurut dia, pengadaan poliklinik eksekutif ini merupakan aspirasi dari sebagian pasien yang menginginkan pelayanan tanpa antre meski harus mengeluarkan biaya pengobatan lebih besar.
"Kalau dipersentasekan, hanya 5 persen yang diperuntukkan bagi layanan VIP. Lima persen lainnya untuk kelas utama," kata Titi. Sedangkan sisanya yang sebesar 90 persen tetap untuk pasien umum yang memanfaatkan program Badan Pelaksana Jaminan Sosial bidang kesehatan.
Sejumlah hal yang ditingkatkan dengan hadirnya gedung baru itu antara lain penambahan ruang ICU dari semula lima menjadi sepuluh kamar. Kamar operasi pun bertambah dari lima menjadi sepuluh kamar. Adapun jumlah pasien yang berobat ke RSUD rata-rata mencapai seribu orang per hari.
Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi mengatakan seharusnya gedung baru RSUD sudah bisa dioperasikan, mengingat pembangunan sudah selesai. Kalau ada kendala, ia meminta kepada direktur utama rumah sakit itu untuk segera menyelesaikan, agar pelayanan semakin meningkat. "Jadi tidak khawatir kekurangan ruang rawat," kata Rahmat. (Baca: Hansip Bekasi Dapat Jaminan Kesehatan Gratis)
ADI WARSONO
