TEMPO.CO, Surabaya - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Surabaya belum mengambil sikap tegas untuk merespons realisasi penutupan lokalisasi Dolly-Jarak. "Kami belum tahu langkah berikutnya," kata Ketua Komisi Bidang Kesejahteraan Rakyat DPRD Surabaya, Baktiono, kepada Tempo, Selasa, 17 Juni 2014.
Seperti diketahui, deklarasi penutupan akan dilaksanakan pada 18 Juni 2014. Namun, ternyata DPRD Surabaya belum bisa memberikan kepastian sikap. DPRD Surabaya, kata Baktiono, sudah memanggil pemerintah kota beberapa kali tapi tidak pernah direspons. Termasuk pemanggilan hari ini yang kembali dibatalkan karena Kepala Dinas Sosial Surabaya Supomo tidak bisa hadir.
"Kami sudah undang berkali-kali, tapi mereka tidak pernah datang." ujarnya. Menurut Baktiono, DPRD merupakan mitra lembaga eksekutif. Karena itu, ia tidak bisa sepenuhnya menentang pemerintah. Kendati demikian, pemerintah seharusnya mendengar keinginan warga. (Baca: Komnas HAM Minta Penutupan Dolly Ditunda)
DPRD memang setuju agar lokalisasi ditutup, tapi jangan sampai menumbuhkan dampak lain. Apalagi dengan ditutupnya lokalisasi, pemerintah nantinya akan kesulitan untuk mengontrol kesehatan dan memberikan pembinaan serta pelatihan kepada pekerja seks komersial.
Baktiono menyempatkan diri meninjau lokalisasi Dolly, Selasa, 17 Juni 2014. Di sana, ia berbincang dengan sejumlah warga di kawasan Kupang Gunung dan Putat Jaya C Timur. Warga, kata Baktiono, belum pernah diajak berembuk soal rencana penutupan lokalisasi. "Mereka minta blueprint atau studi kelayakan, tapi pemerintah kota tidak pernah kasih."
Baktiono juga menilai pemerintah kota belum merealisasikan rencana-rencana yang dijanjikan di lokalisasi. Ia mencontohkan Kremil, Dupak Bangunsari, dan Tambakasri yang hanya dijanjikan tanpa pernah ada realisasi. (Baca: Massa Bersiaga Hadang Penutupan Lokalisasi Dolly)
Seharusnya, kata Baktiono, pemerintah harus mewujudkan rencananya lebih dulu. "Wujudkan dulu kalau memang ada area perdagangan, toko, pasar, baru ditutup," katanya.
Baktiono juga tidak akan datang dalam deklarasi meski menerima undangan. "Saya nggak akan datang deklarasi. Mereka kami undang juga nggak pernah datang kok," kata politikus dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu.
Koordinator Front Pekerja Lokalisasi (FPL) Ari Saputro mengakui tidak ada kepastian yang dihasilkan dari pertemuan dengan DPRD Surabaya. Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait yang tidak pernah hadir setiap diundang DPRD Surabaya membuktikan bahwa anggota dewan tunduk kepada pemerintah. "Ini berarti anggota dewan masih lemah dan tunduk di bawah pemerintah kota," imbuh Ari. (Baca: Dolly van der Mart, Cikal Bakal Gang Dolly Surabaya)
Massa yang tergabung dalam FPL, Komunikas Pemuda Independen, paguyuban Pedagang Keliling Lokalisasi, serta warga yang menolak penutupan berencana untuk menggelar aksi blokade akses masuk ke lokalisasi mulai pukul 06.00 WIB, Rabu, 18 Juni 2014. Mereka juga mengancam akan membubarkan deklarasi yang berlangsung di Islamic Center Surabaya.
AGITA SUKMA LISTYANTI
Terpopuler:
Olga Dikabarkan Mengidap Kanker Stadium 4
KPK Segel Ruangan Menteri PDT Sejak Senin Malam
Guru Besar UGM Tersangka Korupsi Penjualan Lahan
Cak Lontong: Saya Tidak Merasa Lucu
