TEMPO.CO, Malang - Tim sukses pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla bakal menghadirkan dua saksi di setiap Tempat Pemungutan Suara (TPS). Terdiri dari seorang saksi di dalam TPS, dan seorang saksi mengawasi di luar TPS. Tujuannya, untuk mengamankan suara yang diperoleh pasangan yang didukung lima partai.
"Mencegah kecurangan. Instruksi ini sesuai pengalaman pemilihan legislatif lalu," kata polisi PDIP, Pramono Anung usai pembekalan dan koordinasi pengurus PDIP di hotel Tugu Malang, Senin 16 Juni 2014. (Baca juga: Jokowi Kaget Survei Unggulkan Prabowo di Jakarta)
Selain itu, saksi juga bertugas mengirim foto formulir C1 hasil rekapitulasi di TPS. Selain itu, data IT rekapitulasi juga dikawal hingga ke pusat.
"Kita lacak, jangan sampai ada kecurangan," kata Pramono. (Baca juga: Bantu Jokowi, PRT Sumbang Kampanye Rp 189.166)
Sedangkan ia mengecam segala bentuk atau praktik anti demokrasi seperti politik uang, kampanye hitam dan memata-matai atau operasi intelijen tim lawan. Menurut Pramono, rakyat telah cerdas dan mengetahui calon pemimpin yang mengerti dan akan memperjuangkan hak rakyat.
Wakil Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristiyanto menilai kampanye hitam merupakan cara lama. Yakni serangan yang sama dilakukan tim sukses lawan dalam Pemilih Gubernur DKI Jakarta. Seperti peredaran tabloid obor rakyat yang menjelekkan Jokowi agar elektabilitasnya anjlok. Ternyata masyarakat Jawa Timur melakukan gerakan untuk cegah dan menangkal serangan kampanye hitam.
"Serangannya sama dengan Pilgub DKI Jakarta, tak ada kreatifitas," kata Hasto.
Menurut Hasto, gaya kepemimpinan Jokowi yang membumi, sederhana dan mengerti kebutuhan rakyat menjadi senjata utama untuk memenangkan Pemilihan Presiden 9 Juli mendatang. Jokowi akan mengunjungi Jawa Timur 21 Juni mendatang. Agendanya untuk berziarah ke makam Bung Karno menjelang bulan puasa. (Baca juga: Megawati Pimpin Konsolidasi Kader PDIP di Malang)
EKO WIDIANTO
Berita Lain
Putra Prabowo Mengaku Tak Pernah Dikritik Ayahnya
Penulis Buku MH370: Pesawat Sengaja Dilenyapkan
Sudi: Istana Tak Terlibat Penerbitan Obor Rakyat
