Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

PAN Belum Siap Jadi Partai Besar  

image-gnews
Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Prabowo Subianto dan Ketua Umum Partai Amanat Nasional(PAN) Hatta Rajasa berjabat tangan saat deklarasi Capres-cawapres di Rapat kerja Nasional PAN 2014 di Jakarta (14/5). Dalam rakernas ini PAN mendeklarasikan akan mendukung calon presiden Prabowo Subianto dan Cawapres Hatta Rajasa. TEMPO/Seto Wardhana.
Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Prabowo Subianto dan Ketua Umum Partai Amanat Nasional(PAN) Hatta Rajasa berjabat tangan saat deklarasi Capres-cawapres di Rapat kerja Nasional PAN 2014 di Jakarta (14/5). Dalam rakernas ini PAN mendeklarasikan akan mendukung calon presiden Prabowo Subianto dan Cawapres Hatta Rajasa. TEMPO/Seto Wardhana.
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional Teguh Juwarno mengatakan partainya akan menjadikan momentum pemilihan presiden 9 Juli mendatang untuk mengangkat derajat partai. “Pemilihan presiden akan menjadi momentum PAN untuk bergerak dari partai menengah menjadi partai besar,” kata Teguh di Kompleks Parlemen, Senayan, Rabu, 18 Juni 2014.

Menurut Teguh, terpilihnya Ketua Umum PAN Hatta Rajasa sebagai calon wakil presiden mendampingi Prabowo Subianto akan berdampak positif pada PAN. Momen pilpres mendorong kader di daerah untuk lebih semangat bekerja membesarkan PAN.

PAN terakhir kali menyorongkan kader pada pemilihan presiden 2004, saat mengusung Amin Rais sebagai calon presiden berpasangan dengan Siswono Yudo Husodo.

Harapan untuk menjadi partai besar ini, menurut Ketua Fraksi PAN Tjatur Sapto Edy, sangat mungkin terwujud. Tjatur mengklaim saat ini tren dukungan terhadap PAN terus meningkat. Pemilih PAN saat ini tak hanya tersebar di perkotaan, tapi juga di pedesaan. “Yang milih kami pasti bakalan bertambah.”

Meski begitu, Tjatur mengatakan partainya akan berfokus memenangkan Prabowo-Hatta. Ia yakin, bila Prabowo-Hatta menang, partainya akan turut berperan meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat. “Semakin baik tingkat pendidikan masyarakat, pemilih PAN akan semakin banyak."

Peneliti politik dari Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC), Djayadi Hanan, menilai harapan PAN menjadi besar sulit diwujudkan. Sebab, momentum pemilihan presiden tak akan berpengaruh signifikan pada PAN. “Keikutsertaan sebagai kontestan tak mesti berkorelasi dengan besar-tidaknya partai.”

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Djayadi menuturkan saat ini PAN belum memiliki modal cukup untuk menjadi partai besar. Untuk menjadi besar, setidaknya partai harus ditopang basis massa dan tokoh partai yang kuat. Dia menilai sosok Hatta belum mendapat persepsi positif dari masyarakat luas. Sejak hampir sepuluh tahun memimpin PAN, Hatta dianggap belum mampu mendongkrak elektabilitas partainya secara signifikan.

Direktur Eksekutif Charta Politika Yunarto Wijaya mengatakan, meski menang pada pemilihan presiden mendatang, PAN tetap sulit menjadi partai besar. Bila menang, partai yang paling mendapatkan keuntungan elektoral adalah Gerindra. “Yang diuntungkan adalah partai asal presiden terpilih, bukan partai wakil presiden.”

Dia mencontohkan, meski Jusuf Kalla terpilih sebagai wakil presiden pada Pemilu 2004, suara Golkar pimpinan Kalla pada Pemilu 2009 tak turut terdongkrak. Pertumbuhan elektabilitas justru dirasakan Demokrat. Menurut Yunarto, PAN baru bisa memanfaatkan momentum pilpres untuk menjadi partai besar bila mengusung sendiri kadernya menjadi calon presiden.

IRA GUSLINA SUFA I WAYAN AGUS PURNOMO I SINGGIH SUARES I GANGSAR PARIKESI

Berita lain:
Komnas HAM Akan Jemput Paksa Kivlan Zen, TNI Cuek
Dolly Ditutup, Ini Kisah Masa Kecil Warga Sekitar
JK: Istana Harus Pecat Pengelola Tabloid Obor
Kecelakaan Subang, 7 Siswa SMA Cengkareng Tewas
Ahok: Masyarakat Jakarta Tak Mau Dipimpin Kafir
Serang Prabowo, Suciwati Bantah Dukung Jokowi

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Prabowo Dinilai Butuh Koalisi Raksasa Usai Penetapan Pemilu 2024, Berikut Jenis-jenis Koalisi

4 hari lalu

Calon Presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto menyampaikan pidato seusai penetapan sebagai pemenang Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Kertanegara, Jakarta, Rabu, 20 Maret 2024. KPU menetapkan pasangan nomor urut 2 Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka sebagai pemenang Pemilu 2024. TEMPO/M Taufan Rengganis
Prabowo Dinilai Butuh Koalisi Raksasa Usai Penetapan Pemilu 2024, Berikut Jenis-jenis Koalisi

LSI Denny JA menyatakan Prabowo-Gibran membutuhkan koalisi semipermanen, apa maksudnya? Berikut beberapa jenis koalisi.


8 Parpol ke Senayan Penuhi Parliamentary Threshold di Pemilu 2024, Apa Bedanya dengan Presidential Threshold?

6 hari lalu

Ilustrasi Rapat DPR. TEMPO/M Taufan Rengganis
8 Parpol ke Senayan Penuhi Parliamentary Threshold di Pemilu 2024, Apa Bedanya dengan Presidential Threshold?

PDIP, Golkar, Gerindra, PKB, NasDem, PKS, Demokrat, dan PAN penuhi parliamentary threshold di Pemilu 2024. Apa bedanya dengan Presidential Threshold?


Daftar 8 Parpol yang Lolos ke DPR di Pemilu 2024, 10 Lainnya Gagal ke Senayan

7 hari lalu

Ketua KPU Hasyim Asy'ari dan para jajaran menunjukkan berita acara saat membacakan pemenang Pemilu 2024 di Gedung KPU, Menteng, Jakarta, Rabu, 20 Maret 2024. KPU mengumumkan pasangan Capres-Cawapres nomor urut 2 Prabowo-Gibran memenangkan Pilpres 2024 dengan jumlah 96.214.691 suara, sementara pasangan nomor urut 1 Anies-Cak Imin mendapat 40.971.906 suara dan Pasangan nomor urut 3 Ganjar-Mahfud 27.040.878. TEMPO/Febri Angga Palguna
Daftar 8 Parpol yang Lolos ke DPR di Pemilu 2024, 10 Lainnya Gagal ke Senayan

Hasil akhir rekapitulasi suara KPU menyebutkan 8 parpol lolos ke Senayan. Sementara 10 parpol lainnya gagal ke DPR di Pemilu 2024. Berikut daftarnya.


MK Tolak Gugatan Uji Materil Frasa Gabungan Partai Politik dalam UU Pemilu

8 hari lalu

Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Suhartoyo menjawab pertanyaan awak media di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakaarta Pusat, Selasa, 19 Maret 2024. ANTARA/Nadia Putri Rahmani
MK Tolak Gugatan Uji Materil Frasa Gabungan Partai Politik dalam UU Pemilu

Hakim MK mengatakan, keberlakuan Pasal 228 UU Pemilu sesungguhnya ditujukan bagi partai politik secara umum,


MK Putuskan Gugatan Mahasiswa soal Pembubaran Partai Politik Tidak Dapat Diterima

8 hari lalu

Hakim Mahkamah Konstitusi (MK), memimpin jalannya sidang dengan agenda pembacaan putusan uji formil aturan syarat usia capres dan cawapres di Ruang Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Selasa, 16 Januari 2024. MK menolak permohonan yang diajukan oleh Pakar Hukum Tata Negara Denny Indrayana dan Zainal Arifin Mochtar. MK menolak gugatan uji formil terkait putusan nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang syarat usia capres-cawapres. TEMPO / Hilman Fathurrahman W
MK Putuskan Gugatan Mahasiswa soal Pembubaran Partai Politik Tidak Dapat Diterima

Seorang mahasiswa mengajukan permohonan uji materiil Undang-undang tentang Partai Politik ke Mahkamah Konstitusi.


Jika 5 Parpol Tidak Gerakkan Hak Angket DPR, Pakar Hukum Tata Negara Sebut Ini yang Terjadi

10 hari lalu

Feri Amsari. TEMPO/M Taufan Rengganis
Jika 5 Parpol Tidak Gerakkan Hak Angket DPR, Pakar Hukum Tata Negara Sebut Ini yang Terjadi

Pakar hukum tata negara Feri Amsari melihat belum ada gerakan signifikan dari 5 parpol untuk gerakkan hak angket indikasi kecurangan Pemilu 2024.


Apa Kabar Hak Angket Pemilu 2024? Adnan Topan Husodo: Bisa Masuk Angin Jika Ada Parpol Tersandera Politik dan Hukum

14 hari lalu

Adnan Topan Husodo. linkedln.com
Apa Kabar Hak Angket Pemilu 2024? Adnan Topan Husodo: Bisa Masuk Angin Jika Ada Parpol Tersandera Politik dan Hukum

Dorongan parpol lakukan hak angket didukung setidaknya 50 tokoh belum lama ini. Adnan Topan Husodo mewaspadai beberapa hal yang bisa gagalkan ini.


50 Tokoh Surati Megawati, NasDem, PKS, PKB, PPP: Eks Direktur KPK Sebut Soal Tantangan Hak Angket

16 hari lalu

Calon pimpinan (capim) KPK Sujanarko menyampaikan pendapatnya saat uji kelayakan dan kepatutan capim KPK di Komisi III DPR, Kompleks Senayan, Jakarta, 14 Desember 2015. ANTARA/M Agung Rajasa
50 Tokoh Surati Megawati, NasDem, PKS, PKB, PPP: Eks Direktur KPK Sebut Soal Tantangan Hak Angket

Eks Direktur KPK Sujanarko sebut soal tantangan hak angket yang diusulkannya bersama 49 tokoh lain dalam surat yang ditujukan ke Megawati dan lainnya


Istri Munir Termasuk 50 Tokoh Kirim Surat ke Partai Politik Dukung Hak Angket Pemilu 2024, Suciwati Khawatirkan Ini

17 hari lalu

Aktivis Hak Asasi Manusia, Suciwati, istri dari Munir Said Thalib memberikan orasi saat Peringatan 19 Tahun Pembunuhan Munir di Kantor Komnas HAM, Jakarta, Kamis 7 September 2023. Kasus pembunuhan terhadap Munir adalah kasus yang sangat penting untuk terus diperingati dan diperjuangkan keadilannya hingga tuntas, sampai dalangnya diproses hukum. TEMPO/Subekti.
Istri Munir Termasuk 50 Tokoh Kirim Surat ke Partai Politik Dukung Hak Angket Pemilu 2024, Suciwati Khawatirkan Ini

Istri Munir, Suciwati termasuk dari 50 tokoh yang kirimkan surat kepada ketua umum partai politik untuk ajukan hak angket DPR. Ini alasannya mendukung


Alasan Novel Baswedan Ikut Dukung Surat Desak Parpol Gulirkan Hak Angket Pemilu 2024: Harus Diperiksa Tuntas

18 hari lalu

Penyidik nonaktif KPK Novel Baswedan mengikuti aksi anti korupsi di Jakarta, Selasa, 21 September 2021. Peserta aksi meminta Presiden Joko Widodo untuk membatalkan pemecatan 57 pegawai KPK yang selama ini dinilai memiliki integritas tinggi dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. ANTARA/M Risyal Hidayat
Alasan Novel Baswedan Ikut Dukung Surat Desak Parpol Gulirkan Hak Angket Pemilu 2024: Harus Diperiksa Tuntas

Eks penyidik KPK Novel Baswedan, satu dari 50 tokoh yang mengirimkan surat kepada partai politik untuk mendesak digulirkannya hak angket Pemilu 2024.