TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Megawati Institute Siti Musdah Mulia mengatakan pendapat untuk mengosongkan kolom agama dalam kartu tanda penduduk murni dari dirinya. Musdah tak pernah mendiskusikan siasat agar agama tak dipolitisasi itu kepada calon presiden dari poros Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Joko Widodo.
"Saya tak sempat ngobrol dengan Jokowi," kata Musdah saat dihubungi, Kamis, 19 Juni 2014. Apalagi, ujar dia, Jokowi lebih fokus pada kebijakan dan pembangunan ekonomi.
Musdan beralasan, kolom agama dalam KTP kerap dipolitisasi dalam berbagai kepentingan jangka pendek. Semisal, tutur dia, pegawai yang berbeda agama dengan pimpinannya akan dipersulit saat naik jabatan. "Bahkan ada sweeping KTP ketika dulu terjadi konflik di Poso, Sulawesi Tengah," kata perempuan kelahiran Bone, Sulawesi Tengah, ini.
Dalam visi-misi yang dilansir dalam laman Komisi Pemilihan Umum, Jokowi-Jusuf Kalla menganggap jati diri bangsa terkoyak oleh merebaknya konflik sektarian dan berbagai bentuk intoleransi.
Kemarin, Serikat Jurnalis untuk Keberagaman mengadakan diskusi bertema "Masa Depan Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan". Pertemuan itu mengkaji tentang masih maraknya praktek intoleransi yang dialami kelompok minoritas di Indonesia. Dalam diskusi itu, Musdah, yang hadir mewakili tim Jokowi-Jusuf Kalla, melontarkan ide agar kolom agama dihapus. Hal itu menimbulkan polemik di berbagai media sosial. Apalagi berbagai situs menuliskan kalau Musdah sudah berkonsultasi dengan Jokowi.
Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Hamka Haq menampik pemerintahan Jokowi-JK bakal menghapus kolom agama dalam KTP. "Itu pendapat pribadi Musdah saja," katanya. Sedangkan Musdah menganggap perdebatan dalam organisasi sebagai hal lumrah. "Kalau dikaji ulang juga tak masalah," ujar Musdah. "Ada yang suka atau tidak, yang penting didiskusikan."
Hingga pukul 01.00 hari ini, tim kampanye nasional Jokowi-JK membahas pernyatan Musdah. Meski sepakat dengan semangat toleransi antarumat beragama, tim tak bulat suara dengan cara yang disampaikan Musdah. "Nanti akan kami keluarkan pernyataan resmi agar kondisi stabil," kata seorang pejabat internal DPP PDI Perjuangan yang membidangi keagamaan, Baitul Muslimin.
MUHAMMAD MUHYIDDIN
Berita lain:
Komnas HAM Akan Jemput Paksa Kivlan Zen, TNI Cuek
Pesan-Pesan Pro-Prabowo Menyusup di Facebook Tempo
Hindari Cuci Daging Ayam Sebelum Dimasak
Akan Ditutup, Pasukan Bintang Merah Kepung Dolly
Berjemur Telanjang, Wanita Ini Sebabkan Kemacetan
PKS: Mungkin Saja Suara Kami Bocor ke Jokowi
