TEMPO.CO, Surabaya - Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini mengungkapkan sejumlah daerah menyatakan kekhawatiran mereka atas potensi eksodus pekerja seks komersial dari lokalisasi Dolly dan Jarak, Kecamatan Sawahan, Surabaya. Seperti beberapa waktu lalu, misalnya, Risma menerima laporan adanya PSK asal Dolly Surabaya di Papua. “Ada surat dari Papua yang bilang PSK Surabaya di sana,” kata Risma di kantornya kemarin.
Menanggapi surat itu, Risma langsung meminta Dinas Sosial dan Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Surabaya terbang ke Papua dan menjemput PSK yang dimaksud. "Ternyata bukan dari Surabaya. Dia dari daerah lain dan berangkat dari Surabaya," katanya.
Baca Juga:
Kekhawatiran pemerintah daerah lain sebagai tempat penampungan pekerja seks komersial asal Dolly disadari Risma. Namun, Risma terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah tempat para pekerja seks komersial berasal.
Dirinya memang pernah mendapat laporan adanya PSK Dolly yang berpindah ke daerah lain. "Tapi setelah kami cek ternyata enggak ada yang sama dengan data," kata Risma.
Pemerintah Kota Surabaya melalui Dinas Sosial selalu mendata para pekerja seks komersial dan mucikari yang berada di area lokalisasi. Dari data itulah, pemerintah kota mengembalikan para PSK ke daerah asal mereka sekaligus melakukan kroscek apakah benar PSK yang eksodus itu berasal dari lokalisasi di Surabaya. "Kalau daerah (lain) bisa cegah, sebenarnya enggak perlu takut," kata Risma.
Demikian pula jika ada warga Surabaya yang menjadi PSK di daerah lain. Risma berjanji akan langsung menjemput warga tersebut. "Kalau memang warga Surabaya itu jadi tanggung jawab saya," ujarnya.
Risma juga bercerita bahwa tiga bulan sebelum penutupan ini, pihaknya membuat strategi pendataan melalui pemeriksaan kesehatan. Waktu itu ditemukan ada 164 PSK terinfeksi HIV. Menjelang tutup, pemeriksaan kembali dilakukan. Jumlahnya menjadi 218 orang yang terkena infeksi HIV. Para PSK yang ingin pulang ke daerah asal harus tetap dikontrol secara ketat oleh pemerintah setempat. Dinas kesehatan juga saling berkoordinasi untuk memberikan pengobatan secara kontinue.
Mantan Kepala Dinas Pertamanan dan Kebersihan Kota Surabaya ini mengakui harus adanya komitmen dari semua pihak. Tidak hanya Pemerintah Kota Surabaya, tetapi juga pemerintah daerah lainnya dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
Menurut Risma, sejak awal pihaknya memang memprioritaskan penutupan lokalisasi karena lokalisasi berada di kawasan permukiman. Namun, ia belum bisa menjamin sepenuhnya bahwa bisnis prostitusi akan hilang dari Surabaya. Meski begitu, ia berupaya untuk mengurangi peredaran bisnis pemuas syahwat itu dengan melakukan razia. "Memang sulit, tapi bukan berarti tidak bisa," ujarnya.
AGITA SUKMA LISTYANTI
Berita Terpopuler
KPK Berencana Tempuh Jalur Hukum Soal Transkrip
Gang Dolly dan Tragedi Berdarah Sumiarsih
Tolak Fitnah, Banyu Biru Sebar Tabloid Jokowi-JK
Kolom Agama di KTP, Pengamat Sepakat Musdah Mulia
Kampanye Terselubung, Menteri Perumahan Diprotes
