Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Hingga Juni, Jakarta Barat Jaring 700 PMKS  

Editor

Juli Hantoro

image-gnews
Sejumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) berada didalam mobil saat dilakukan razia oleh Petugas Satpol PP di kawasan terminal Blok M, Jakarta, Jumat (5/7). Operasi ini untuk menyambut datangnya bulan suci Ramadhan. TEMPO/Eko Siswono Toyudho
Sejumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) berada didalam mobil saat dilakukan razia oleh Petugas Satpol PP di kawasan terminal Blok M, Jakarta, Jumat (5/7). Operasi ini untuk menyambut datangnya bulan suci Ramadhan. TEMPO/Eko Siswono Toyudho
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta -- Kepala Dinas Suku Dinas Sosial Jakarta Barat, Ika Yuli Rahayu, menyatakan berhasil menjaring sekitar 700 Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial. Jumlah itu diperoleh melalui razia selama Juni 2014. "Jumlah itu dari operasi kami pada Januari hingga pertengahan Juni 2014," ujar dia saat dihubungi, Ahad, 22 Juni 2014.

Ika mengatakan jumlah itu meningkat ketimbang razia yang dilakukan tahun lalu. Menurut dia, pada 2012 sebanyak 600 gelandangan dan pengemis berhasil terjaring selama periode yang sama sebelum Ramadan. Angka itu menunjukkan setidaknya 100 gelandangan dan pengemis berhasil tertangkap setiap bulan.

Menurut dia, Suku Dinas Sosial sudah menyiapkan 80 petugas khusus yang disiagakan untuk menjaring PMKS. Mereka akan ditempatkan di empat titik, yakni Tomang, Grogol, Cengkareng, dan Kalideres. "Karena kawasan itu biasanya paling rawan oleh kehadiran mereka," ujar dia.

Ika mengatakan PMKS masih marak karena masyarakat kerap memberikan uang kepada mereka. Ia berharap masyarakat tidak lagi memberikan uang kepada pengemis atau gelandangan tersebut. Soalnya, PMKS itu bukan orang yang dalam keadaan miskin dan perlu dibantu. "Kalau tidak ada yang memberi juga mereka akan menghilang sendiri," ujar Ika.

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Jakarta Barat Kadiman Sitinjak menyatakan akan menyiagakan 400 personel jelang Ramadan. Para personel itu sebagian akan ditempatkan di pintu-pintu masuk Jakarta yang berada di Jakarta Barat. "Kami akan perketat pengawasannya di Terminal Grogol dan Kalideres," ujar dia.

Menurut dia, keberadaan PMKS itu melanggar Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum. Bahkan, kata dia, PMKS yang kedapatan dua kali terjaring razia bakal dijerat dengan pasal pidana karena dianggap melakukan penipuan. "Karena sesuai dengan imbauan Pelaksana Tugas Gubernur Basuki Tjahaja Purnama seperti itu," kata dia.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

DIMAS SIREGAR

Berita Terpopuler:
Jokowi Siapkan Pertanyaan Khusus untuk Prabowo

Kafe Bercorak Nazi di Bandung Kembali Dibuka

53 Seniman Bandung Gelar Karya Revolusi Mental

Timnas Senior Menang 4-0 Atas Timnas Pakistan

Tanpa Jokowi, Ahok: HUT DKI Bak Es Krim tanpa Roti



Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Perkiraan Cuaca BMKG: Hujan dan Petir Akan Melanda Jakarta

10 Desember 2018

Ilustrasi hujan di Jakarta. TEMPO/Frannoto
Perkiraan Cuaca BMKG: Hujan dan Petir Akan Melanda Jakarta

BMKG membuat perkiraan cuaca dimana hujan disertai petir dan angin kencang akan melanda Jakarta.


Korban Crane Ambruk di Kemayoran Jadi Pengungsi Sementara

7 Desember 2018

Sebuah crane ambruk menimpa rumah di Jalan Gelindra RT 01 RW 08, Kemayoran, Jakarta Pusat, Kamis, 6 Desember 2018. Rumah korban, Husin, 56 tahun, hancur. Husin dan tiga anggota keluarganya mengalami luka-luka. TEMPO/Francisca Christy Rosana
Korban Crane Ambruk di Kemayoran Jadi Pengungsi Sementara

Operator crane ambruk menyewa sebuah rumah untuk ditempati keluarga Husin yang rumahnya rusak tertimpa crane.


Anies Baswedan Buat Aturan Baru, Tim Pembebasan Lahan Dapat Honor

5 Desember 2018

Pembebasan salah satu lahan sengketa oleh Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Sandiaga Uno beserta pemilik lahan, Mahesh, di area proyek pembangunan Stasiun MRT Fatmawati, Jakarta Selatan. 20 Oktober 2017. Tempo/Zara
Anies Baswedan Buat Aturan Baru, Tim Pembebasan Lahan Dapat Honor

Pergub 127 yang diteken Gubernur Anies Baswedan diharapkan mampu mempercepat program pembebasan lahan yang selama ini tersendat.


Bos Sarana Jaya Ingin Sulap Tanah Abang Seperti SCBD 8 Tahun Lagi

23 Oktober 2018

Suasana pembangunan proyek Jembatan Penyeberangan Multiguna atau Skybridge Tanah Abang di Jakarta, Ahad, 14 Oktober 2018. PD Pembangunan Sarana Jaya akan mulai mengfungsikan Skybridge Tanah Abang pada esok hari, Senin, 15 Oktober 2018. ANTARA/Reno Esnir
Bos Sarana Jaya Ingin Sulap Tanah Abang Seperti SCBD 8 Tahun Lagi

Desain penataan Tanah Abang menjadi seperti kawasan SCBD Jakarta, masih digarap dan ditargetkan selesai tahun ini


DKI Bantah Gunungan Sampah Muara Baru Imbas Konflik dengan Bekasi

22 Oktober 2018

Truk kapasitas 12 ton milik Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta mengangkut sampah di TPS Muara Baru, Penjaringan, yang menggunung usai kisruh dana hibah Bekasi, Senin 22 Oktober 2018. Tempo/Imam Hamdi
DKI Bantah Gunungan Sampah Muara Baru Imbas Konflik dengan Bekasi

Dinas LH menjelaskan tumpukan sampah karena truk di Jakarta Utara sedang perawatan oleh agen tunggal pemegang merek (ATPM).


Dinas LH: DKI Tetap Butuh Bantargebang Meski ITF Sunter Dibangun

22 Oktober 2018

Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno meresmikan pencanangan Fasilitas Pengolahan Sampah dalam Kota (ITF) di Sunter, Jakarta Utara, Minggu, 20 Mei 2018. TEMPO/Syafiul Hadi
Dinas LH: DKI Tetap Butuh Bantargebang Meski ITF Sunter Dibangun

ITF Sunter hanya mengelola 2.200 ton sampah per hari dan 10 % residu harus dibuang ke Bantargebang.


Koalisi Masyarakat Dukung Rencana DKI Stop Eksploitasi Air Tanah

16 Oktober 2018

Warga rusun Tambora mengambil air tanah karena mengalami kesulitan air bersih di Rumah Susun Tambora II di Jakarta, Senin (17/12). Warga rusun Tambora mengeluhkan selama sebulan terakhir mengalami kesulitan air bersih untuk konsumsi sehari-hari. TEMPO/Tony Hartawan
Koalisi Masyarakat Dukung Rencana DKI Stop Eksploitasi Air Tanah

Penghentian eksploitasi air tanah, kata Koalisi Masyarakat, bisa menekan penurunan permukaan tanah di Ibu Kota.


Pemerintah DKI Susun Aturan Penghentian Eksploitasi Air Tanah

16 Oktober 2018

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan usai memimpin apel pagi Pengawasan Terpadu Sumur Resapan, Instalasi Pengolahan Air Limbah, dan Air Tanah di Intiland Tower, Jumat, 16 Maret 2018. TEMPO/Budiarti Utami Putri.
Pemerintah DKI Susun Aturan Penghentian Eksploitasi Air Tanah

DKI mengusulkan anggaran Rp 1,2 triliun untuk perluasan jaringan pipa air bersih menekan eksploitasi air tanah.


Rekayasa Lalu Lintas, Jalan Wahid Hasyim Bakal Satu Arah

1 Oktober 2018

Aktivis Koalisi Pejalan Kaki melakukan aksi Tamasya Trotoar Kita di kawasan Sarinah, Jakarta, Minggu, 24 Juni 2018. Aksi menyusuri jalanan Ibu Kota tersebut untuk mengkritisi fungsi trotoar yang banyak digunakan sebagai tempat parkir kendaraan dan berdagang. ANTARA/Puspa Perwitasari
Rekayasa Lalu Lintas, Jalan Wahid Hasyim Bakal Satu Arah

Uji coba rekayasa lalu lintas dilakukan pada 8 Oktober hingga 23 Oktober nanti.


Siap-siap Musim Hujan, 129 Kelurahan di DKI yang Terancam Banjir

13 September 2018

Ilustrasi banjir Jakarta. TEMPO/Ary Setiawan
Siap-siap Musim Hujan, 129 Kelurahan di DKI yang Terancam Banjir

Balai Besar menjelaskan, wilayah yang berpotensi terendam banjir di Jakarta berada di daerah aliran sungai yang belum dinormalisasi.