Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Pejabat Jakarta Barat Khawatir Separuh Proyek Batal

Editor

Ali Anwar

image-gnews
Ratusan kendaraan terjebak kemacetan di jalan daan mogot perempatan Flyover Cengkareng, Jakarta Barat (12/3). TEMPO/Marifka Wahyu Hidayat.
Ratusan kendaraan terjebak kemacetan di jalan daan mogot perempatan Flyover Cengkareng, Jakarta Barat (12/3). TEMPO/Marifka Wahyu Hidayat.
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Pejabat di Pemerintah Kota Jakarta Barat mengkhawatirkan separuh proyek akan batal dikerjakan. Kepala Suku Dinas Pekerjaan Umum Jalan Jakarta Barat Sisca Herawati mengatakan belum tuntasnya proses lelang di Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa membuat keadaan makin mengkhawatirkan. "Sampai saat ini anggarannya belum bisa dicairkan," kata Sisca kepada Tempo, Senin, 23 Juni 2014.

Sisca mengatakan hingga Juni 2014, serapan anggaran baru mencapai 1,8 persen. Artinya, baru sekitar Rp 9 miliar yang sudah digunakan untuk menangani persoalan jalan di Jakarta Barat. "Total anggaran kami tahun ini sebesar Rp 497 miliar," ujar dia. (baca: Jelang Semester 2, Serapan Anggaran DKI 20 Persen)

Anggaran yang sudah terserap, kata dia, sebagian besar digunakan untuk perbaikan jalan setelah banjir awal tahun ini. Karena itu, sejumlah proyek pengerjaan dan perbaikan jalan lain belum bisa dikerjakan karena masih berada di ULP. "Sampai sekarang belum keluar hasil lelangnya seperti apa," ujar dia.

Menurut Sisca, pengerjaan perbaikan jalan itu cukup membutuhkan waktu. Karena itu, dia khawatir proyek yang sudah direncanakan malah gagal terlaksana karena lambannya pengumuman lelang di ULP.

Dia bahkan menyatakan akan membatalkan proyek-proyek tersebut jika hasilnya baru diketahui pada Oktober-November. Alasannya, tidak mungkin proyek pembangunan itu akan selesai tepat waktu karena waktu yang tersedia cuma tiga atau dua bulan. Sedangkan pada awal tahun, Pemprov DKI sudah memiliki anggaran baru yang mengharuskan setiap perangkat kerja memasukkan program baru.

"Jadi, lebih baik dibatalkan dan dimasukkan lagi pada anggaran tahun depan," ujar Sisca. Dia beralasan tidak mau memiliki masalah jika proyek itu tidak tuntas tepat waktu saat dilakukan audit. "Itu terlalu berisiko karena kalau cair September pun sudah sangat sulit," katanya.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Untuk tahun ini, kata Sisca, pemerintah sudah melelang 79 paket betonisasi jalan seluas 458.753 meter persegi, 20 trotoar seluas 79.652 meter persegi, dan 50 penghalusan jalan menggunakan hotmix seluas 667.265 meter persegi. "Total baru disetujui sembilan paket konsultasi saja, sedangkan proyek lapangannya belum," katanya.

Adapun titik pembangunan jalan yang cukup signifikan dilakukan adalah peninggian permukaan Jalan S. Parman di depan Universitas Trisakti. Nantinya jalan itu akan ditinggikan sekitar setengah meter agar tidak terendam saat banjir seperti yang terjadi selama ini. "Proyeknya sepanjang 700 meter mulai dari sekitar rumah pompa, di dekat kampus," ujar Sisca.

Sedangkan untuk perbaikan jalan, kawasan yang paling parah berada di Jalan Kesejahteraan, Tamansari, serta Jalan Kapuk Raya dan Jalan Penyelesaian Tomang di Cengkareng. "Tapi semua masih menunggu hasil ULP itu," ujarnya. (baca: Kemunduran, Serapan APBD DKI 2014 Baru 8 Persen)



DIMAS SIREGAR

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Wacana MRT di Tangsel, Benyamin Angkat Tangan Jika Gunakan Anggaran Pemda

1 hari lalu

Wali Kota Tangsel Benyamin Davnie memantau TPS terdampak banjir di Kompleks  Maharta, Pondok Aren, Rabu 14 Februari 2024. Tempo/Muhammad Iqbal
Wacana MRT di Tangsel, Benyamin Angkat Tangan Jika Gunakan Anggaran Pemda

Wacana pembangunan MRT kembali mencuat setelah sebelumnya proyek tersebut merupakan usulan dari Pemkot Tangsel pada beberapa tahun lalu.


63 Tahun Bank DKI, Profil Bank Peraih The Best Performance Bank untuk Kategori BPD 2023

12 hari lalu

Bank DKI. Instagram/@bank.dki
63 Tahun Bank DKI, Profil Bank Peraih The Best Performance Bank untuk Kategori BPD 2023

Bank DKI merupakan bank yang memiliki status BUMD. Didirikan sejak 11 April 1961, kepemilikan saham Bank DKI dipegang Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.


Dua Anggota DPRD Maluku Tengah Mengamuk karena Dana Pokir Belum Cair, Dana Apakah Itu?

17 hari lalu

Anggota  DPRD Kabupaten Maluku Tengah  memecahkan kaca karena dana pokok pikiran (pokir) belum cair. Dok. Istimewa
Dua Anggota DPRD Maluku Tengah Mengamuk karena Dana Pokir Belum Cair, Dana Apakah Itu?

Dua anggota DPRD Maluku Tengah berinisial MDM dan FT mengamuk dengan memecahkan kaca kantor dewan, karena dana pokir belum cair. Apakah itu?


Jelang Pilkada 2024, Kemendagri Minta Daerah Persiapkan Sejumlah Hal Ini

47 hari lalu

Pekerja merapikan kotak suara untuk Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) Kota Tangerang Selatan di Kantor Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Serpong, Tangerang Selatan, Banten, Selasa, 17 November 2020. Pilkada Kota Tangerang Selatan 2020 diikuti tiga pasang calon Wali kota dan Wakil Wali kota. ANTARA FOTO/Muhammad Iqbal
Jelang Pilkada 2024, Kemendagri Minta Daerah Persiapkan Sejumlah Hal Ini

Kemendagri meminta daerah memastikan persiapan, mulai dari ketersediaan biaya hingga penanganan pelanggaran dan sengketa hasil Pilkada 2024.


Uji Coba Account Based Ticketing di MRT, LRT, dan Transjakarta, Bagaimana Mekanismenya?

48 hari lalu

Ilustrasi kereta MRT (Mass Rapid Transit) di Jakarta, Indonesia.
Uji Coba Account Based Ticketing di MRT, LRT, dan Transjakarta, Bagaimana Mekanismenya?

Bagaimana mekanisme penerapan tiket berbasis akun atau Account Based Ticketing di MRT, LRT, dan Transjakarta?


APBD Tabalong Meningkat menjadi Rp3 Triliun

18 Februari 2024

APBD Tabalong Meningkat menjadi Rp3 Triliun

Bupati Tabalong, Kalimantan Selatan, Anang Syakhfiani, mengumumkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2024 kabupaten setempat mendapatkan tambahan dana dari bagi hasil, meningkatkan total APBD menjadi Rp3 triliun.


Begini Cara Kerja TPS 3R yang Mampu Mengolah 50 Ton Sampah Per Hari

16 Februari 2024

Petugas mengamati mesin pengolah sampah di TPS3R Ciracas setelah diresmikan Pj Gubernur Heru Budi Hartono di Ciracas, Jakarta Timur, Jumat, 26 Januari 2024. Pada 2023, Pemprov DKI Jakarta telah membangun tujuh titik TPS3R dengan fasilitas mesin pengolah sampah yang diharapkan dapat menurunkan jumlah volume sampah di TPA Bantar Gebang. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Begini Cara Kerja TPS 3R yang Mampu Mengolah 50 Ton Sampah Per Hari

Pengolahan sampah berbasis reduce-reuse-recycle atau yang populer disebut TPS 3R bisa mengolah sekitar 50 ton sampah per hari.


5 Poin Anies Baswedan Saat Debat Capres Soal Bansos, Jangan Bagikan di Pinggir Jalan

7 Februari 2024

Warga membawa beras dan bantuan presiden pada acara Penyaluran Bantuan Pangan Cadangan Beras Pemerintah di Gudang Bulog, Telukan, Sukoharjo, Jawa Tengah, Kamis 1 Februari 2024. Presiden memastikan pemerintah akan menyalurkan bantuan 10 kilogram beras yang akan dibagikan hingga bulan Juni kepada 22 juta masyarakat Penerima Bantuan Pangan (PBP) di seluruh Indonesia. ANTARA FOTO/Mohammad Ayudha
5 Poin Anies Baswedan Saat Debat Capres Soal Bansos, Jangan Bagikan di Pinggir Jalan

Setidaknya ada 5 poin Anies Baswedan bahas bansos saat debat capres lalu. Apa saja?


Anies Baswedan: Pemberian Bansos Harus Disebut Atas Nama Negara, Begini Penetapan Bantuan Sosial

6 Februari 2024

Warga membawa beras dan bantuan presiden pada acara Penyaluran Bantuan Pangan Cadangan Beras Pemerintah di Gudang Bulog, Telukan, Sukoharjo, Jawa Tengah, Kamis 1 Februari 2024. Presiden memastikan pemerintah akan menyalurkan bantuan 10 kilogram beras yang akan dibagikan hingga bulan Juni kepada 22 juta masyarakat Penerima Bantuan Pangan (PBP) di seluruh Indonesia. ANTARA FOTO/Mohammad Ayudha
Anies Baswedan: Pemberian Bansos Harus Disebut Atas Nama Negara, Begini Penetapan Bantuan Sosial

Anies Baswedan menyebut penyaluran bansos harus disebut dana dari negara karena berasal dari APBN/APBD. Ia melakukan saat jadi Gubernur DKI Jakarta.


Mahfud Md cerita Seorang Bekas Ketua DPRD Diperas karena Tersandera Kasus Korupsi APBD

20 Januari 2024

Menko Polhukam, Mahfud MD bersama jajaran memberikan keterangan  soal Satgas TPPU Rp349 Triliun Berakhir di kantor Kementrian Kordinator Bidang Hukum dan Keamanan Republik Indonesia, Jakarta, Rabu, 17 Januari 2024. Dalam keteranganya, Mahfud mengumumkan secara resmi bahwa masa tugas dari Satuan Tugas Tindak Pidana Pencucian Uang telah berahir, dan Satgas TPPU telah menangani ratusan surat laporan dan dibahas dengan sistematis oleh 12 angota ahli. TEMPO/ Febri Angga Palguna. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Mahfud Md cerita Seorang Bekas Ketua DPRD Diperas karena Tersandera Kasus Korupsi APBD

Mahfud Md menyebut aparat itu memeras dengan janji tidak akan ditetapkan menjadi tersangka atas dugaan korupsi APBD.