Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Amnesty Kecam Larangan Kata 'Allah' di Malaysia  

image-gnews
TEMPO/ Nita Dian
TEMPO/ Nita Dian
Iklan

TEMPO.CO, Kuala Lumpur - Kelompok pembela hak asasi manusia (HAM) Amnesty Internasional mengecam larangan pemerintah Malaysia terhadap penggunaan kata "Allah" untuk sebutan Tuhan oleh umat Kristen. Dalam sebuah pernyataan, Selasa, 24 Juni 2104, Amnesty menilai larangan ini sebagai pelanggaran terhadap kebebasan berbicara. (Baca: Malaysia Tolak Banding Penggunaan Kata 'Allah')

"Larangan pemerintah Malaysia pada umat Kristen dalam menggunakan kata 'Allah' untuk menyebut Tuhan adalah pelecehan dalam kebebasan berbicara. Larangan ini berisiko akan menyulut ketegangan agama di Malaysia dengan melarang rakyatnya dalam soal hak untuk kebebasan beragama," kata peneliti Amnesty Malaysia, Hazel Galang-Folli, seperti dilaporkan Channel News Asia.

Pada Selasa kemarin, Gereja Katolik di Malaysia kalah di pengadilan setelah mengajukan banding. Pemerintah dan hakim memutuskan tetap ada larangan penggunaan kata "Allah" dalam harian The Herald edisi bahasa Melayu. Umat Kristen diperbolehkan memakai kata "Allah" saat beribadah.

Namun pengacara gereja tetap khawatir keputusan itu akan menjadi preseden untuk membatasi kebebasan beragama di tengah negara yang mayoritas penduduknya memeluk Islam itu. (Baca: Pengadilan Malaysia Larang Media Pakai Kata `Allah')

Sengketa ini muncul pada 2007 ketika Kementerian Dalam Negeri mengancam akan mencabut izin penerbitan The Herald. Sebelum ini, larangan juga diberlakukan pada Oktober 2009. Penolakan ini mengakibatkan serangan terhadap tempat ibadah dan "perang dingin" di antara kedua agama.

Pemerintah Malaysia menilai "Allah" seharusnya menyimbolkan Tuhan khusus bagi umat Islam dan sudah ada dalam kitab berbahasa Melayu sejak berabad-abad yang lalu. Mereka menilai, jika agama lain menggunakannya juga, akan terjadi kebingungan bagi umat Islam dan bisa menimbulkan pemahaman lain.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Sedangkan perwakilan Kristen menjelaskan, banyak orang Kristen yang tinggal di Pulau Kalimantan menggunakan kata "Allah" untuk menyebut Tuhan dalam Alkitab dan lagu-lagu rohani sebelum pihak berwenang berusaha menegakkan larangan tersebut dalam beberapa tahun terakhir.

RINDU P. HESTYA | CHANNEL NEWS ASIA

Berita Lain:
Emoh Sepatu Kulit Babi, Wanita Singapura Menggugat 
Lebih dari 1.000 Orang Tewas di Irak Sepanjang Juni
Netanyahu Ingatkan AS untuk Tak Gandeng Iran

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Amnesty International Minta Pembentukan TGPF Usut Penyiksaan Warga Sipil oleh TNI di Papua

5 hari lalu

Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid bersama Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Trisakti saat pembacaan 'Maklumat Trisakti Lawan Tirani' di Tugu Reformasi 12 Mei, Jakarta, Jumat, 9 Febuari 2024. Para civitas academica yang terdiri dari guru besar, pengajar, mahasiswa, karyawan dan alumni Universitas Trisakti yang memegang teguh nilai-nilai etik kebangsaan, demokrasi, dan hak asasi manusia, kekhawatiran atas matinya Reformasi dan lahirnya tirani sepakat mengeluarkan maklumat. TEMPO/Joseph.
Amnesty International Minta Pembentukan TGPF Usut Penyiksaan Warga Sipil oleh TNI di Papua

Amnesty International menilai penyiksaan kejam oleh prajurit TNI terhadap warga sipil di Papua merusak naluri keadilan dan mengandung rasisme.


Respons Amnesty Internasional, Imparsial, Komnas HAM soal Anggota TNI Aniaya Warga Papua

6 hari lalu

Ilustrasi penganiayaan. siascarr.com
Respons Amnesty Internasional, Imparsial, Komnas HAM soal Anggota TNI Aniaya Warga Papua

Warga Papua yang diduga anggota TPNPB-OPM itu bernama Definus Kogoya. Kejadian penganiayaan dilakukan di wilayah Kabupaten Puncak.


Sengkarut 'Penggusuran' Warga di IKN, Ini Kata NGO dan OIKN

8 hari lalu

Foto udara pemukiman warga adat Suku Balik yang berdekatan dengan proyek pembangunan IKN di Sepaku, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, 6 Maret 2023. REUTERS/Willy Kurniawan
Sengkarut 'Penggusuran' Warga di IKN, Ini Kata NGO dan OIKN

Surat yang minta Warga Pemaluan di kawasan IKN membongkar rumah mereka menjadi sorotan. OIKN berjanji bedah rumah warga yang tak sesuai master plan.


Amnesty International Soroti Respons Delegasi Indonesia Kerdilkan Fakta dan Kondisi HAM di Sidang PBB

10 hari lalu

Aktivis Amnesty International Indonesia membawa petisi tentang penghormatan dan perlindungan HAM di Media Center KPU, Jakarta, Rabu, 6 Desember 2023. Amnesty International mengusulkan tiga topik penting kasus hak asasi manusia (HAM) kepada Komisi Pemilihan Umum dan mendesak untuk dibawa dalam debat capres dan cawapres. TEMPO/M Taufan Rengganis
Amnesty International Soroti Respons Delegasi Indonesia Kerdilkan Fakta dan Kondisi HAM di Sidang PBB

Amnesty International Indonesia mencatat, dari Januari 2018-Mei 2023, tercatat sekitar 65 kasus pembunuhan di luar hukum dengan 106 korban.


Amnesty International Desak Otorita IKN Stop Mengancam Hak atas Tempat Tinggal Warga Sepaku

13 hari lalu

Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid bersama Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Trisakti saat pembacaan 'Maklumat Trisakti Lawan Tirani' di Tugu Reformasi 12 Mei, Jakarta, Jumat, 9 Febuari 2024. Para civitas academica yang terdiri dari guru besar, pengajar, mahasiswa, karyawan dan alumni Universitas Trisakti yang memegang teguh nilai-nilai etik kebangsaan, demokrasi, dan hak asasi manusia, kekhawatiran atas matinya Reformasi dan lahirnya tirani sepakat mengeluarkan maklumat. TEMPO/Joseph.
Amnesty International Desak Otorita IKN Stop Mengancam Hak atas Tempat Tinggal Warga Sepaku

Amnesty International Indonesia mendesak pemerintah dan Otorita IKN menghentikan ancaman terhadap hak atas tempat tinggal warga Sepaku.


Amnesty International Catat 16 Kasus Intimidasi Sepanjang Pemilu 2024

35 hari lalu

Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid bersama Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Trisakti saat pembacaan 'Maklumat Trisakti Lawan Tirani' di Tugu Reformasi 12 Mei, Jakarta, Jumat, 9 Febuari 2024. Para civitas academica yang terdiri dari guru besar, pengajar, mahasiswa, karyawan dan alumni Universitas Trisakti yang memegang teguh nilai-nilai etik kebangsaan, demokrasi, dan hak asasi manusia, kekhawatiran atas matinya Reformasi dan lahirnya tirani sepakat mengeluarkan maklumat. TEMPO/Joseph.
Amnesty International Catat 16 Kasus Intimidasi Sepanjang Pemilu 2024

Sejak masa kampanye Pemilu 2024 hingga sehari jelang 14 Februari, paling tidak ada 16 kasus intimidasi yang menyasar setidaknya 34 korban.


Pengadilan Perintahkan Belanda Hentikan Pengiriman Suku Cadang F-35 ke Israel

46 hari lalu

Jet tempur canggih F-35B Lightning II jatuh di suatu tempat dekat Pangkalan Gabungan Charleston, Carolina Selatan, pada Minggu sore. Pilotnya berhasil melontarkan diri dengan selamat dan dalam kondisi stabil. Ritzau Scanpix/Bo Amstrup via REUTERS
Pengadilan Perintahkan Belanda Hentikan Pengiriman Suku Cadang F-35 ke Israel

Pengadilan Belanda mencatat adanya risiko suku cadang tersebut digunakan Israel dalam 'pelanggaran serius terhadap hukum kemanusiaan internasional'


Iran Eksekusi Mati Demonstran Mahsa Amini, Dituduh Tabrak Polisi Hingga Tewas

23 Januari 2024

Mohammad Ghobadlou, 23. FOTO/Islamic Republic News Agency
Iran Eksekusi Mati Demonstran Mahsa Amini, Dituduh Tabrak Polisi Hingga Tewas

Iran mengeksekusi mati Mohammad Ghobadlou, 23 tahun, seorang demonstran protes Mahsa Amini atas tuduhan pembunuhan polisi


Amnesty International: India Kembali Mata-matai Jurnalis dengan Pegasus

28 Desember 2023

Spyware pegasus. Amnesty.org
Amnesty International: India Kembali Mata-matai Jurnalis dengan Pegasus

Pemerintah India baru-baru ini menargetkan jurnalis terkenal dengan spyware Pegasus, kata Amnesty International dan The Washington Post


Amnesty International Minta Junta Myanmar Diselidiki atas Kejahatan Perang

22 Desember 2023

Tentara berdiri di samping kendaraan militer ketika orang-orang berkumpul untuk memprotes kudeta militer, di Yangon, Myanmar, 15 Februari 2021. REUTERS/Stringer/File Photo
Amnesty International Minta Junta Myanmar Diselidiki atas Kejahatan Perang

Amnesty International mengatakan junta militer Myanmar telah membunuh secara tidak sah, menahan secara sewenang-wenang, dan mencuri barang milik warga sipil.