Bawaslu: Surat Prabowo untuk Guru Langgar Aturan  

image-gnews
Pegawai SMAN 1 Bandung, Jawa Barat, menunjukan surat bergambar Prabowo Subianto yang ditujukan untuk guru, Kamis 26 Juni 2014. Surat ini juga dilengkapi dengan alamat kotak pos dan nomor telepon. TEMPO/Prima Mulia
Pegawai SMAN 1 Bandung, Jawa Barat, menunjukan surat bergambar Prabowo Subianto yang ditujukan untuk guru, Kamis 26 Juni 2014. Surat ini juga dilengkapi dengan alamat kotak pos dan nomor telepon. TEMPO/Prima Mulia
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menilai surat calon presiden Prabowo Subianto kepada para guru di berbagai daerah melanggar aturan pemilu. Anggota Bawaslu, Nelson Simanjuntak, mengatakan salah satu unsur pelanggarannya adalah Prabowo bersurat ke tempat yang seharusnya steril dari materi unsur kampanye, yakni sekolah. "Lebih-lebih jika yang disurati adalah guru pegawai negeri sipil," kata Nelson di kompleks Senayan, Kamis, 26 Juni 2014. PNS, kata Nelson, sebagai aparatur negara tak boleh ikut digerakkan untuk kepentingan pemilihan presiden.

Mengenai jenis pelanggaran dan sanksinya, Bawaslu masih belum bisa memutuskan. "Akan kami cek dulu di lapangan lalu diplenokan," kata dia. (Baca: Serikat Guru Laporkan Surat Prabowo ke Bawaslu)

Nelson mengatakan lembaganya bakal memeriksa sebuah sekolah menengah atas di Jakarta Utara yang pengajarnya mendapat surat dari Prabowo. Ia mengatakan fenomena ini juga terjadi di berbagai daerah. "Bawaslu di daerah akan memeriksa semuanya."

Sebelumnya, beredar surat yang ditujukan kepada pengajar, seperti di SMAN 1 Bandung. Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung Elih Sudyapermana melarang sekolah memberikan surat ajakan memilih Prabowo ke guru-guru. "Sekolah tidak boleh untuk politik praktis," ujarnya. Di Bandung, surat ajakan ditemukan di SMAN 1 Dago. (Baca: Ini Surat Prabowo ke Sekolah di Jakarta)

Elih meminta seluruh sekolah yang telah menerima surat ajakan memilih Prabowo untuk menahan peredarannya ke para guru. Sebagai langkah pencegahan, ia meminta sekolah menolak kiriman surat tersebut. Dinas Pendidikan Kota Bandung saat ini masih mengumpulkan informasi lengkap sebaran surat itu ke sekolah.

Panitia Pengawas Pemilu Gunungkidul pada Kamis, 26 Juni 2014, mulai memanggil dan mengklarifikasi sejumlah pihak ihwal beredarnya ribuan surat permintaan dukungan dari calon presiden Prabowo Subianto pada kalangan guru PNS di Gunungkidul, Yogyakarta.

Iklan
image-banner
Scroll Untuk Melanjutkan

Adapun tim pemenangan pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa menyerahkan sepenuhnya kasus ini kepada Bawaslu. Menurut Tantowi Yahya, juru bicara tim, Bawaslu akan menyelidiki dugaan pelanggaran kampanye di dalam isi surat yang ditujukan kepada para tenaga pengajar di sekolah-sekolah di Jakarta tersebut.

"Apa pun jawaban kami tentang surat Prabowo itu, kami tetap saja akan dipersalahkan oleh salah satu pendukung calon presiden kubu lain," ujar dia, Kamis, 26 Juni 2014. "Serahkan saja kepada Bawaslu, selidiki dengan perangkat undang-undang apakah ada pelanggaran kampanye atau tidak." (Baca: Surat Prabowo ke Guru, Timses Serahkan ke Bawaslu)

MUHAMMAD MUHYIDDIN | ANWAR SISWADI | PRIBADI WICAKSONO

Terpopuler:
Lecehkan Benyamin, Program YKS Trans TV Dihentikan
Elektabilitas Jokowi 45 Persen, Prabowo 38,7 Persen
Tiang Monorel di Jakarta Dibongkar

Iklan


Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Namanya Disebut di Sidang MK Soal Netralitas TNI, Berikut Profil Mayor Teddy Ajudan Prabowo

4 jam lalu

Cuplikan video Mayor Teddy dan Dokter Gunawan. TIktok
Namanya Disebut di Sidang MK Soal Netralitas TNI, Berikut Profil Mayor Teddy Ajudan Prabowo

Nama Mayor Teddy dikenal publik setelah menjadi ajudan Prabowo dan menimbulkan kontroversi karena hadir di debat capres masih aktif anggota TNI.


Kilas Balik Kontroversi Mayor Teddy di Debat Capres Berseragam Kubu 02, Putusan MK Sebut Tak Langgar Netralitas TNI

6 jam lalu

Capres nomor urut dua Prabowo Subianto (kanan) dan Capres nomor urut tiga Ganjar Pranowo (kiri) saling memegang bahu usai beradu gagasan dalam debat perdana Capres dan Cawapres 2024 di Gedung KPU, Jakarta, Selasa, 12 Desember 2023. Debat perdana tersebut mengangkat topik pemerintahan, hukum HAM, pemberantasan korupsi, penguatan demokrasi, serta peninngkatan layanan publik dan kerukunan warga. ANTARA/Galih Pradipta
Kilas Balik Kontroversi Mayor Teddy di Debat Capres Berseragam Kubu 02, Putusan MK Sebut Tak Langgar Netralitas TNI

Menurut putusan MK, kontroversi Mayor Teddy dan netralitas TNI saat hadir di debat capres sudah diselesaikan Bawaslu dan tidak melanggar UU Pemilu.


Dissenting Opinion Hakim MK Minta Pemungutan Suara Ulang, Ini Kata Bawaslu

1 hari lalu

Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Suhartoyo (kiri) memimpin sidang perselisihan hasil Pilpres 2024 dengan pemohon capres-cawapres nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar dan pemohon capres-cawapres nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Senin Rabu 3 April 2024. Sidang tersebut beragenda mendengarkan keterangan saksi dan ahli yang dihadirkan oleh termohon yakni KPU membawa satu ahli dan dua saksi fakta, sedangkan Bawaslu membawa satu ahli dan tujuh saksi. TEMPO/Subekti.
Dissenting Opinion Hakim MK Minta Pemungutan Suara Ulang, Ini Kata Bawaslu

Bawaslu menanggapi dissenting opinion tiga hakim MK yang meminta pemungutan suara ulang alias PSU.


Kata Bawaslu Soal Penyaluran Bansos Menjelang Pilkada 2024

2 hari lalu

Puluhan massa yang tergabung dalam Gerakan Keadilan Rakyat (GKR) melakukan aksi demo dan longmarch dari Patung Kuda Monas menuju gedung Bawaslu, Jakarta, Selasa 27 Februari 2024. Dalam aksinya massa menyikapi beras Bansos dipakai untuk kampanye Pilpres 2024 dengan bergambar salah satu paslon pilpres. Hal ini mengakibatkan melambungnya harga beras dan kebutuhan pokok lainnya seperti harga minyak goreng telor, cabe, bawang, dan lainnya sehingga rakyat kecil merasakan dampak kesulitan hidup pasca pemilu 2024. TEMPO/Subekti.
Kata Bawaslu Soal Penyaluran Bansos Menjelang Pilkada 2024

MK meminta penyaluran bansos di masa mendatang tidak lagi dilakukan menjelang pelaksanaan pemilu.


Sidang Putusan Sengketa Pilpres, Hakim MK Sebut Perlunya Bawaslu Ubah Peraturan Pengawasan Pemilu

2 hari lalu

Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Suhartoyo (tengah) memimpin jalannya sidang putusan perselisihan hasil Pilpres 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Senin, 22 April 2024. TEMPO/Febri Angga Palguna
Sidang Putusan Sengketa Pilpres, Hakim MK Sebut Perlunya Bawaslu Ubah Peraturan Pengawasan Pemilu

Hakim MK Enny Nurbaningsih menyoroti peran Bawaslu saat membacakan putusan sengketa pilpres 2024.


Setelah Bacakan Putusan Sengketa Pilpres, MK Gelar Sidang PHPU Pileg Pekan Depan

2 hari lalu

Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Suhartoyo (tengah) memimpin jalannya sidang putusan perselisihan hasil Pilpres 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Senin, 22 April 2024. TEMPO/Febri Angga Palguna
Setelah Bacakan Putusan Sengketa Pilpres, MK Gelar Sidang PHPU Pileg Pekan Depan

MK menggelar sidang pemeriksaan pendahuluan sengketa Pileg mulai 29 April setelah membacakan putusan sengketa Pilpres hari ini.


IALA Serahkan Amicus Curiae ke MK, Soroti Dugaan Kecurangan Pemilu Indonesia di AS

7 hari lalu

Sidang sengketa hasil Pilpres di Mahkamah Konstitusi (MK) dengan agenda pemeriksaan saksi dan ahli pihak terkait atau Kubu Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka di Gedung MK, Jakarta pada Kamis, 4 April 2024. TEMPO/Amelia Rahima Sari
IALA Serahkan Amicus Curiae ke MK, Soroti Dugaan Kecurangan Pemilu Indonesia di AS

Asosiasi Pengacara Indonesia di Amerika Serikat (IALA) menyerahkan amicus curiae soal sengketa hasil Pilpres yang tengah bergulir di MK.


Bawaslu Serahkan Kesimpulan Sidang Sengketa Pilpres ke MK Sore Ini

8 hari lalu

Ketua Bawaslu Rahmad Bagja (tengah) menghadiri pembacaan pemenang Pemilu 2024 di Gedung KPU, Menteng, Jakarta, Rabu, 20 Maret 2024. KPU mengumumkan pasangan Capres-Cawapres nomor urut 2 Prabowo-Gibran menang dengan jumlah 96.214.691 suara. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Bawaslu Serahkan Kesimpulan Sidang Sengketa Pilpres ke MK Sore Ini

Bawaslu akan menyerahkan kesimpulan sidang sengketa hasil Pilpres ke MK pada pukul 16.00 WIB hari ini.


Kata Tim Hukum Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud Soal Kesimpulan Sidang Sengketa Pilpres

8 hari lalu

Sidang sengketa hasil Pilpres di Mahkamah Konstitusi (MK) dengan agenda pemeriksaan saksi dan ahli pihak terkait atau Kubu Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka di Gedung MK, Jakarta pada Kamis, 4 April 2024. TEMPO/Amelia Rahima Sari
Kata Tim Hukum Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud Soal Kesimpulan Sidang Sengketa Pilpres

Salah satu bagian dari kesimpulan kubu Anies-Muhaimin adalah bantahan atas pernyataan 4 menteri dalam sidang sengketa Pilpres.


Penyerahan Kesimpulan Sidang Sengketa Pilpres di MK Digelar 16 April 2024, Ini Persiapan Kubu Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud

10 hari lalu

Delapan hakim Mahkamah Konstitusi dalam sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum untuk Pemilihan Presiden 2024 atau PHPU Pilpres di Gedung MK, Jakarta Pusat pada Senin, 1 April 2024. TEMPO/Amelia Rahima Sari
Penyerahan Kesimpulan Sidang Sengketa Pilpres di MK Digelar 16 April 2024, Ini Persiapan Kubu Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud

MK membuka sesi penyerahan kesimpulan sidang sengketa Pilpres pada 16 April 2024. Bagaimana persiapan kubu Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud?