Jokowi Janji Bakal Tuntaskan Kasus Pelanggaran HAM  

Editor

Juli Hantoro

image-gnews
Jokowi memperlihatkan tabloid Obor Rahmatan Lil'alamin saat berkunjung ke pondok pesantren Babussalam, Malang,27 Juni 2014. TEMPO/Dian Triyuli Handoko
Jokowi memperlihatkan tabloid Obor Rahmatan Lil'alamin saat berkunjung ke pondok pesantren Babussalam, Malang,27 Juni 2014. TEMPO/Dian Triyuli Handoko
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Calon presiden nomor urut dua, Joko Widodo, berbicara tentang masalah hak asasi manusia (HAM) yang terjadi pada masa lalu. Menurut Jokowi, kasus pelanggaran HAM pada masa lalu harus diusut hingga tuntas.

"Kasus HAM itu harus dituntaskan, (dicari) siapa yang bertanggung jawab," ujar Jokowi di depan ribuan pengusaha di ITC Surabaya, Sabtu, 28 Juni 2014.

Jokowi tak ingin Indonesia terus-menerus dihantui masa lalu. "Jangan sampai kita terbebani masa lalu. Harus dituntaskan," katanya.

Pernyataan Jokowi mengenai kasus pelanggaran HAM ini secara tidak langsung terkait dengan latar belakang kompetitornya di pemilihan presiden 2014, Prabowo Subianto.

Prabowo terus disebut-sebut sebagai pihak yang bertanggung jawab atas pelanggaran HAM pada 1998, yakni menculik sejumlah aktivis demokrasi.

Pengungkapan keterlibatan Prabowo dalam kasus HAM ini gencar disuarakan oleh pegiat hak asasi manusia bersama keluarga korban Semanggi I dan II. Mereka pernah menemui Jaksa Agung Basrief Arief serta Wakil Jaksa Agung Andhi Nirwanto di kantor Kejaksaan Agung, Jalan Sultan Hasanuddin, Jakarta Selatan, untuk membicarakan hal ini.

Iklan
image-banner
Scroll Untuk Melanjutkan

Mereka meminta Kejaksaan mengusut tuntas kasus pelanggaran hak asasi manusia berat, seperti penghilangan 13 aktivis pada 1997-1998 serta kasus Semanggi I dan II.

Mereka meminta Kejaksaan segera memanggil dan memeriksa mantan Kepala Staf Komando Cadangan Strategi Angkatan Darat Mayor Jenderal Purnawirawan Kivlan Zein serta bekas Panglima Komando Cadangan Strategis Prabowo Subianto. Kivlan perlu diperiksa untuk mengorek informasi ihwal keberadaan para aktivis yang hilang belasan tahun lalu.

Dalam wawancara di satu stasiun televisi swasta, ia mengaku tahu lokasi penyekapan dan kondisi para aktivis yang hilang. Sedangkan Prabowo harus diperiksa atas tuduhan keterlibatannya dalam kasus penghilangan aktivis dan kerusuhan Mei 1998.

FEBRIANA FIRDAUS


Berita Terpopuler:
Kalah Taruhan Piala Dunia, Astronot NASA Dibotaki
6 Fakta Menarik dari Simpanse 
Usai Piala Dunia, Xavi Bingung Masa Depan 
Ramadan, Omzet Pasar Tradisional Naik 20 Persen

Iklan


Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Anies Baswedan Berdiskusi Tertutup dengan Jenggala Center, Lembaga Apa Itu?

18 September 2022

Co-Chair U20 yang juga Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memberikan sambutan pada pembukaan U20 Mayors Summit 2022 di Jakarta, Selasa 30 Agustus 2022. Pertemuan para pemimpin kota dunia itu membahas kerja sama di bidang investasi kesehatan dan perumahan rakyat, mendorong transisi energi berkelanjutan, serta edukasi dan pelatihan tentang masa depan pekerjaan yang merata untuk semua. ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso
Anies Baswedan Berdiskusi Tertutup dengan Jenggala Center, Lembaga Apa Itu?

Anies Baswedan diskusi tertutup dengan Jenggala Center bahas keadilan sosial di ibu kota dan soal situasi Pemilu 2024.


Survei Capres Muhaimin Iskandar Rendah, PKB: Masih Ada Peluang

27 Desember 2021

Wakil Ketua DPR RI Abdul Muhaimin Iskandar
Survei Capres Muhaimin Iskandar Rendah, PKB: Masih Ada Peluang

Dalam survei tersebut Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar hanya dipilih 0,1 persen responden.


DPR Dorong KPU dan Bawaslu Antisipasi Potensi Masalah Pemilu 2024

22 Desember 2021

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Saan Mustofa
DPR Dorong KPU dan Bawaslu Antisipasi Potensi Masalah Pemilu 2024

Komisi II DPR meminta KPU dan Bawaslu Provinsi Jawa Barat mengantisipasi kesulitan pemilih menggunakan hak pilih, lantaran diprediksi akan banyak surat suara.


Mengenal Panglima TNI pada Periode Presiden Jokowi

4 November 2021

Ketua DPR RI Puan Maharani (kedua kiri) Menteri Sekretaris Negara Pratikno (kiri), Wakil Ketua DPR RI Lodewijk Freidrich Paulus (kedua kanan), dan Rachmat Gobel (kanan) memberikan keterangan pers terkait Surat Presiden calon Panglima TNI di Media Center Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 3 Oktober 2021. DPR RI menerima Surat Presiden (Surpres) dari Joko Widodo yang berisi penunjukan Jenderal TNI Andika Perkasa menjadi calon Panglima TNI untuk menggantikan Marsekal TNI Hadi Tjahjanto. TEMPO/M Taufan Rengganis
Mengenal Panglima TNI pada Periode Presiden Jokowi

Panglima TNI merupakan jabatan yang sangat tinggi di Tentara Nasional Indonesia karena menjadi pimpinan TNI selurunh angkatan militer.


5 Fakta Unik Perpisahan Kabinet Kerja Jokowi Jilid I

19 Oktober 2019

Presiden Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla bersiap untuk foto bersama dengan sejumlah Menteri Kabinet Kerja Periode 2014-2019 saat acara perpisahan di Istana Negara, Jakarta, Jumat 18 Oktober 2019. TEMPO/Subekti
5 Fakta Unik Perpisahan Kabinet Kerja Jokowi Jilid I

Presiden Joko Widodo atau Jokowi mennggelar acara silaturahmi bersama Wakil Presiden Jusuf Kalla dan menteri Kabinet Kerja Jokowi di Istana Negara.


Akhir Kabinet Jokowi-JK, Gojek dan Tokopedia Ucapkan Terimakasih

18 Oktober 2019

Presiden Jokowi santap siang bersama pengemudi Gojek, Kopaja dan angkutan umum lainnya. Istimewa
Akhir Kabinet Jokowi-JK, Gojek dan Tokopedia Ucapkan Terimakasih

Gojek dan Tokopedia mengaku disokong penuh oleh pemerintahan Jokowi-JK.


Presiden Jokowi: Setiap Momen Adalah Spesial, Spesial Pusing

18 Oktober 2019

Presiden Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla bersiap untuk foto bersama dengan sejumlah Menteri Kabinet Kerja Periode 2014-2019 saat acara perpisahan di Istana Negara, Jakarta, Jumat 18 Oktober 2019. TEMPO/Subekti
Presiden Jokowi: Setiap Momen Adalah Spesial, Spesial Pusing

Silaturahmi tersebut dimulai dengan Shalat Jumat bersama, foto bersama, dan dilanjutkan dengan makan siang bersama.


Retno Marsudi: Kerja dengan Jokowi-Kalla itu Asyik

14 Oktober 2019

Presiden Joko Widodo didampingi Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi berbincang dengan Duta Besar Selandia Baru untuk Indonesia Jonathan Edward Austin di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu 7 Agustus 2019. Presiden menerima surat kepercayaan dari 12 Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh (LBBP) untuk Indonesia, diantaranya dari Turki, Selandia Baru, Kroasia, Perserikatan Kerajaan Britania Raya dan Irlandia Utara dan Malaysia. ANTARA FOTO/Wahyu Putro A
Retno Marsudi: Kerja dengan Jokowi-Kalla itu Asyik

Sebagai pemimpin, Jokowi dan JK juga disebut Retno tidak pernah berjarak dengan para menteri Kabinet Kerja.


Hari HAM, Konflik Agraria Imbas Proyek Infrastruktur Jadi Sorotan

10 Desember 2018

Massa yang tergabung dalam Front Perjuangan Rakyat (FPR) membawa spanduk tuntutan saat melakukan aksi demontrasi memperingati Hari HAM Sedunia di depan Kedubes AS, Jakarta, Senin 10 Desember 2018. Massa membawa sejumlah atribut berupa poster dan spanduk berisi pernyataan hingga tuntutan. TEMPO/Subekti
Hari HAM, Konflik Agraria Imbas Proyek Infrastruktur Jadi Sorotan

Dalam peringatan hari HAM sedunia, Komnas HAM menyoroti soal konflik agraria yang semakin masif.


4 Tahun Jokowi - JK, Mendikbud Sebut Sudah Salurkan 12,6 Juta KIP

24 Oktober 2018

Siswa menunjukan Kartu Indonesia Pintar usai penyerahan Kartu Indonesia Pintar dan Program Keluarga Harapan oleh Presiden Joko Widodo di Gor Tri Dharma, Gresik, Jawa Timur, 8 Maret 2018. ANTARA/Zabur Karuru
4 Tahun Jokowi - JK, Mendikbud Sebut Sudah Salurkan 12,6 Juta KIP

Menteri-menteri Kabinet Kerja memaparkan capaian kinerjanya selama 4 tahun pemerintahan Jokowi - JK.