Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Kekayaan Capres-Cawapres Melejit atau Merosot?

image-gnews
Calon presiden, Joko Widodo didampingi Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad menjawab pertanyaan wartawan usai melakukan klarifikasi harta kekayaan di gedung KPK, Jakarta, 26 Juni 2014. Kedatangan Jokowi ke KPK untuk melaporkan harta kekayaan yang dimilikinya. TEMPO/Eko Siswono Toyudho
Calon presiden, Joko Widodo didampingi Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad menjawab pertanyaan wartawan usai melakukan klarifikasi harta kekayaan di gedung KPK, Jakarta, 26 Juni 2014. Kedatangan Jokowi ke KPK untuk melaporkan harta kekayaan yang dimilikinya. TEMPO/Eko Siswono Toyudho
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Siang ini, Selasa 1 Juli 2014, Komisi Pemilihan Umum akan mengumumkan Laporan Harta Kekayaan Pribadi Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden peserta pemilu 2014. Laporan ini merupakan hasil klarifikasi dan verifikasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) setelah kedua pasangan calon melaporkan kekayaanya pada pekan lalu. (baca:Prabowo-Hatta Verifikasi Harta di KPK)

Sebelumnya, pasangan nomor urut satu Prabowo Subianto-Hatta Rajasa melakukan pelaporan kekayaan pada tanggal 25 Juni 2014. Sedangkan nomor urut dua, Joko Widodo dan Jusuf Kalla lapor ke KPK pada 26 Juni 2014.

Kekayaan Prabowo Subianto yang dilaporkan ke KPK pada Juli 2003 sebesar Rp 10,15 miliar. Rincian harta Prabowo terdiri dari harta tidak bergerak sebesar Rp 2,73 miliar; harta bergerak sebesar Rp 1,45 miliar; logam mulia Rp 44 juta; dan lain-lain Rp 68 juta.

Pada 2009, Prabowo sempat melaporkan kekayaannya karena mencalonkan diri sebagai calon presiden pendamping Megawati Soekarnoputri. Ketika itu, kekayaan Prabowo melonjak hingga lebih dari Rp 1,6 triliun--sekira 67 kali lipat kekayaan Jokowi pada 2012. Pada laporan tertanggal 18 Mei 2009 itu, harta Prabowo bernilai Rp 1,58 triliun dan US$ 7,572. Rinciannya, bagian terbesar bersumber dari surat berharga yang nilainya Rp 1,5 triliun. Laporan itu jauh melejit dibanding total kekayaannya pada 2003.

Sementara kekayaan Jokowi yang dilaporkan pada 31 Maret 2012 terdiri dari harta tak bergerak senilai Rp 23,77 miliar dan harta bergerak seperti kendaraan senilai Rp 499 juta dan logam mulia Rp 361,35 juta. Harta Jokowi meningkat Rp 9 miliar ketimbang LHKPN yang dilaporkan dua tahun sebelumnya. Pada 2010, Jokowi mencatatkan kekayaan sebesar Rp 18,4 miliar. Menurut Jokowi, tambahan kekayaan itu disumbang oleh peningkatan nilai tanah dan bangunan yang dimiliki berdasarkan nilai jual obyek pajak. (baca:Tak Bareng JK, Jokowi Klarifikasi Kekayaan ke KPK)

Sementara itu, Laporan Harta Kekayaan Hatta Rajasa yang tercatat di KPK pada 27 Juli 2012 sebesar Rp 16,95 miliar dan USD 56.936. Nilai itu diantaranya berupa tanah dan bangunan Rp 13,858 miliar yang tersebar di Jakarta Selatan, Tangerang Selatan, Lampung Selatan, Bandung dan Palembang. Selanjutnya ada harta bergerak berupa logam mulia, batu mulia, barang seni, barang antik, giro dan kas lainnya. Hatta terakhir melaporkan hartanya sebagai Menteri Koordinator Perekonomian.


Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Adapun Jusuf Kalla terakhir melaporkan kekayaannya pada November 2009 saat maju sebagai calon presiden. Saat itu, Kalla melaporkan kekayaanya sebesar Rp 314,530 miliar dan US$ 25.718. Kekayaannya itu antara lain berupa tanah dan bangunan senilai Rp 91,99 miliar yang tersebar di Sulawesi dan Jakarta. Selain itu, ada harta bergerak berupa 3 mobil, peternakan, surat berharga, dan kekayaan lainnya. (baca:Susul Jokowi, JK Klarifikasi Kekayaan ke KPK))

Kepastian lonjakan atau sebaliknya, kemerosotan harta kekayaan para calon presiden dan calon wakil presiden ini akan diumumkan pukul 14.00 di Ruang Sidang Utama Lantai 2 Komisi Pemilihan Umum. Para pasangan capres-cawapres akan hadir bersama Komisi Pemberantasan Korupsi, Badan Pengawasan Pemilu dan Dewan Kehormatan Penyelanggara Pemilu.

LHKPN KPK | SUNDARI

Terpopuler


Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

KIP Uji Konsekuensi Informasi Data Pemilu KPU Pekan Depan

44 hari lalu

Petugas PPK menghitung jumlah suara dari formulir C plano saat rekapitulasi suara Pemilu 2024 di kantor Kecamatan Sumur Bandung di Kota Bandung, Jawa Barat, 21 Februari 2024. Setelah rekapitulasi sempat dihentikan oleh KPU RI karena tak akuratnya penghitungan di situs web Sirekap milik KPU, saat ini proses rekapitulasi berlanjut dengan sistem penghitungan manual sesuai formulir C plano dari TPS-TPS. TEMPO/Prima Mulia
KIP Uji Konsekuensi Informasi Data Pemilu KPU Pekan Depan

Yayasan Advokasi Hak Konstitusional Indonesia (YAKIN) meminta informasi real count (hitung nyata) dalam bentuk data mentah seperti file nilai dipisah


Politikus Malaysia dan Timor Leste Pertanyakan KPU soal Pencalonan Gibran Rakabuming

13 Februari 2024

Wali Kota Solo yang juga Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka tiba di Balai Kota Solo, Jawa Tengah, Kamis, 25 Januari 2024.  TEMPO/SEPTHIA RYANTHIE
Politikus Malaysia dan Timor Leste Pertanyakan KPU soal Pencalonan Gibran Rakabuming

Politikus Malaysia dan Timor Leste yang tergabung dalam organisasi jaringan anggota parlemen se-ASEAN mempertanyakan pencalonan Gibran Rakabuming.


Cara Mencoblos di TPS saat Pemilu 2024 dan Persyaratannya

18 Januari 2024

Petugas melakukan pelipatan surat suara presiden di gudang logistik KPU Pulogadung, Jakarta Timur, Kamis, 11 Januari 2024. Sekitar 2.436.059 surat suara presiden akan didistribusikan pada 20 Januari di wilayah Jakarta Timur. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Cara Mencoblos di TPS saat Pemilu 2024 dan Persyaratannya

Pemilu 2024 akan dilaksanakan pada Rabu, 14 Februari 2024 pukul 07.00-13.00 waktu setempat. Berikut tata cara mencoblos di TPS saat Pemilu.


KPU Libatkan BNN Periksa Kesehatan Bebas Narkoba Capres-Cawapres

16 Oktober 2023

Petugas melakukan tes pada barang bukti Narkotika jelanh pemusnahan oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) di Jakarta Utara. Kamis, 9 Juni 2022. Sebanyak 308.445 gram sabu dan 29.482 butir happy five hasil pengungkapan enam kasus pada bulan Maret -Mei di musnahkan dengan menggunakan incenerator. TEMPO/ Febri Angga Palguna
KPU Libatkan BNN Periksa Kesehatan Bebas Narkoba Capres-Cawapres

KPU akan melibatkan BNN dalam pemeriksaan kesehatan bakal calon presiden dan wakilnya. BNN masuk dalam tim untuk memastikan para calon bebas narkoba.


KPU DKI: 1.859 Bacaleg Memenuhi Syarat Ikut Pemilu 2024

7 Agustus 2023

Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta, di Senen, Jakarta Pusat. ANTARA /HO-Humas KPU DKI Jakarta.
KPU DKI: 1.859 Bacaleg Memenuhi Syarat Ikut Pemilu 2024

KPU DKI mengumumkan ribuan bakal calon legislatif (bacaleg) memenuhi syarat (MS) dan sisanya, ratusan peminat tidak memenuhi syarat (TMS)


KPU Kamboja Coret Satu-satunya Partai Oposisi dari Pemilu

15 Mei 2023

Hang Puthea, Juru bicara Komisi Pemilihan Umum Kamboja atau NEC. Sumber: TEMPO/Suci Sekar
KPU Kamboja Coret Satu-satunya Partai Oposisi dari Pemilu

Dengan dicoretnya partai oposisi dari pemilu Kamboja, maka Partai Rakyat Kamboja yang berkuasa akan maju tanpa lawan.


Pendaftaran Calon Komisioner KPU DKI Jakarta Periode 2023-2028 Dibuka

11 Februari 2023

Ketua KPU DKI Jakarta Betty Epsilon Idroos (keempat kiri) bersama Anggota KPU DKI Jakarta saat memimpin Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu 2019 Tingkat Provinsi DKI Jakarta di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis, 9 Mei 2019. KPU DKI Jakarta menggelar rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilu 2019. TEMPO/M Taufan Rengganis
Pendaftaran Calon Komisioner KPU DKI Jakarta Periode 2023-2028 Dibuka

Masa pendaftaran calon anggota komisioner KPU DKI Jakarta dibuka 10-21 Februarai 2023. Simak materi dan jadwal seleksi anggota KPU DKI.


Debus Omnibus

8 Januari 2023

Debus Omnibus

Peraturan Pemerintah Pengganti UU (Perpu) Cipta Kerja menghidupkan kembali omnibus law yang inkonstitusional bersyarat.


KPU Teken MoU dengan Asosiasi Profesi Keilmuan

29 Desember 2022

KPU Teken MoU dengan Asosiasi Profesi Keilmuan

Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum menyaksikan langsung penekenan MoU tersebut.


Waswas Nilai Tukar Rupiah

14 Desember 2022

Waswas Nilai Tukar Rupiah

Nilai tukar rupiah diperkirakan terus melemah hingga tahun depan.