Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Newmont Resmi Gugat Pemerintah ke Arbitrase

Editor

Abdul Malik

image-gnews
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Perusahaan pertambangan asal Amerika Serikat, PT Newmont Nusa Tenggara (PTNNT) dan pemegang saham mayoritasnya, Nusa Tenggara Partnership B.V. mengumumkan pengajuan gugatan arbitrase internasional terhadap pemerintah Indonesia, Selasa, 1 Juli 2014. Gugatan ini terkait larangan ekspor konsentrat yang berlaku sejak 12 Januari 2014 yang berdampak pada penghentian kegiatan produksi perseroan di tambang Batu Hijau, Sumbawa, Nusa Tenggara Barat. (Baca juga : Setelah Freeport, Newmont Sowan Chairul Tanjung)


Presiden Direktur Newmont Nusa Tenggara Martiono Hadianto mengatakan langkah ini diambil setelah upaya pembicaraan dengan pemerintah selama enam bulan terakhir terkait larangan ekspor belum juga selesai.
Kami dan para pemegang saham tidak ada pilihan lain dan terpaksa mengupayakan penyelesaian masalah ini melalui arbitrase internasional guna memastikan bahwa pekerjaan-pekerjaan, hak-hak, serta kepentingan-kepentingan para pemangku kepentingan perusahaan terlindungi, kata Martiono dalam keterangan tertulis, Selasa, 1 Juli 2014.

Martiono menyatakan bea keluar dan larangan ekspor konsentrat tembaga bertentangan dengan kontrak karya dan perjanjian investasi bilateral antara Indonesia dan Belanda. Dalam gugatan arbitrase yang diajukan kepada the International Center for the Settlement of Investment Disputes, Newmont Nusa Tenggara dan Nusa Tenggara Partnership mengharapkan mendapat putusan sela yang mengizinkan perseroan mengekspor konsentrat lagi sehingga kegiatan pertambangan di Batu Hijau bisa dioperasikan kembali. (Lihat juga : Renegosiasi Newmont Hampir Rampung)

Pada 5 Juni 2014, perusahaan mengumumkan telah menghentikan kegiatan produksi di tambang Batu Hijau. Saat ini tambang tembaga dan emas Batu Hijau berada dalam tahap perawatan dan pemeliharaan seiring terus dilakukannya upaya penyelesaian masalah ekspor.

Pemerintah melarang ekspor bijih mineral dan mengenakan bea keluar tinggi atas ekspor konsentrat tembaga untuk mendorong pengolahan dan pemurnian di dalam negeri. Selain masalah bea keluar, hingga saat ini pemerintah belum juga menerbitkan surat persetujuan ekspor (SPE) konsentrat tembaga untuk Newmont.

BERNADETTE CHRISTINA MUNTHE

Terpopuler :
Hari Ini, Tigerair Mandala Resmi Setop Terbang
Aset Danamon Syariah Tumbuh 14 Persen di Kuartal I
16.200 Motor dan 25.800 Penumpang Mudik Gratis

 

Pembangunan Empat Smelter dan Otomotif Dongkrak Pertumbuhan Industri


KORAN-Ekonomi, Tuesday,01/Jul/2014 14:46:46
By: amir_tejo

Jakarta-Pembangunan empat smelter dan ekspansi produsen otomotif yang melakukan ekspor kendaraan ke mancara negara dinilai sebagai sektor yang mendongkrak pertumbuhan industri di semester pertama tahun 2014.

Menteri Perindustrian MS Hidayat memperkirakan pertumbuhan industri pada semester I tahun 2014 terjadi penurunan. Angkanya akan berkisar pada 5,5-,5,6 persen. Angka pertumbuhan ini lebih kecil dibandingkan semester pertama pada 2013 yang mencapai 6,74 persen. "Data resminya belum ada, tapi saya memperkirakan pertumbuhan semester akan berkisar pada angka tersebut," kata Menteri Perindustrian MS Hidayat kepada para wartawan di kantornya, 1 JUli 2014.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Menurut dia, penurunan angka pertumbuhan industri ini karena perlambatan investasi. Penyebabnya karena para investor masing menunggu hasil pemilihan Presiden tanggal 9 Juli mendatang. "Mungkin dalam sebulan ini investasi dihold sementara, menunggu pilpres," kata Hidayat.

Namun meski pemilu presiden masih baru dilaksanakan pada 9 Juli mendatang, kata Hidayat investor sebenarnya sudah memiliki gambaran kebijakan ekonomi dari masing-masing pasangan jika mereka terpilih nanti dari hasil debat calon presiden. Menurut Hidayat pernyataan yang akan dikeluarkan oleh pasangan calon presiden pada debat capres 5 Juli nanti, itu juga penting karena itu juga akan menjadi indikasi kuat fokus program mereka jika terpilih menjadi presiden. "Semoga itu bisa menetramkan," kata Hidayat.

Pengamat ekonomi dari Universitas Padjajaran Bandung, Ina Primiana tak membantah asumsi M.S Hidayat jika perlambatan pertumbuhan ekonomi disebabkan karena faktor pemilu. Tapi menurut dia sebenarnya, perlambatan pertumbuhan ekonomi ini juga disebbakan faktor lain yang lebih besar yaitu daya saing Indonesia yang semakin menurun dibanding negara lain akibat lemahnya sektor pendukung untuk industri seperti infrastruktur, energi dan tenaga kerja.

"Selama ini, perindustrian masih menjadi tanggungjawab Kementerian Perindustrian saja. Padahal support dari kementerian juga sangat dibutuhkan,"ujar dia.

Natsir Mansyur, Wakil Ketua Bidang Pemberdayaan Daerah Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) menilai penurunan pertumbuhan industri di Indonesia disebabkan oleh dua faktor. Faktor pertama karena karena adanya penurunan permintaan dalam dan luar negeri. "Shingga kapasitas terpasang pabrik tak digunakan secara maksimal," kata dia. Sedangkan faktor kedua adalah momen pemilu. Menurut Natsir para investor masih wait and see, menunggu presiden baru terpilih. "Mereka berharap Presiden baru mengerti kebutuhan dunia industri," ujar dia.

AMIR_TEJO

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Ke Jokowi, Bos Freeport Janjikan Smelter Gresik Beroperasi pada Juni 2024

8 jam lalu

Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Tony Wenas dan Chairman & CEO Freeport McMoran Richard C Adkerson ditemui di Kompleks Kepresidenan Jakarta pada Kamis, 28 Maret 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Ke Jokowi, Bos Freeport Janjikan Smelter Gresik Beroperasi pada Juni 2024

PT Freeport Indonesia menjanjikan fasilitas pengolahan dan pemurniannya dapat berproduksi penuh pada tahun ini.


Sri Mulyani Bertemu Bos Freeport di Kantornya, Bahas Ekonomi Global hingga Kabar Pensiun

9 jam lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani menerima kunjungan dari CEO Freeport-McMoran Richard Adkerson. Instagram
Sri Mulyani Bertemu Bos Freeport di Kantornya, Bahas Ekonomi Global hingga Kabar Pensiun

Menteri Keuangan Sri Mulyani bertemu Bos Freeport pada Rabu kemarin. Ia mendiskusikan banyak hal, mulai dari perekonomian global hingga kabar pensiun.


Alasan Pusesda Tolak Wacana Pembagian IUP untuk Ormas: Tak Diatur UU Minerba, Bisa Rusak Iklim Investasi Pertambangan

4 hari lalu

Ilustrasi pertambangan. Shutterstock
Alasan Pusesda Tolak Wacana Pembagian IUP untuk Ormas: Tak Diatur UU Minerba, Bisa Rusak Iklim Investasi Pertambangan

Pusesda menolak wacana pembagian izin usaha pertambangan (IUP) untuk organisasi kemasyarakatan atau ormas.


Menteri ESDM Perpanjang Izin Tambang Vale Indonesia 20 Tahun

6 hari lalu

Foto udara smelter milik PT Vale Indonesia Tbk di Sorowako, Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan, Jumat 28 Juli 2023. Smelter PT VALE Indonesia Tbk di Kabupaten Luwu Timur mampu memproduksi kurang lebih 240 ton nikel per hari dan saat ini sedang menggarap tiga proyek besar smelter di tiga lokasi yaitu Sorowako, Bahodopi dan Pomalaa dengan total investasi sekitar Rp134,3 triliun. ANTARA FOTO/jojon
Menteri ESDM Perpanjang Izin Tambang Vale Indonesia 20 Tahun

Menteri ESDM Arifin Tasrif menyatakan, bahwa PT Vale Indonesia Tbk (Inco) bakal mendapatkan perpanjangan kontrak karya berupa pemberian izin usaha pertambangan khusus atau IUPK.


MK Tolak Gugatan PT Gema Kreasi Perdana, Perusahaan Tambang Nikel di Pulau Wawonii

6 hari lalu

Suasana sidang Mahkamah Konstitusi (MK) di Gedung MK, Jakarta Pusat pada Rabu, 29 November 2023. Sidang kali ini digelar dengan agenda pembacaan putusan untuk perkara nomor 141/PUU-XXI/2023 tentang batas usia minimal capres-cawapres yang diajukan mahasiswa Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia (Unusia) Brahma Aryana. TEMPO/Sultan Abdurrahman
MK Tolak Gugatan PT Gema Kreasi Perdana, Perusahaan Tambang Nikel di Pulau Wawonii

Hakim MK Asrul Sani mengatakan bila pulau-pulau kecil tidak dikelola baik lambat laun akan hilang atau tenggelam.


LBH Pers Kritik Bahlil Laporkan Narasumber Tempo ke Polisi

8 hari lalu

Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia, mendatangi Markas Besar Polisi Republik Indonesia atau Mabes Polri untuk melaporkan terkait dugaan pencemaran nama baik, pada Selasa, 19 Maret 2024. TEMPO/Advist Khoirunikmah.
LBH Pers Kritik Bahlil Laporkan Narasumber Tempo ke Polisi

Direktur LBH Pers Ade Wahyudin menanggapi laporan Bahlil soal narasumber Tempo yang memberi informasi kisruh pencabutan dan pemulihan IUP.


Jokowi Kumpulkan Menteri Bahas Izin Pertambangan Asing

15 hari lalu

Presiden Joko Widodo saat menerima Chairman Freeport McMoRan Richard Adkerson di Washington DC, Amerika Serikat, Senin 13 November 2023. ANTARA/HO-Biro Pers Sekretariat Presiden
Jokowi Kumpulkan Menteri Bahas Izin Pertambangan Asing

PT Freeport Indonesia sudah mendapat restu dari Presiden Jokowi saat bertemu dengan Chairman and Chief Executive Officer Freeport pada November 2023.


Warga Bangka Belitung Soal Tambang Timah: Susah Kalau Wasit Jadi Pemain

17 hari lalu

Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) menggeledah sejumlah tempat terkait kasus dugaan korupsi tata niaga komoditas timah wilayah izin usaha pertambangan (IUP) PT Timah Tbk pada 2015-2022./Dok. Kejagung RI
Warga Bangka Belitung Soal Tambang Timah: Susah Kalau Wasit Jadi Pemain

Warga Bangka Belitung berharap penegak hukum bisa tegas menindak praktek culas tata niaga timah.


Jokowi Ternyata Berikan Akses Luas ke Bahlil untuk Kelola Perizinan Tambang

21 hari lalu

Cover Majalah Tempo. FOTO/Tempo
Jokowi Ternyata Berikan Akses Luas ke Bahlil untuk Kelola Perizinan Tambang

Presiden Jokowi ternyata ikut andil memberi akses kepada Bahlil Lahadalia dalam tata kelola perizinan tambang.


Ketua Komisi VII DPR Bilang Banyak Asosiasi Keluhkan Satgas Investasi yang Dipimpin Bahlil

23 hari lalu

Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia menunjukkan surat suaranya dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 04 Duren Tiga, Jakarta Selatan, Rabu, 14 Februari 2024. ANTARA
Ketua Komisi VII DPR Bilang Banyak Asosiasi Keluhkan Satgas Investasi yang Dipimpin Bahlil

Dia berharap aparat penegak hukum proaktif menelusuri dugaan politisasi izin usaha pertambangan yang disinyalir melibatkan Menteri Bahlil Lahadalia.