Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Proyek-proyek di Mojokerto Ditengarai Sarat Suap  

image-gnews
diubah dari barbadosallegiance.wordpress.com
diubah dari barbadosallegiance.wordpress.com
Iklan

TEMPO.CO, Mojokerto - Para pelaksana proyek pembangunan di Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, mengeluhkan kualitas proyek yang tidak maksimal. Tingginya dugaan praktek suap atau fee menjadi penyebab ketidakmaksimalan tersebut.

Menurut Anton Fatkhurrahman, salah seorang pengusaha, fee di atas kewajaran terjadi selama kepemimpinan Bupati Mojokerto, Mustofa Kamal Pasa. "Fee proyek selama Bupati Mustofa memang tinggi dibanding bupati-bupati sebelumnya," kata Anton, Rabu, 2 Juli 2014.

Mustofa menjabat bupati sejak 2010. Anton mengatakan pernah mendapat proyek fisik pada 2011, 2012, dan 2013. Selama itu pula fee yang harus dia bayarkan makin tinggi. "Fee untuk proyek tahun 2011 sebesar 10 persen, tahun 2012 sebesar 12,5-15 persen, dan naik lagi jadi 17,5 persen pada 2013," katanya. (Baca: Jejak Keluarga Bupati di Proyek Jalan Mojokerto)

Anton mengungkapkan persentase fee itu dihitung dari nilai Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA). Misalnya, pada 2013, ia mendapat sepuluh paket proyek peningkatan jalan lingkungan (PJL) di Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya masing-masing senilai Rp 200 juta. "Tiap paket fee-nya 17,5 persen. Kalau Rp 200 juta berarti fee-nya Rp 35 juta," katanya. Sehingga dia harus menyetor fee Rp 35 juta dikalikan sepuluh paket proyek, yakni Rp 350 juta. 

Fee 17,5 persen itu berlaku bagi semua kontraktor yang mendapat proyek. Karena fee yang tinggi, kontraktor menyiasati dengan mengurangi volume pekerjaan sebagai kompensasi hilangnya dana untuk fee. Masalah ini termasuk yang ditemukan dari hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Proyek PJL pada 2013 terdiri dari 555 paket kegiatan yang melibatkan 54 kontraktor. Dari Rencana Anggaran Biaya (RAB) Rp 97 miliar terealisasi Rp 89,8 miliar. Dari realisasi Rp 89,8 miliar, Rp 2 miliar digunakan untuk perencanaan, Rp 1,4 miliar untuk pengawasan, dan Rp 86,3 miliar untuk kegiatan fisik PJL. Dari kegiatan fisik Rp 86,3 miliar, BPK menemukan kelebihan pembayaran dan kekurangan volume pengerjaan sebesar Rp 16,1 miliar. 

Bagi Anton, fee setiap proyek pemerintah hal biasa, dan tidak hanya di Mojokerto, di tempat lain juga ada. "Tapi jumlahnya tidak sebesar di Mojokerto," kata dia. Modusnya, fee tersebut disetor melalui pengusaha yang menjadi broker. "Untuk siapa saja uang itu, kami enggak tahu, mungkin juga untuk bupati." 

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Ketua Komisi Bidang Pembangunan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mojokerto Heri Ermawan membenarkan jika selama ini pengerjaan proyek pembangunan banyak yang bermasalah. Heri menyebut penilaian BPK pada Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah (LKPD) Kabupaten Mojokerto dalam empat tahun terakhir termasuk buruk.

Pada LKPD 2010, BPK memberi nilai Wajar Dengan Pengecualian (WDP), 2011 disclaimer (tidak berpendapat), 2012 WDP, dan tahun 2013 turun jadi Tidak Wajar (TW). "Dalam LKPD tahun 2013, BPK menemukan kerugian Rp 29 miliar yang harus dikembalikan ke kas daerah," kata Heri.

Adapun Bupati Mustofa membantah jika dikatakan mengutip fee dari setiap proyek pembangunan. Menurut dia, temuan kerugian oleh BPK itu salah satunya disebabkan masalah administrasi. "Kebanyakan karena kelalaian administrasi. Kami yakin bisa diselesaikan," ujarnya. 

BPK memberikan kesempatan pada Pemkab Mojokerto untuk mengembalikan kelebihan pembayaran selama 60 hari sejak Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) diberikan 23 Mei 2014. Kepala Bagian Hubungan Masyarakat Pemkab Mojokerto Alfiyah Ernawati mengatakan pihaknya berupaya mengembalikan kelebihan pembayaran yang disoal BPK. "Kami juga berkoordinasi dengan BPK terutama soal kekurangan administrasi yang menyebabkan tingginya nilai pengembalian," kata Erna.

ISHOMUDDIN

Berita Terpopuler:
Tanggapi Ejekan Fahri, Ruhut: Jokowi Presiden ke-7
Bertemu Prabowo, Sultan: Sama seperti Jokowi
Punya Ladang Minyak, Aset ISIS US$ 2 Miliar
Nemwont Resmi Gugat Pemerintah ke Arbitrase

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Anggota Dewan Sebut Program Rice Cooker Gratis Kementerian ESDM Abal-abal, Harus Diaudit BPK

2 hari lalu

Warga menerima Alat Memasak Listrik (AML) berupa penanak nasi yang didistribusikan oleh PT Pos Indonesia di kawasan Manggarai, Jakarta, Senin, 8 Januari 2024. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mendistribusikan 500.000 Rice Cooker. Tempo/Tony Hartawan
Anggota Dewan Sebut Program Rice Cooker Gratis Kementerian ESDM Abal-abal, Harus Diaudit BPK

Program rice cooker gratis merupakan proyek hibah untuk rumah tangga yang diatur dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 11 Tahun 2023.


Terpopuler Bisnis: Maksud PUPR Pembangunan IKN Gerudukan dan Was-was Diperiksa BPK, Kereta Ekonomi Generasi Baru

5 hari lalu

Desain Ibu Kota Nusantara di Kalimantan Timur sebagai ibu kota negara. ANTARA/HO - Kementerian PUPR
Terpopuler Bisnis: Maksud PUPR Pembangunan IKN Gerudukan dan Was-was Diperiksa BPK, Kereta Ekonomi Generasi Baru

Berita terpopuler ekonomi bisnis sepanjang Jumat, 22 Maret 2024 yakni maksud PUPR sebut pembangunan IKN gerudukan dan was-was diperiksa BPK.


Terkini: Prabowo Pernah Janji Bangun 3 Juta Rumah Gratis untuk Masyarakat, BPK Sudah Mengaudit Proyek Gerudukan IKN Sejak 2022

6 hari lalu

Terkini: Prabowo Pernah Janji Bangun 3 Juta Rumah Gratis untuk Masyarakat, BPK Sudah Mengaudit Proyek Gerudukan IKN Sejak 2022

KPU menyatakan pasangan capres-cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka (Prabowo-Gibran) unggul dalam Pilpres 2024.


BPK Sudah Mengaudit Proyek Gerudukan IKN sejak 2022, Ini Hasilnya

6 hari lalu

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono memberi penjelasan pada Anggota BPK Haerul Saleh tentang IKN di Nusantara, 21 Februari 2024. (Sumber foto: Biro Humas dan KSI/ Sudarman)
BPK Sudah Mengaudit Proyek Gerudukan IKN sejak 2022, Ini Hasilnya

Pembangunan IKN di Kalimantan Timur yang dilakukan besar-besaran dan berkejaran dengan waktu,


Terkini: PUPR Sebut Pembangunan IKN Gerudukan dan Was-was Diperiksa BPK, KFC dan Burger King hingga Popeyes Tebar Promo Paket Berbuka Puasa

6 hari lalu

Desain Istana Wapres di IKN karya Shau. (Dok.Shauarchitects)
Terkini: PUPR Sebut Pembangunan IKN Gerudukan dan Was-was Diperiksa BPK, KFC dan Burger King hingga Popeyes Tebar Promo Paket Berbuka Puasa

Direktur Bina Penataan Bangunan Kementerian PUPR Cakra Nagara mengatakan pembangunan IKN dilakukan gerudukan dan khawatir dengan pemeriksaan BPK.


Pembangunan Infrastruktur di IKN Telan Biaya Rp 68 Triliun, PUPR Mengaku Was-was dengan Audit BPK

6 hari lalu

Presiden Joko Widodo meninjau langsung progres pembangunan Kantor Presiden di Kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN), Provinsi Kalimantan Timur, Jumat, 1 Maret 2024. Presiden Jokowi mengecek pembangunan infrastruktur yang kini telah mencapai 74 persen tersebut. Foto: Muchlis Jr - Biro Pers Sekretariat Presiden
Pembangunan Infrastruktur di IKN Telan Biaya Rp 68 Triliun, PUPR Mengaku Was-was dengan Audit BPK

Kementerian PUPR mengaku was-was dengan audit Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) soal pembangungan Ibu Kota Nusantara atau IKN.


PUPR Sebut Pembangunan IKN Gerudukan dan Was-was Diperiksa BPK, Apa Maksudnya?

6 hari lalu

Arsitektur  Istana Kepresidenan di IKN karya Nyoman Nuarta. (Dok. Nyoman Nuarta)
PUPR Sebut Pembangunan IKN Gerudukan dan Was-was Diperiksa BPK, Apa Maksudnya?

Direktur Bina Penataan Bangunan, PUPR, mengatakan pembangunan IKN dilakukan secara gerudukan dan khawatir dengan pemeriksaan BPK.


Kasus Suap Audit di Sorong, KPK Limpahkan Berkas Perkara Tiga Pejabat BPK ke Pengadilan Tipikor

7 hari lalu

Eks Ketua Tim Pemeriksa BPK, David Patasaung dan Kasubaud BPK Provinsi Papua Barat, Abu Hanifa, menjalani pemeriksaan lanjutan di gedung KPK, Jakarta, Senin, 22 Januari 2024. David Patasaung dan Abu Hanifa, diperiksa sebagai tersangka dalam dugaan tindak pidana korupsi kasus suap untuk pengkondisian temuan pemeriksaan BPK di Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat Daya tahun 2023. TEMPO/Imam Sukamto
Kasus Suap Audit di Sorong, KPK Limpahkan Berkas Perkara Tiga Pejabat BPK ke Pengadilan Tipikor

KPK telah melimpahkan berkas perkara tiga pejabat Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi Papua Barat selaku penerima suap


Menteri Sri Mulyani Laporkan Dugaan Korupsi Rp2,5 T di LPEI ke Jaksa Agung, Lembaga Apa Itu?

10 hari lalu

Logo LPEI
Menteri Sri Mulyani Laporkan Dugaan Korupsi Rp2,5 T di LPEI ke Jaksa Agung, Lembaga Apa Itu?

Menkeu Sri Mulyani menyerahkan laporan dugaan tindak pidana korupsi senilai Rp 2,5 triliun terkait penggunaan dana pada LPEI ke Jaksa Agung.


Anggota BPK Nonaktif Achsanul Qosasi Didakwa Terima Suap Rp 40 Miliar Korupsi BTS, Siapa Nama Lain Pernah Disebut?

20 hari lalu

Kejaksaan Agung menetapkan dan menahan anggota BPK Achsanul Qosasi menjadi tersangka pada 3 November 2023. Kejaksaan menduga Achsanul menerima suap hingga Rp 40 miliar yang diduga diberikan untuk mengkondisikan hasil audit BPK terkait proyek BTS yang diduga merugikan negara hingga Rp 8 triliun. ANTARA
Anggota BPK Nonaktif Achsanul Qosasi Didakwa Terima Suap Rp 40 Miliar Korupsi BTS, Siapa Nama Lain Pernah Disebut?

Selain anggota III BPK nonaktif Achsanul Qosasi yang sudah menjadi terdakwa, terdapat beberapa nama pernah terseret korupsi BTS. Siapa mereka?