Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Chairul Tanjung Kecewa Newmont Gugat Pemerintah  

image-gnews
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Chairul Tanjung mengelap keringat saat rapat terbatas yang dipimpin oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden Boediono di Istana Kepresidenan, Jakarta, 30 Juni 2014. Presiden mengimbau agar jajarannya tetap fokus dalam mengelola bidang perekonomian, meski situasi politik menjelang Pilpres 2014 semakin memanas. TEMPO/Subekti
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Chairul Tanjung mengelap keringat saat rapat terbatas yang dipimpin oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden Boediono di Istana Kepresidenan, Jakarta, 30 Juni 2014. Presiden mengimbau agar jajarannya tetap fokus dalam mengelola bidang perekonomian, meski situasi politik menjelang Pilpres 2014 semakin memanas. TEMPO/Subekti
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Perekonomian Chairul Tanjung kecewa atas kebijakan PT Newmont Nusa Tenggara menggugat pemerintah Indonesia ke badan arbitrase internasional. "Kan kami masih tahap negosiasi, kok tiba-tiba arbitrase," kata Chairul di kantornya, Jakarta, Rabu, 2 Juli 2014.

Gugatan arbitrase, ia menjelaskan, bisa ditempuh jika negosiasi tak mencapai kata sepakat alias deadlock. "Kalau ini kan sudah ada beberapa hal yang disepakati," kata Chairul. (Baca juga : Renegosiasi Newmont Hampir Rampung)

Dengan adanya gugatan tersebut, Chairul menganggap tak ada iktikad baik dari Newmont untuk berinvestasi di Indonesia. Padahal pemerintah selalu berkomitmen melindungi investor di Indonesia. "Kami kan ingin iklim investasi juga baik," katanya.

Chairul menambahkan, meski pemerintah digugat, negosiasi akan terus berlanjut. Pemerintah pun akan tetap melaksanakan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan, Mineral, dan Batu Bara. "Kami tidak akan melanggar undang-undang yang sudah ada sejak 2009," katanya.

Perusahaan pertambangan asal Amerika Serikat, PT Newmont Nusa Tenggara (PTNNT) dan pemegang saham mayoritasnya, Nusa Tenggara Partnership B.V.m mengumumkan pengajuan gugatan arbitrase internasional terhadap pemerintah Indonesia, Selasa, 1 Juli 2014. Gugatan ini berkaitan dengan larangan ekspor konsentrat yang berlaku sejak 12 Januari 2014 yang berdampak penghentian kegiatan produksi Perseroan di pertambangan Batu Hijau, Sumbawa, Nusa Tenggara Barat. (Baca juga : Nemwont Resmi Gugat Pemerintah ke Arbitrase)

Presiden Direktur Newmont Nusa Tenggara Martiono Hadianto mengatakan langkah ini diambil setelah upaya pembicaraan dengan pemerintah selama enam bulan terakhir ihwal larangan ekspor belum juga selesai. "Kami dan para pemegang saham tidak ada pilihan lain dan terpaksa mengupayakan penyelesaian masalah ini melalui arbitrase internasional guna memastikan bahwa pekerjaan-pekerjaan, hak-hak, serta kepentingan-kepentingan para pemangku kepentingan perusahaan terlindungi," kata Martiono dalam keterangan tertulis, Selasa, 1 Juli 2014.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Saat ini, mayoritas saham Newmont (56 persen) dikuasai konsorsium Sumitomo dan Newmont Indonesia Ltd (NIL). Sebanyak 24 persen dipegang PT Multi Daerah Bersaing (MDB) yang merupakan konsorsium PT Multicapital Indonesia dan PT Daerah Maju Bersaing (DMB) milik tiga pemerintah daerah di NTB.

Pemilik lain, PT Pukuafu Indah, memiliki 17,8 persen saham. Sisanya, 2,2 persenm dimiliki PT Indonesia Masbaga Investama. Adapun saham sebesar 7 persen semula akan dibeli oleh pemerintah Indonesia, namun hingga kini tak kunjung terealisasi karena terganjal restu Dewan Perwakilan Rakyat.

TRI ARTINING PUTRI


Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Kebijakan Satu Peta Perbaiki Tata Kelola Geospasial

22 Maret 2023

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto
Kebijakan Satu Peta Perbaiki Tata Kelola Geospasial

Satu Peta telah untuk perbaikan tata kelola penerbitan izin dan hak atas tanah.


KUR Festival agar Pemuda Semangat Berwirausaha

22 Maret 2023

KUR Festival Super Gen-Creation, berlangsung 2 hari pada 17- 18 Maret 2023 di Gedung Sate, Kota Bandung.
KUR Festival agar Pemuda Semangat Berwirausaha

Pemerintah berupaya mendorong UMKM untuk mengakses pembiayaan KUR sehingga usahanya cepat naik kelas.


Indonesia Dorong Kawasan ASEAN Jadi Pusat Pertumbuhan Ekonomi Dunia

16 Maret 2023

Indonesia Dorong Kawasan ASEAN Jadi Pusat Pertumbuhan Ekonomi Dunia

Kawasan ASEAN mempunyai modal cukup mumpuni untuk menjadi pusat pertumbuhan ekonomi dunia dengan PDB mencapai US$ 3,36 triliun.


Pemerintah AS Dukung Kemitraan Indo Pacific Economic Framework

16 Maret 2023

Pemerintah AS Dukung Kemitraan Indo Pacific Economic Framework

Pemerintah Indonesia tetap memiliki harapan besar pada IPEF untuk menghasilkan hal-hal konkret.


BPKP Bakal Audit Realisasi Penyaluran KUR

13 Januari 2023

Ilustrasi pekerja
BPKP Bakal Audit Realisasi Penyaluran KUR

BPKP mengaudit pelaksanaan kredit usaha rakyat (KUR). Penyaluran KUR terus meningkat dalam lima tahun terakhir.


Menko Airlangga Dampingi Jokowi di KTT Peringatan 45 Tahun ASEAN-Uni Eropa

15 Desember 2022

Menko Airlangga Dampingi Jokowi di KTT Peringatan 45 Tahun ASEAN-Uni Eropa

Jokowi menegaskan kemitraan ASEAN dan Uni Eropa harus didasarkan pada prinsip kesetaraan, saling menghormati, dan saling menguntungkan.


Peternak Demo di Depan Kantor Airlangga, Mengaku Berdarah-darah karena Harga Ayam Rendah

13 Desember 2022

Komunitas peternak unggas demo di depan KPPU, Selasa, 13 Desember 2022. TEMPO/Nabila Nurshafira
Peternak Demo di Depan Kantor Airlangga, Mengaku Berdarah-darah karena Harga Ayam Rendah

Peternak mengaku sudah 12 tahun berdarah-darah karena harga ayam rendah. Mereka menyebut tak ada perlindungan dari pemerintah.


Sherpa G20 Diyakini Capai Kesepakatan, Kemenko Perekonomian: Sekarang Proses, Masih Berjuang

13 November 2022

Pertemuan Tingkat Sherpa Digelar Menjelang KTT G20, Optimis Upayakan Kesepakatan Leaders' Declaration
Sherpa G20 Diyakini Capai Kesepakatan, Kemenko Perekonomian: Sekarang Proses, Masih Berjuang

Sinyal tidak tercapainya kesepakatan G20 sebelumnya disampaikan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan.


Optimistis Ekonomi 2022 5,2 Persen, Kemenko Perekonomian: Tiga Kuartal Tumbuh 5 Persen Lebih

29 Oktober 2022

Sekretaris Menteri Kemenko Perekonomian Susiwijono Moegiarso menyampaikan berbagai perkembangan yang terjadi pada Pertemuan Tahunan IMF - World Bank Group 2018 dalam konferensi pers di Nusa Dua, Bali, Selasa 9 Oktober 2018. ICom/AM IMF-WBG//Nyoman Budhiana
Optimistis Ekonomi 2022 5,2 Persen, Kemenko Perekonomian: Tiga Kuartal Tumbuh 5 Persen Lebih

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian optimistis target pertumbuhan ekonomi pada 2022 sebesar 5,2 persen dapat tercapai.


Pemerintah Dorong Pengembangan PSN di Berbagai Wilayah

28 Oktober 2022

Pemerintah Dorong Pengembangan PSN di Berbagai Wilayah

PSN tersebar di seluruh Indonesia yang mencakup 14 multisektor dan 12 program.