TEMPO.CO, Mojokerto - Temuan kerugian keuangan daerah dalam laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) Kabupaten Mojokerto tahun 2013 oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI yang dirilis 2014 berbuntut panjang. Sebanyak 54 pengusaha pelaksana proyek keberatan mengembalikan kelebihan pembayaran dan meminta Bupati Mojokerto Mustofa Kamal Pasa mengembalikan uang dugaan suap yang sudah disetorkan melalui pengusaha yang ditunjuk jadi koordinator.
“Kami sudah mengirim surat keberatan dan meminta Bupati mengembalikan fee proyek,” kata salah satu pengusaha, Anton Fatkhurahman, Kamis, 3 Juli 2014. Surat ditandatangani 54 pengusaha yang mendapat paket proyek peningkatan jalan lingkungan (PJL) di Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang tahun 2013.
BPK memberikan penilaian tidak wajar (TW) pada LKPD Kabupaten Mojokerto tahun 2013. BPK menemukan kerugian keuangan Rp 29 miliar. Kerugian terbesar berasal dari proyek PJL di Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya sebesar Rp 16,1 miliar dan kerugian dari proyek peningkatan jalan desa yang bersumber dari Bantuan Keuangan Desa Rp 9,09 miliar.
Anton mengakui, dalam proyek di Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya, setiap kontraktor dikenai fee hingga 17,5 persen dari daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) untuk setiap paket proyek.
Anton, misalnya, mendapat sepuluh paket proyek masing-masing Rp 200 juta. “Tiap paket fee-nya 17,5 persen. Kalau Rp 200 juta, berarti fee-nya Rp 35 juta,” ujar pengusaha yang juga Kepala Desa Bangsal ini. Dengan demikian, ia harus menyetor fee Rp 35 juta dikali sepuluh paket proyek, yakni Rp 350 juta. Karena fee yang tinggi, kontraktor mensiasati dengan mengurangi volume pekerjaan untuk menutup beban fee. Akibatnya, masalah ini jadi temuan BPK.
Anton menuturkan fee tersebut disetor secara bertahap. Bahkan uang muka fee sudah disetor sebelum proses lelang atau sebelum kegiatan proyek berjalan atau tak lama setelah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) disahkan awal tahun 2013.
Fee tersebut disetor melalui dua pengusaha yang disebut-sebut sudah ditunjuk Bupati. “Sampai sekarang, tidak ada konfirmasi dari dua pengusaha tersebut maupun Bupati atas surat keberatan kami,” ujar Anton.
Soal temuan BPK ini, DPRD Kabupaten Mojokerto telah menggelar sidang paripurna dan meminta BPK melakukan audit investigasi atau memproses masalah ini ke hukum jika Pemkab Mojokerto tak bisa mengembalikan kerugian Rp 29 miliar. “Soal fee itu juga kami serahkan ke BPK untuk audit investigasi atau melaporkannya secara hukum,” kata Ketua Komisi Bidang Pembangunan DPRD Kabupaten Mojokerto Heri Ermawan.
Bupati Mustofa menampik adanya fee proyek. Menurut dia, kerugian yang ditemukan BPK disebabkan oleh masalah administrasi. “Karena kelalaian administrasi dan akan kami selesaikan,” tuturnya. Pemkab Mojokerto diberi kesempatan 60 hari sejak laporan BPK diserahkan pada 23 Mei 2014 atau sampai 23 Juli 2014 untuk mengembalikan kerugian.
ISHOMUDDIN
Topik terhangat:
Jokowi-Kalla | Prabowo-Hatta | Korupsi Haji | Tragedi JIS | Piala Dunia 2014
Berita terpopuler lainnya:
Buya Syafii Ngeri Lihat Kampanye Hitam ke Jokowi
Ahok Ditolak Masuk ke Masjid di Jakarta
Menteri Hidayat Usul Pajak Tas Hermes Dihapus
