TEMPO.CO, Jakarta - PT Pertamina (Persero) mencatat penyaluran bahan bakar minyak bersubsidi pada Januari hingga Mei 2014 mencapai 18,98 juta kiloliter. Ini berarti, kuota BBM bersubsidi yang disalurkan sudah 41,26 persen dari angka yang dipatok dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2014.
Direktur Pemasaran dan Niaga Pertamina Hanung Budya mengatakan dengan realisasi ini, kuota yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) 2014 diperkirakan akan jebol. Dalam APBNP 2014, pemerintah mematok jatah BBM bersubsidi yang disalurkan sebanyak 46 juta kiloliter. (baca juga : Pemerintah Kurangi Kuota BBM Subsidi 2 Juta KL)
"Prognosanya kalau tidak melakukan apa-apa, penyaluran oleh Pertamina saja mencapai 47,261 juta kiloliter. Selain Pertamina ada juga badan usaha pendamping," kata Hanung di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 3 Juli 2014.
Pada 2013, penyaluran BBM bersubsidi oleh Pertamina mencapai 46,25 juta kiloliter dengan rincian 29,26 juta kiloliter Premium, 15,88 juta kiloliter solar dan 1,11 juta kiloliter minyak tanah. Hanung memperkirakan untuk tahun ini, penyaluran Premium saja akan naik 3,2 persen atau bertambah 877.000 kiloliter. "Pertambahan jumlah kendaraan saja setahun ada 1 juta lebih mobil, motor 7,8 juta," kata Hanung. (baca juga : Jero: Masyarakat Lihai Atasi Pembatasan BBM)
Dalam APBNP 2014, pemerintah memangkas kuota BBM bersubsidi sebanyak 2 juta kiloliter dari 48 juta kiloliter menjadi 46 juta kiloliter. Untuk mengurangi penyaluran BBM bersubsidi sebanyak 2 juta kiloliter ini, salah satu cara yang dipaparkan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) kepada Badan Anggaran DPR adalah mengurangi jumlah nozzle atau selang penyalur BBM bersubsidi.
Direktur Pembinaan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM Mohamad Hidayat mengatakan saat ini pemerintah masih mematangkan rencana pengurangan nozzle. Hidayat mengatakan pengurangan nozzle BBM bersubsidi di 59 kota ini direncanakan bisa megurangi konsumsi BBM bersubsidi hingga 950.000 kiloliter. "Kami sedang bekerja terus untuk menyiapkan. Sehingga pada waktunya nanti sudah siap semua perangkat hukumnya," kata Hidayat.
BERNADETTE CHRISTINA MUNTHE
Berita Terpopuler
Buya Syafii Ngeri Lihat Kampanye Hitam ke Jokowi
Ahok Ditolak Masuk ke Masjid di Jakarta
Menteri Hidayat Usul Pajak Tas Hermes Dihapus
Jokowi-JK Banjir Dukungan Lewat Lagu
Diskriminasi, Muslim di Xinjiang Dilarang Berpuasa
