Warga Tionghoa Berharap Jokowi Tuntaskan Kasus HAM  

Editor

Elik Susanto

image-gnews
Jokowi melihat sejumlah pahlawan proklamasi saat datangi Museum Proklamasi di hari pertamanya kampanye di Jakarta, (16/3). Di hari pertama kampanye, Jokowi datangi sejumlah meseum di Jakarta. TEMPO/Dasril Roszandi
Jokowi melihat sejumlah pahlawan proklamasi saat datangi Museum Proklamasi di hari pertamanya kampanye di Jakarta, (16/3). Di hari pertama kampanye, Jokowi datangi sejumlah meseum di Jakarta. TEMPO/Dasril Roszandi
Iklan

TEMPO.COJakarta - Perhimpunan Indonesia Tionghoa (INTI) menaruh harapan kepada Joko Widodo-Jusuf Kalla untuk menyelesaikan masalah hak asasi manusia di negara ini. Jika pasangan nomor urut 2 ini terpilih sebagai presiden dan wakil presiden, semua kasus HAM yang terjadi sejak rezim Orde Baru hingga sekarang bisa diselesaikan.

Pendiri INTI Bandung, Benny Setiono, mengatakan penyelesaian kasus HAM perlu jadi prioritas presiden terpilih agar tidak menjadi beban. "Kasus HAM yang terjadi sejak masa Orde Baru sampai saat ini jangan sampai terkatung-katung sehingga nantinya tidak akan membebani abak-cucu kita," ujar Benny, saat menjamu Jokowi bersama ribuan anggota INTI, di Bandung Convention Center, tadi malam, Rabu, 2 Juli 2014.

Selain harapan tersebut, kata Benny, pemimpin Indonesia yang akan datang diminta untuk menjamin rasa aman dan mampu mengurai problem etnis. Pekerjaan rumah yang tak kalah penting adalah perbaikan infrastuktur dan kemudahan dalam berusaha. "Masalah korupsi harus diselesaikan hingga tuntas."

Jokowi yang datang bersama anggota tim sukses nasional, Maruarar Sirait, mengaku akan menjalankan amanat itu jika kelak dipercaya masyarkat menjadi presiden. "Lihat saja nanti. Yang jelas, saya itu tidak pernah tersandera oleh masa lalu. Jadi, ngapain juga harus takut," ujarnya. (Baca: Gerilya Prabowo Bersihkan Citra dalam Kasus HAM)

Di tempat terpisah, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin menyebut aktivis hak asasi manusia, almarhum Munir, sebagai orang yang paling berjasa dalam mengenalkan hak asasi manusia baik kepada dirinya maupun masyarakat Indonesia.

"Setiap kali saya membaca regulasi tentang HAM, saya tak bisa tidak mengenang almarhum. Dia satu-satunya yang mengenalkan HAM pada saya. Sahabat Munir sangat banyak jasanya dalam memperkaya HAM," ujar Lukman, saat mengisi Kuliah Umum Agama dan HAM di Kramat, Jakarta, Rabu, 2 Juli 2014.

Iklan
image-banner
Scroll Untuk Melanjutkan

Munir, kata Lukman, ikut merumuskan Ketetapan MPR 17 Tahun 1998 yang menjamin perlindungan hak-hak setiap warga negara. Lalu, kata Lukman, setahun kemudian, muncul UU No 39 Tahun 1999 tentang HAM yang mengadopsi TAP MPR tersebut dan pada 2000, HAM masuk dalam UUD 1945. (Baca: Kasus HAM Prabowo, Jokowi: Buat Jelas Dulu, Lalu...)

"Bahkan, jumlah pasalnya paling banyak di antara yang lain. Tak tanggung-tanggung, ada sepuluh pasal yang mengatur HAM, yakni Pasal 28a, 28b, 28c, dan seterusnya," ujar Wakil Ketua Partai Persatuan Pembangunan ini.

Dalam kuliah umum yang dihelat Omah Munir ini tampil dosen STF Driyakarya Karlina Supelli sebagai pembicara. Acara dimeriahkan dengan penampilan dari Glenn Fredly, Gigi, Fajar Merah--putra Wiji Thukul--dan Diva--putri Munir.

TIKA PRIMANDARI | RIKY FERDIANTO

Berita Terpopuler

Trik SBY Agar Tak Kena Tilang Polisi
Newmont Resmi Gugat Pemerintah ke Arbitrase
Diminta Pilih Nomor Satu, Maher Zain Pilih Senyuman
Di Film Baru, Cameron Diaz Beradegan Telanjang
Aurel Hermansyah Makin Cantik dengan Wajah Tirus
Hati Sapi Membusuk Ditemukan di Pasar Kediri

Iklan


Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Tim Ganjar-Mahfud Ungkap 4 Aspek Abuse of Power Jokowi dalam Politisasi Bansos

14 menit lalu

Presiden Joko Widodo menyerahkan bantuan pangan atau bansos beras kepada masyarakat penerima manfaat di Kompleks Pergudangan Bulog Kampung Melayu, Kota Singkawang, Provinsi Kalimantan Barat, pada Rabu, 20 Maret 2024. Foto Sekretariat Presiden
Tim Ganjar-Mahfud Ungkap 4 Aspek Abuse of Power Jokowi dalam Politisasi Bansos

Menurut Chico, Ganjar-Mahfud tidak mempersoalkan siapa yang menang dan kalah, namun menggugat masalah penyelenggaraan Pemilu 2024.


Pro-Kontra soal 4 Menteri Jokowi Diminta Jadi Saksi di Sidang Sengketa Pilpres

1 jam lalu

Pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 03, Ganjar - Mahfud saat mengikuti Sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) atau sengketa Pemilu 2024 atas gugatan Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tertanggal 20 Maret 2024, sepanjang mengenai pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024 di Gedung Mahkamah Kontitusi, Jakarta, Rabu 27 Maret 2024. TEMPO/Subekti.
Pro-Kontra soal 4 Menteri Jokowi Diminta Jadi Saksi di Sidang Sengketa Pilpres

Kubu Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud meminta MK memanggil sejumlah menteri Jokowi untuk menjadi saksi di sidang sengketa pilpres.


Di sidang MK Bawaslu Akui Terima Laporan Jokowi Bagi Bansos di Dekat Spanduk Prabowo-Gibran, tapi...

2 jam lalu

Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Rahmat Bagja ditemui usai mengikuti Rapat Pleno Terbuka Penetapan Hasil Pemilu Tahun 2024 secara Nasional di Kantor KPU, Jakarta Pusat, pada Rabu, 20 Maret 2024. Tempo/Yohanes Maharso Joharsoyo
Di sidang MK Bawaslu Akui Terima Laporan Jokowi Bagi Bansos di Dekat Spanduk Prabowo-Gibran, tapi...

Bawaslu mengakui menerima laporan terkait Jokowi membagikan bansos di dekat spanduk Prabowo dan Gibran di sidang sengketa Pilpres 2024 di MK.


Gaji ke-13 PNS, Prajurit TNI, Anggota Polri dan Pensiuan Cair Mulai Juni 2024, Berikut 2 Golongan yang Tak Menerimanya

3 jam lalu

Ilustrasi pegawai negeri sipil (PNS). TEMPO/Subekti
Gaji ke-13 PNS, Prajurit TNI, Anggota Polri dan Pensiuan Cair Mulai Juni 2024, Berikut 2 Golongan yang Tak Menerimanya

Gaji ke-13 dicairkan pada Juni 2024 ketika masa awal pendidikan. Ada 2 golongan PNS, Prajurit TNI, dan anggota Polri yang tak terima. Siapa mereka?


Bahlil Sebut PP Penambahan Saham dan Perpanjangan Kontrak Freeport Masih Dibahas

3 jam lalu

Menteri BKPM Bahlil Lahadalia saat menyerahkan zakat melalui Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di Istana Negara, Jakarta, Rabu, 13 Maret 2024. Penyerahan zakat ini juga diikuti oleh sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju, pimpinan lembaga tinggi negara, pimpinan lembaga negara, kepala daerah, direktur Badan Usaha Milik Negara (BUMN), perwakilan perusahaan swasta, hingga tokoh publik. TEMPO/Subekti.
Bahlil Sebut PP Penambahan Saham dan Perpanjangan Kontrak Freeport Masih Dibahas

Penambahan saham Indonesia dan perpanjangan kontrak Freeport akan diatur dalam peraturan pemerintah.


Aguan, Anthony Salim, dan Muktar Widjaja akan Nikmati PSN PIK 2 dan BSD?

3 jam lalu

Erick Thohir bersama  pendiri Agung Sedayu Group Sugianto Kusumo atau Aguan saat grand opening kawasan wisata kuliner Aloha PIK 2, Selasa 8 Agustus 2023. TEMPO/JONIANSYAH HARDJONO
Aguan, Anthony Salim, dan Muktar Widjaja akan Nikmati PSN PIK 2 dan BSD?

Aguan, Anthony Salim, dan Muktar Widjaja akan menikmati proyek strategis nasional (PSN) di PIK 2 dan BSD?


Reaksi Tim Pembela Prabowo-Giran atas Permintaan Hadirkan 4 Menteri Jokowi di Sidang MK

4 jam lalu

Ketua Tim Pembela Prabowo-Gibran, Yusril Ihza Mahendra (tiga dari kiri), saat jeda sidang kedua sengketa Pilpres di Gedung MK, Jakarta Pusat pada Kamis, 28 Maret 2024. TEMPO/Amelia Rahima Sari
Reaksi Tim Pembela Prabowo-Giran atas Permintaan Hadirkan 4 Menteri Jokowi di Sidang MK

Majelis hakim mengatakan akan mempertimbangkan permintaan pemohon untuk menghadirkan menteri Jokowi di sidang MK.


Terpopuler: Grab Evaluasi SOP Pelayanan Buntut Kasus Pemerasan, Pesawat Jet Pribadi Harvey Moeis untuk Sandra Dewi

5 jam lalu

Suami dari aktris Sandra Dewi, Harvey Moeis (kiri) mengenakan rompi tahanan berwarna pink setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam tata niaga komoditas timah wilayah izin usaha pertambangan (IUP) PT Timah Tbk tahun 2015 sampai 2022, di Gedung Kejagung, Rabu, 27 Maret 2024.  Humas Kejagung
Terpopuler: Grab Evaluasi SOP Pelayanan Buntut Kasus Pemerasan, Pesawat Jet Pribadi Harvey Moeis untuk Sandra Dewi

Terpopuler: Grab Indonesia evaluasi SOP pelayanan buntut kasus pemerasan, deretan barang mewah dari Harvey Moeis untuk artis Sandra Dewi.


Bukber Menteri Jokowi, Airlangga Ungkap Topik Pembicaraan Saat Duduk Semeja dengan Presiden dan Prabowo

5 jam lalu

Presiden Jokowi satu meja dengan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto saat mendengarkan kultum Wapres Ma'ruf Amin sebelum buka puasa bersama di Istana Negara, Kamis, 28 Maret 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Bukber Menteri Jokowi, Airlangga Ungkap Topik Pembicaraan Saat Duduk Semeja dengan Presiden dan Prabowo

Apa yang Jokowi, Airlangga, dan Prabowo bahas?


Jokowi Bagi-bagi Bansos di Dekat Spanduk Prabowo-Gibran, Bawaslu Sebut Tak Langgar Netralitas

6 jam lalu

Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Rahmat Bagja ditemui usai mengikuti Rapat Pleno Terbuka Penetapan Hasil Pemilu Tahun 2024 secara Nasional di Kantor KPU, Jakarta Pusat, pada Rabu, 20 Maret 2024. Tempo/Yohanes Maharso Joharsoyo
Jokowi Bagi-bagi Bansos di Dekat Spanduk Prabowo-Gibran, Bawaslu Sebut Tak Langgar Netralitas

Bawaslu RI menyatakan tindakan Presiden Jokowi yang membagikan bansos di dekat spanduk Prabowo dan Gibran tidak melanggar netralitas.