TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri marah terhadap pemberitaan TVOne yang menyebut partainya sebagai sarang orang-orang Partai Komunis Indonesia (PKI). Kekesalan tersebut ia tulis dalam akun Twitter @megawatiSSP pada Rabu malam, 2 Juli 2014.
Dalam cuitannya, Megawati menyindir bos TVOne, Aburizal Bakrie, yang merupakan taipan bisnis Indonesia. Megawati menyinggung bencana lumpur panas di Sidoarjo, Jawa Timur, yang disebabkan oleh salah satu perusahaan milik Aburizal, PT Minarak Lapindo Jaya.
"Jika TVOne ingin memecahbelah negeri ini, harus keluarkan lumpur lebih dari Sidoarjo tanpa khianati kehormatan jurnalisme #PDIPwarningTvOne," cuit Mega. (Baca: Pengkhianatan G30 S PKI Menuai Kejanggalan Sejarah)
Namun Wakil Ketua Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Pramono Anung mengatakan Megawati tidak memiliki akun Twitter. Pramono memastikan akun tersebut palsu. "Sudah pasti bukan. Ibu Mega tidak punya akun Twitter," katanya kepada Tempo, Kamis, 3 Juli 2014.
Menurut Pramono, partainya memiliki mekanisme dalam memberi pernyataan kepada publik. "Setiap omongan Ibu Mega selalu disampaikan melalui Sekjen. Tidak pernah disampaikan melalui media sosial," kata Pramono.
Cuitan akun palsu di Twitter itu menyinggung TVOne sebagai media yang tidak bijak dalam menayangkan berita menjelang pemilu presiden. Menurut akun itu, TVOne seakan-akan membuka luka lama bangsa Indonesia atas kejadian Gerakan 30 September 1965 dan penumpasan simpatisan PKI.
"Butuh waktu menyembuhkan luka anak negeri yang terkoyak. Media hendaknya tidak mengorbankan kehormatan demi aurat kekuasaan," cuit @megawatiSSP sekitar 10 jam lalu itu. (Baca: Dituding Komunis, PDIP Protes TVOne)
Sebelumnya, Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Tjahjo Kumolo juga berang menanggapi berita TVOne. Menurut Tjahjo, TVOne menyebar fitnah yang menyatakan partai banteng merupakan kawan PKI karena mengusung kader PKI sebagai calon presiden. Tjahjo menyatakan akan mengirimkan surat protes kepada TVOne. (Baca: Kampanye Hitam Membodohi)
PKI merupakan partai yang dilenyapkan rezim Orde Baru karena dituding membunuh enam jenderal Angkatan Darat pada 1965. Mereka dituding melakukan pemberontakan dan mencoba merebut kekuasaan pemerintahan Sukarno, presiden kala itu. Di bawah pimpinan Soeharto, tentara Indonesia memberangus para kader dan simpatisan partai berlambang palu-arit itu. Mereka disiksa, dibantai, dan diasingkan ke Pulau Buru tanpa pembuktian hukum.
Catatan:
Redaksi Tempo.co telah mengubah berita ini setelah mendapat penjelasan dari Wakil Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Pramono Anung.
Atas kesalahan ini redaksi mohon maaf.
INDRA WIJAYA
Terpopuler
Trik SBY Agar Tak Kena Tilang Polisi
Diminta Pilih Nomor Satu, Maher Zain Pilih Senyuman
Di Film Baru, Cameron Diaz Beradegan Telanjang
Aurel Hermansyah Makin Cantik dengan Wajah Tirus
