Hamid Awaludin: Pluralisme Jokowi-JK Bukan Wacana  

image-gnews
Lukisan Joko Widodo berjudul Pluralis Man karya Ridwan Manantik dipamerkan di Graha Bakti Budaya, Taman Ismail Marzuki, Jakarta, 23 Juni 2014. Dalam Konser Kebangsaan bertajuk Langkah Sang Pemimpin, 10 karya pelukis dilelang dan kemudian disumbangkan ke rekening Jokowi-JK. TEMPO/Nurdiansah
Lukisan Joko Widodo berjudul Pluralis Man karya Ridwan Manantik dipamerkan di Graha Bakti Budaya, Taman Ismail Marzuki, Jakarta, 23 Juni 2014. Dalam Konser Kebangsaan bertajuk Langkah Sang Pemimpin, 10 karya pelukis dilelang dan kemudian disumbangkan ke rekening Jokowi-JK. TEMPO/Nurdiansah
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Mantan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Hamid Awaluddin mengatakan pasangan calon presiden dan wakil presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla lebih menjunjung pluralisme dibanding pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa. Hamid beralasan pasangan ini memiliki rekam jejak yang baik dalam membela pluralisme.

"Apalagi Pak Jusuf Kalla, ahlinya pluralisme," kata Hamid dalam sebuah diskusi di Energy Tower, kawasan SCBD, Jakarta Selatan, Sabtu, 5 Juli 2014.

Sebagai contoh, Jusuf Kalla pernah turun tangan menyelesaikan konflik antar-agama di Poso dan Ambon. Dia juga ikut andil dalam perdamaian antara Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka. Bahkan Hamid mengaku pernah menjadi asisten pribadi Jusuf Kalla dalam mendamaikan Poso dan Ambon.

Saat mengurus konflik di dua lokasi tersebut, Jusuf Kalla masih menjabat sebagai Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat. Padahal, secara tugas jabatan, mendamaikan konflik bukan di bawah tanggung jawabnya. "Pak JK pernah bilang ke saya, 'Tugas ini bukan lagi tanggung jawab masing-masing menteri, melainkan tanggung jawab bersama'," kata Hamid.

Dalam mendamaikan konflik tersebut, Jusuf Kalla berupaya menghadirkan peran negara di masyarakat. Terlebih konflik tersebut menyinggung urusan perbedaan agama, sehingga hanya negara yang bisa menyadarkan masyarakat bahwa bangsa Indonesia menganut keragaman.

Adapun Joko Widodo juga memiliki rekam jejak pluralisme. Buktinya, Jokowi tetap mempertahankan Lurah Lenteng Agung Susan Jasmine Zulkifli meski banyak kelompok masyarakat Islam Lenteng Agung yang menolaknya. Lurah Susan ditolak karena beragama Nasrani. "Jadi sudah ada bukti pluralisme Jokowi-JK. Yang lain masih sebatas wacana," katanya. (Baca juga: Masyarakat Tionghoa Inginkan Presiden Pluralis)

Dalam pemilihan umum presiden 9 Juli mendatang, hanya ada dua pasangan yang bertarung. Pasangan nomor urut 1, yakni Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa, diusung oleh poros Partai Gerakan Indonesia Raya, Partai Golongan Karya, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Persatuan Pembangunan, dan Partai Demokrat. Prabowo-Hatta akan bersaing dengan pasangan nomor urut 2, Joko Widodo dan Jusuf Kalla. Pasangan nomor urut 2 ini diusung oleh poros Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai NasDem, Partai Kebangkitan Bangsa, dan Partai Hati Nurani Rakyat.

Iklan
image-banner
Scroll Untuk Melanjutkan

INDRA WIJAYA

Berita Terpopuler 
Jokowi dan JK Bisa Juga Selfie  
Remaja Filipina Tewas Saat Ber-Selfie  
Ragam Kreasi Relawan Jokowi di Konser Salam 2 Jari  
Perampok 'Baik Hati', Mau Buatkan Susu Bayi  
Jelang Pencoblosan, Jokowi Umrah, JK Mudik

Iklan


Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Survei Capres Muhaimin Iskandar Rendah, PKB: Masih Ada Peluang

27 Desember 2021

Wakil Ketua DPR RI Abdul Muhaimin Iskandar
Survei Capres Muhaimin Iskandar Rendah, PKB: Masih Ada Peluang

Dalam survei tersebut Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar hanya dipilih 0,1 persen responden.


DPR Dorong KPU dan Bawaslu Antisipasi Potensi Masalah Pemilu 2024

22 Desember 2021

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Saan Mustofa
DPR Dorong KPU dan Bawaslu Antisipasi Potensi Masalah Pemilu 2024

Komisi II DPR meminta KPU dan Bawaslu Provinsi Jawa Barat mengantisipasi kesulitan pemilih menggunakan hak pilih, lantaran diprediksi akan banyak surat suara.


Setya Novanto: Golkar Siap Menangkan Jokowi di Pilpres 2019  

27 Maret 2017

Ketua DPR Setya Novanto melambaikan tangan sembari tertawa usai mengikuti Rapat Paripurna di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, 15 Maret 2017. TEMPO/Dhemas Reviyanto
Setya Novanto: Golkar Siap Menangkan Jokowi di Pilpres 2019  

Setya Novanto mengungkap hitung-hitungan apabila Jokowi kembali berhadapan dengan Prabowo dalam pilpres 2019.


Gagal Pilkada DKI, AHY Punya Modal Besar Ikut Pilpres 2019

22 Maret 2017

Putera sulung mantan Presiden SBY, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) (tengah) menyerahkan piala kepada Ketua Pelaksana Kejuaraan Asia Karate SBY Cup XIV Jackson AW Kumaat (keempat kiri) di Jakarta, 25 Februari 2017. ANTARA FOTO
Gagal Pilkada DKI, AHY Punya Modal Besar Ikut Pilpres 2019

Qodari mengatakan masyarakat cukup mengenal figur Agus Yudhoyono atau AHY ini


Tiap Parpol Bisa Ajukan Calon Presiden, Jokowi: Masih Proses

16 Januari 2017

Presiden Joko Widodo memberi pernyataan usai Rapim TNI, didampingi Menkopolhukam Wiranto, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo, dan Kapolri Jenderal Tito Karnavian di Cilangkap, 16 Januari 2017. TEMPO/Yohanes Paskalis
Tiap Parpol Bisa Ajukan Calon Presiden, Jokowi: Masih Proses

RUU Permilu Diperkirakan selesai sekitar bulan empat ke depan.


Sindrom I Want SBY Back, Sinyal Ani Yudhoyono Maju Capres?

10 September 2015

Susilo Bambang Yudhoyono membacakan pidato politiknya usai ditetapkan menjadi ketum periode 2015-2020 dalam penutupan Kongres Demokrat di Surabaya, 13 Mei 2015. Dalam pidato politiknya SBY membacakan 10 rekomendasi hasil kongres untuk landasan kerja selama lima tahun kedepan. TEMPO/Nurdiansah
Sindrom I Want SBY Back, Sinyal Ani Yudhoyono Maju Capres?

Ada spekulasi bahwa Demokrat memunculkan sindrom I Want SBY Back untuk mempersiapkan Ani Yudhoyono.


Jokowi Tak Butuh, Relawan Bakal Membubarkan Diri

28 Oktober 2014

Relawan membentangkan Bendera Merah Putih raksasa saat mengikuti kirab budaya menyambut Presiden ketujuh Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla, di kawasan MH Thamrin, Jakarta, 20 Oktober 2014. TEMPO/M IQBAL ICHSAN
Jokowi Tak Butuh, Relawan Bakal Membubarkan Diri

Sampai saat ini mereka masih menunggu kepastian dari Jokowi.


Keluarga Hamid Awaluddin Ramai-ramai ke Jakarta

23 Oktober 2014

Hamid Awaluddin. TEMPO/Dhemas Reviyanto
Keluarga Hamid Awaluddin Ramai-ramai ke Jakarta

Sopir Hamid Awaluddin, Nusu, mengatakan ada sepuluh anggota keluarga



Hamid yang ke Jakarta karena mendengar kabar Hamid dipilih jadi



menteri.


Jokowi Dilantik, Relawan Jokowi-JK Berevolusi

13 Oktober 2014

Pendukung Jokowi-JK menggunduli rambutnya saat Pemilu Presiden 2014 di posko Relawan Keluarga Nusantara di Kuta, Bali, 9 Juli 2014. TEMPO/Johannes P. Christo
Jokowi Dilantik, Relawan Jokowi-JK Berevolusi

Relawan Jokowi-JK turut mengontrol realisasi program pemerintah di pedesaan.


Fahri: Koalisi Pro-Prabowo Tidak Berencana Pilpres MPR  

9 Oktober 2014

Pimpinan MPR terpilih, Ketua Zulkifli Hasan bersama Wakil Ketua (kiri-kanan) Hidayat Nur Wahid, H. Mahyuddin, Evert Erenst Mangindaan dan Oesman Sapta Odang berfoto bersama pada Sidang Paripurna pemilihan pimpinan MPR di Gedung Nusantara, Jakarta, 8 Oktober 2014. TEMPO/Dhemas Reviyanto
Fahri: Koalisi Pro-Prabowo Tidak Berencana Pilpres MPR  

"Enggak ada agenda itu. Makanya, tidak perlu ditanyakan,"
kata


Fahri Hamzah soal agenda mengubah pemilihan presiden dari



langsung menjadi lewat MPR.