TEMPO.CO, Jakarta - Politikus Partai Golongan Karya, Indra J. Piliang, menyayangkan sikap politik Susilo Bambang Yudhoyono. Menurut Indra, dukungan SBY terhadap Prabowo Subianto-Hatta Rajasa mengerdilkan sosok SBY sebagai seorang pemimpin.
"Sudah jelas bahwa SBY bukan seorang negarawan," ujar Indra saat dihubungi Tempo, Ahad, 6 Juli 2014.
Ia mengatakan SBY tidak dapat melepaskan diri dari figur seorang presiden. Meskipun keputusan mendukung Prabowo dikatakan sebagai keputusan partai, ia menilai SBY seharusnya tetap berada di posisi netral. Indra juga menganggap tidak ada batasan yang jelas mengenai keberpihakan SBY sebagai ketua umum dan presiden.
Indra khawatir SBY menggunakan aparatur dan fasilitas negara. Ia mencermati lingkaran Istana yang terlibat dalam black campaign, tetapi tidak ditindak tegas oleh SBY.
"SBY dari awal membiarkan ketika Setiyardi dan Andi Arief terjun langsung dalam hiruk-pikuk kampanye," ujar Indra. Pembiaran itu, ujar Indra, menjadi indikator tindakan SBY ke depan dalam memenangkan Prabowo.
Keberpihakan SBY yang dianggap ancaman bagi pemilu presiden juga dinyatakan oleh pengamat politik Ikrar Nusa Bhakti. Menurut Ikrar, SBY tidak diperkenankan menggunakan aparatur dan fasilitas negara. Ikrar khawatir terutama pada akses SBY dalam tubuh TNI/Polri yang sangat besar. Keterlibatan bintara pembina desa (babinsa), menurut dia, merupakan alarm yang harus diwaspadai.
Namun demikian, Indra dan Ikrar optimistis Joko Widodo-Jusuf Kalla dapat memenangkan pemilu presiden 9 Juli mendatang. "Hanya kecurangan yang bisa mengalahkan mereka," ujar Ikrar. Keduanya juga mengatakan dukungan SBY kepada Prabowo tidak signifikan apabila tidak diikuti dengan pengerahan kekuatan aparatur negara dan TNI/Polri.
DINI PRAMITA
Berita lainnya:
Dari Sini Hitler Belajar Pidato yang Memukau
Remaja Filipina Tewas Saat Ber-Selfie
Facebook Messenger Hadir di iPad
