KPID Jawa Tengah Sidak Awasi Masa Tenang

Editor

Agoeng Wijaya

image-gnews
Ilustrasi Komisi Penyiaran Indonesia. TEMPO/Dasril Roszandi
Ilustrasi Komisi Penyiaran Indonesia. TEMPO/Dasril Roszandi
Iklan

TEMPO.CO, Semarang - Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Jawa Tengah memantau langsung ke lokasi lembaga penyiaran guna mencegah siaran kampanye pemilihan umum presiden dan wakil presiden pada masa tenang. "Pantauan bersifat inspeksi mendadak mulai tanggal 4 hingga 8 Juli 2014," kata koordinator Bidang Pembinaan dan Pengawasan Isi Siaran KPID Provinsi Jawa Tengah, Asep Cuwantoro, Senin, 7 Juli 2014. (Baca: Siaran TV One dan Metro TV Paling Banyak Diadukan)

Tujuh komisioner KPID dengan didampingi petugas sekretariat turun langsung ke beberapa wilayah, seperti Demak, Kudus, Jepara, Grogoban, Salatiga, Klaten, Semarang, dan Kendal. KPID juga tetap memonitor melalui alat pantau di kantor KPID yang melibatkan sebelas tenaga pemantau. Mereka bertugas memantau dan merekam siaran televisi nasional dan lokal dari detik ke detik. Adapun untuk memantau radio dan televisi daerah, KPID dibantu kelompok pemantau yang terdiri atas empat orang di setiap kabupaten atau kota.

Asep Cuwantoro menuturkan tujuan pemantauan lapangan tersebut adalah untuk mendapatkan informasi, data, dan fakta terkait dengan kepatuhan lembaga penyiaran pada peraturan siaran pemilu. Apabila ditemukan pelanggaran, KPID akan memberikan sanksi sesuai dengan kewenangannya dalam Undang-Undang Penyiaran serta Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS). Asep berharap radio dan televisi kreatif menyiarkan iklan layanan masyarakat seputar informasi pilpres. Iklan itu diharapkan dapat meningkatkan tingkat partisipasi pemilih. (Baca: Menolak Diawasi KPID, Lembaga Penyiaran Dilarang Beroperasi)

Sebelumnya, KPID menyatakan TV One dan Metro TV menjadi dua stasiun televisi yang banyak diadukan masyarakat. Dalam catatan KPID, dari 22 temuan dugaan pelanggaran penyiaran, 11 di antaranya pelanggaran materi jurnalistik yang dilakukan Metro TV dan TV One. Jenis dugaan pelanggarannya adalah pemberitaan yang disiarkan tidak proporsional.

Iklan
image-banner
Scroll Untuk Melanjutkan

ROFIUDDIN

Terpopuler:
Pengamat Nilai Sikap SBY Berlebihan 
Debat, Hatta Keliru Sebut Harga Baru Gas Tangguh
Sofjan Wanandi: Warga Minoritas Takut Nyoblos 

Iklan


Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Rakornas KPI 2024 akan Digelar di Provinsi NTB

56 hari lalu

Rakornas KPI 2024 akan Digelar di Provinsi NTB

Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) terpilih sebagai tuan rumah penyelenggaraan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), yang dihadiri oleh perwakilan dari 34 provinsi di seluruh Indonesia


Antisipasi Ancaman Hoaks, KPI DKI Bakal Sosialisasi Penayangan Iklan Kampanye

9 Januari 2024

Ilustrasi hoaks atau fake news. Shutterstock
Antisipasi Ancaman Hoaks, KPI DKI Bakal Sosialisasi Penayangan Iklan Kampanye

KPI DKI Jakarta bakal menyosialisasikan penayangan iklan kampanye ke lembaga penyiaran lokal. Apa tujuannya?


Pegawai KPI Diduga Terlibat Transaksi Narkoba Lewat Instagram

8 Juni 2023

Ilustrasi Ganja. Getty Images
Pegawai KPI Diduga Terlibat Transaksi Narkoba Lewat Instagram

Polres Metro Tangerang mengungkap transaksi narkoba jenis ganja lewat Instagram. Diduga libatkan pegawai KPI.


DPR: Seleksi Anggota KPI Harus Tepat dan Transparan

19 Mei 2022

Anggota Komisi I DPR RI Kresna Dewanata Phrosakh. Foto: Dok/Man
DPR: Seleksi Anggota KPI Harus Tepat dan Transparan

Setiap calon Anggota KPI harus memiliki visi dan misi yang jelas.


Penanganan Kasus Pelecehan Seksual di KPI Mandek, Korban Ingin Bertemu Kapolri

7 Maret 2022

Gedung Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat, Jakarta, Rabu 8 September 2021. TEMPO/Subekti.
Penanganan Kasus Pelecehan Seksual di KPI Mandek, Korban Ingin Bertemu Kapolri

Korban pelecehan seksual dan perundungan di KPI mempertanyakan nasib penanganan kasusnya di Polres Metro Jakarta Pusat yang jalan di tempat.


Cerita Tessy Jual Mobil dan Rumah Usai Dilarang Tampil di Televisi

5 Maret 2022

Pelawak Kabul Basuki alias Tessy. (YouTube/MAIA ALELDUL TV)
Cerita Tessy Jual Mobil dan Rumah Usai Dilarang Tampil di Televisi

Tessy kehilangan pekerjaannya di layar kaca selama enam tahun setelah dicekal oleh KPI karena memakai pakaian perempuan.


Survei Capres Muhaimin Iskandar Rendah, PKB: Masih Ada Peluang

27 Desember 2021

Wakil Ketua DPR RI Abdul Muhaimin Iskandar
Survei Capres Muhaimin Iskandar Rendah, PKB: Masih Ada Peluang

Dalam survei tersebut Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar hanya dipilih 0,1 persen responden.


DPR Dorong KPU dan Bawaslu Antisipasi Potensi Masalah Pemilu 2024

22 Desember 2021

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Saan Mustofa
DPR Dorong KPU dan Bawaslu Antisipasi Potensi Masalah Pemilu 2024

Komisi II DPR meminta KPU dan Bawaslu Provinsi Jawa Barat mengantisipasi kesulitan pemilih menggunakan hak pilih, lantaran diprediksi akan banyak surat suara.


Komnas Perempuan Apresiasi MS karena Berani Adukan Perundungan di KPI

2 Oktober 2021

Gedung Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat, Jakarta, Rabu 8 September 2021. TEMPO/Subekti.
Komnas Perempuan Apresiasi MS karena Berani Adukan Perundungan di KPI

Komisioner Komnas Perempuan mengatakan MS merasa perlu melapor ke lembaganya lantaran perundungan di KPI berdampak ke istri dan ibunya.


Pedoman Pencegahan Pelecehan Seksual di Tempat Kerja Menurut Kemenaker

23 September 2021

Ilustrasi pelecehan seksual korban laki-laki. Shutterstock
Pedoman Pencegahan Pelecehan Seksual di Tempat Kerja Menurut Kemenaker

Kasus pelecehan seksual seperti yang dialami MS, pegawai Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat, mengundang perhatian publik luas beberapa waktu lalu.