TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Tjahjo Kumolo meminta penyelenggara pemilihan presiden (pilpres) 2014 dapat bertindak netral. "Penyelenggara pemilu jangan mengulang kesalahan seperti pada pemilihan legislatif 2014 lalu," ujarnya dalam rilis yang diterima Tempo, Senin, 7 Juli 2014.
Dia menilai menjelang pilpres ada banyak peristiwa yang mencederai demokrasi Indonesia. "Saya menerima berbagai laporan dari masyarakat, seperti terkait dengan maraknya aksi bagi-bagi sembako dan politik uang yang merajalela," ujarnya.
Sebelumnya sejumlah WNI di Hong Kong tidak dapat menggunakan hak pilih mereka lantaran keterlambatan menggunakan hak pilih. Saat itu, kata salah satu WNI di Hong Kong, Arista, cuaca panas sehingga para WNI yang sedang berpuasa berlindung di bawah pohon.
"Ketika panitia mengumumkan pintu TPS akan ditutup, kami tidak mendengar. Setelah pintu ditutup sekitar 20 menit, kami datang dan meminta pintu dibuka," kata Arista.
Tjahjo berharap, pada pilpres 2014, aparat keamanan harus mampu menjamin rasa aman menjelang pemungutan suara. "Polisi harus berani bertindak tegas menangkap seluruh pihak yang melakukan politik uang, intimidasi, dan jual-beli formulir C6," ujarnya.
Pada pemilihan presiden 2014 ini, Tjahjo meminta agar masyarakat dapat mengawasi seluruh tempat pemungutan suara (TPS). "Mari kita letakkan kedaulatan rakyat di dalam menentukan pemimpinnya."
AMOS SIMANUNGKALIT
Topik terhangat:
Jokowi-Kalla | Prabowo-Hatta | Piala Dunia 2014 | Tragedi JIS
Berita terpopuler lainnya:
Pengamat Nilai Sikap SBY Berlebihan
Debat, Hatta Keliru Sebut Harga Baru Gas Tangguh
Netizen Dukung Jokowi-Kalla di Semua Segmen Debat