Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Begini Ketua KPPS Jombang Ketahuan Bagi-bagi Uang  

image-gnews
Ilustrasi Pemilu. ANTARA/Wahyu Putro
Ilustrasi Pemilu. ANTARA/Wahyu Putro
Iklan

TEMPO.CO, Jombang - Seorang Ketua Kelompok Panitia Pemungutan Suara (KPPS) di Jombang, Jawa Timur, diamankan karena diduga bagi-bagi uang kepada masyarakat dan mengarahkan pilihan pada salah satu capres-cawapres. Ketua KPPS bernama Edi Sunarko, 55 tahun, warga Desa Cangkringrandu, Kecamatan Perak, Jombang, ini hingga Selasa malam, 8 Juli 2014, diamankan di kantor Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) Perak.

Pelapor dugaan politik uang ini, Radi, mengatakan tadi siang dirinya menerima informasi dari kerabatnya bahwa ada seseorang yang memberikan lima amplop berisi uang masing-masing Rp 20 ribu. "Yang memberi uang juga mengarahkan untuk mencoblos nomor 1," katanya.

Setelah diketahui siapa yang memberi uang, Radi pun mendatangi rumah Edi. Radi menanyakan alasan Edi memberi uang kepada warga. Menurut Radi, Edi juga mengakui ia memegang total uang Rp 2 juta yang diterima dari orang lain yang tidak disebutkan namanya. Uang itu diduga akan dibagi-bagikan kepada calon pemilih di desa setempat. Akhirnya masalah ini dilaporkan ke kepala desa dan panitia pemungutan suara (PPS) serta petugas pengawas lapangan (PPL) desa setempat.

"Dia Ketua KPPS seharusnya paham hukum, ini malah begitu," ujar Radi. Setelah dari desa, pelapor, terlapor, dan barang bukti berupa lima amplop berisi uang masing-masing Rp 20 ribu dibawa ke kantor kecamatan. Edi kemudian diperiksa Panwascam dan anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jombang. (Baca: Bagi-bagi Uang, Ketua KPPS di Jombang Mundur)

Anggota Panwascam Perak Divisi Penindakan, Abdul Malik Mundafar, mengatakan pihaknya akan mengkaji apakah perbuatan tersebut memenuhi unsur pidana pemilu. Sebab, ada pengakuan berbeda, baik dari terlapor maupun dua saksi yang diberi uang. "Menurut terlapor dan dua saksi, tidak ada arahan memilih calon tertentu, tapi diakui memberi dan diberi uang agar mencoblos (menyalurkan hak pilihnya)," ujarnya.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Malik menambahkan, setelah dianggap cukup bukti, temuan dugaan politik uang ini akan diteruskan ke kepolisian. "Kami juga koordinasi dengan KPU karena pihak terlapor termasuk penyelenggara (KPPS)," katanya. (Baca juga: Apa Kata Sultan Jogja Soal Serangan Fajar Pilpres)

Saat dikonfirmasi, anggota tim pemenangan Prabowo-Hatta Jatim, Faf Adisiswo, mengaku baru mendengar hal tersebut. Faf mempersilakan Panwaslu memeriksa Ketua KPPS tersebut. Bahkan ia meminta Panwaslu menanyakan kepada Edi mengenai asal uang tersebut. "Jadi harus dicek siapa yang memberi uang tersebut, pihak lawan juga bisa. Sekarang ini kedua calon ini, kan, sedang ketat persaingannya," kata pria yang juga menjabat Sekretaris DPD Gerindra Jatim ini ketika dihubungi oleh Tempo. (Baca: Nobar Piala Dunia Rawan Serangan Fajar Pilpres)

ISHOMMUDIN | EDWIN FAJERIAL 



Berita Lainnya:
Ahok Soal Pilpres: Jangan Golput, Nanti Menyesal
Telat Urus Formulir A5, Pemilih Terancam Golput
Kehilangan Hak Memilih karena Perseteruan RT

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Seleksi Pengawas TPS Gelombang Kedua Segera Dimulai

13 Januari 2024

Warga memasukkan surat suara Pemilu 2024 ke dalam kotak suara saat simulasi pemungutan dan penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS), SDN Buaran, Kota Pekalongan, Jawa Tengah, Selasa 26 Desember 2023. KPU Kota Pekalongan menggelar simulasi tersebut menggunakan lima jenis surat suara yang digunakan pemilih sehingga dapat memberikan gambaran persiapan pelaksanaan pemilu pada 14 Februari 2024. ANTARA FOTO/Harviyan Perdana Putra
Seleksi Pengawas TPS Gelombang Kedua Segera Dimulai

Bawaslu akan segera menggelar seleksi pengawas TPS atau PTPS gelombang kedua pada 24 Januari-7 Februari 2024. Begini syarat pendaftaran peserta.


Panwascam Menteng Temukan Warga Pakai Baju Pasangan Capres-Cawapres 2024 di Area CFD Jakarta

24 Desember 2023

Bawaslu Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, memantau kegiatan Car Free Day di Jalan M.H Thamrin, Jakarta Pusat, guna memastikan tidak ada kampanye atau membawa atribut kampanye, pada 24 Desember 2023.TEMPO/ Advist Khoirunikmah
Panwascam Menteng Temukan Warga Pakai Baju Pasangan Capres-Cawapres 2024 di Area CFD Jakarta

Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan (Panwascam) Menteng menemukan sejumlah orang memakai baju pasangan capres-cawapres 2024 di area CFD Jakarta.


Survei Capres Muhaimin Iskandar Rendah, PKB: Masih Ada Peluang

27 Desember 2021

Wakil Ketua DPR RI Abdul Muhaimin Iskandar
Survei Capres Muhaimin Iskandar Rendah, PKB: Masih Ada Peluang

Dalam survei tersebut Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar hanya dipilih 0,1 persen responden.


DPR Dorong KPU dan Bawaslu Antisipasi Potensi Masalah Pemilu 2024

22 Desember 2021

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Saan Mustofa
DPR Dorong KPU dan Bawaslu Antisipasi Potensi Masalah Pemilu 2024

Komisi II DPR meminta KPU dan Bawaslu Provinsi Jawa Barat mengantisipasi kesulitan pemilih menggunakan hak pilih, lantaran diprediksi akan banyak surat suara.


Dua Orang Sempat Ditangkap di Pilkada Kota Bekasi, Siapa Mereka?

29 Juni 2018

Ilustrasi TPS Pilkada. Dok TEMPO
Dua Orang Sempat Ditangkap di Pilkada Kota Bekasi, Siapa Mereka?

Sebanyak dua orang sempat ditangkap karena diduga melakukan tindak pidana Pilkada Kota Bekasi pada Rabu 27 Juni 2018 lalu.


Pengawas Pilkada Awasi Politik Uang Berkedok Santunan

17 Mei 2018

Harga mencalonkan diri sebagai kepala daerah tidaklah murah. Seringkali, seorang calon sampai harus berutang atau meminta bantuan dari pengusaha setempat. Bantuan itu ternyata tak gratis. Harus ada
Pengawas Pilkada Awasi Politik Uang Berkedok Santunan

Pemberian bantuan seperti bingkisan lebaran atau Ramadan tidak boleh ada simbol-simbol tentang pemilihan kepala daerah.


Tersangka Suap, Ketua Panwaslu dan Komisioner KPU Garut Ditangkap

25 Februari 2018

Ilustrasi Pungutan liar (Pungli)/Korupsi/Suap. Shutterstock
Tersangka Suap, Ketua Panwaslu dan Komisioner KPU Garut Ditangkap

Tersangka suap Ketua Panwaslu dan Komisioner KPUD Garut sedang diperiksa di Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat.


Panwaslu Sita Ratusan Paket Sembako di Posko Bara Badja Petamburan  

19 April 2017

Spanduk menolak politik uang dibawa Mahasiswa yang tergabung dalam Tim Pengawal Pilkada Jakarta (TPPJ ) KAMMI menggelar aksi damai pada kegiatan Car Free Day di Jakarta, 9 April 2017. TEMPO/Eko Siswono Toyudho
Panwaslu Sita Ratusan Paket Sembako di Posko Bara Badja Petamburan  

Menurut Halman, paket sembako tersebut ditemukan di rumah Ketua RT 06 RW 06, Petamburan.


Diduga Bagi-bagi Sembako, Rumah Ketua RT di Kepung Massa  

18 April 2017

Ilustrasi Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Jakarta Barat. Facebook.com
Diduga Bagi-bagi Sembako, Rumah Ketua RT di Kepung Massa  

Massa meminta sembako dari rumah Ketua RT disita sebagai barang bukti.


Gagalkan Distribusi Paket Bahan Pokok, Panwaslu: Ada Baju Kotak-kotak  

17 April 2017

Pendukung Anies-Sandi memperlihatkan bukti penjualan sembako murah yang diduga dari tim Ahok-Djarot di Posko Cicurug, Menteng, Jakarta Pusat, 16 April 2017. Sembako itu disalurkan kepada warga RT 06 RW 05 Kelurahan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan. Tempo/Rezki
Gagalkan Distribusi Paket Bahan Pokok, Panwaslu: Ada Baju Kotak-kotak  

Seluruh paket bahan kebutuhan pokok yang disita telah dititipkan di kantor polisi setempat.