Logistik Telat, Yahukimo Belum Mencoblos  

Editor

Eni Saeni

image-gnews
Warga Papua dengan pakaian tradisional dari suku yang berada di wilayah pegunungan tengah Papua, saat mendatangi TPS 21, Kelurahan Imbi, Distrik Jayapura Utara, Kota Jayapura, Papua, 9 Juli 2014. TEMPO/Cunding Levi
Warga Papua dengan pakaian tradisional dari suku yang berada di wilayah pegunungan tengah Papua, saat mendatangi TPS 21, Kelurahan Imbi, Distrik Jayapura Utara, Kota Jayapura, Papua, 9 Juli 2014. TEMPO/Cunding Levi
Iklan

TEMPO.CO, Jayapura - Kepala Kepolisian Daerah Papua Inspektur Jenderal M. Tito Karnavian menyatakan surat suara belum sampai di Kabupaten Yahukimo hingga saat ini akibat faktor cuaca yang tak menentu. "Kita berdoa semoga cuaca pada Kamis, 10 Juli 2014, aman-aman saja," katanya, Rabu, 9 Juli 2014.

Menurut dia, untuk mendistribusikan sisa logistik ke tujuh distrik di Kabupaten Yahukimo, pada Kamis, 10 Juli 2014, telah disiagakan empat pesawat yang akan mengangkut logistik tersebut. "Namun semua terkoordinasi dengan baik. Di mana antara Bupati, KPU, dan Panwas Yahukimo serta semua perangkat di sana bekerja sama menyukseskan pelaksanaan pilpres 2014," kata Tito. 

Adapun situasi pelaksanaan pemungutan suara di wilayah Kota Jayapura berjalan lancar. Hanya, animo warga terlihat menurun. Bahkan Pemerintah Kota Jayapura mengklaim partisipasi pemilih dalam pemilihan presiden 2014 ini menurun dibanding pemilih pada pemilihan legislatif 9 April lalu.

Wali Kota Jayapura Benhur Tommy Mano mengatakan kecilnya animo warga ini disebabkan oleh kurangnya sosialisasi KPU. Juga banyak ditemukan masalah berupa warga tak mendapatkan undangan. "Sebenarnya, jika warga tak dapat undangan, bisa menunjukkan KTP. Tapi itu semua kembali pada kesadaran warga menggunakan hak politiknya," katanya. 

Daftar pemilih tetap (DPT) di Kota Jayapura mencapai 380-an ribu jiwa, namun lebih dari setengahnya tidak mendapatkan surat undangan. Ketua Bawaslu Papua Robert Horik mengatakan hampir sebagian besar warga Papua tak mendapatkan undangan pencoblosan.

Iklan
image-banner
Scroll Untuk Melanjutkan

"Salah satunya karena keterlambatan penyelenggara membagi C6 atau undangan bagi pemilih. Keterlambatan juga dikarenakan ada anggaran tingkat penyelenggara yang belum dicairkan hingga menyebabkan mereka demo ke KPUD Jayapura," kata Pendeta Robert Horik.

CUNDING LEVI



Topik terhangat:

Jokowi-Kalla | Prabowo-Hatta | Piala Dunia 2014 | Tragedi JIS

Berita terpopuler lainnya:
Ini Alasan Popularitas Jokowi Rebound
Kata Australia Soal Pemilu Indonesia
Braak, Prabowo Masukkan Surat Suara ke Kotak

Iklan


Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


KPU DKI: 1.859 Bacaleg Memenuhi Syarat Ikut Pemilu 2024

7 Agustus 2023

Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta, di Senen, Jakarta Pusat. ANTARA /HO-Humas KPU DKI Jakarta.
KPU DKI: 1.859 Bacaleg Memenuhi Syarat Ikut Pemilu 2024

KPU DKI mengumumkan ribuan bakal calon legislatif (bacaleg) memenuhi syarat (MS) dan sisanya, ratusan peminat tidak memenuhi syarat (TMS)


Survei Capres Muhaimin Iskandar Rendah, PKB: Masih Ada Peluang

27 Desember 2021

Wakil Ketua DPR RI Abdul Muhaimin Iskandar
Survei Capres Muhaimin Iskandar Rendah, PKB: Masih Ada Peluang

Dalam survei tersebut Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar hanya dipilih 0,1 persen responden.


DPR Dorong KPU dan Bawaslu Antisipasi Potensi Masalah Pemilu 2024

22 Desember 2021

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Saan Mustofa
DPR Dorong KPU dan Bawaslu Antisipasi Potensi Masalah Pemilu 2024

Komisi II DPR meminta KPU dan Bawaslu Provinsi Jawa Barat mengantisipasi kesulitan pemilih menggunakan hak pilih, lantaran diprediksi akan banyak surat suara.


Pilkada Kalsel : Denny Indrayana Nomor 2, Sahbirin Nomor 1

24 September 2020

Denny Indrayana bersama Difriadi Darjat usai menerima rekomendasi calon gubernur dan calon wakil gubernur Kalimantan Selatan dari Partai Gerindra di Kantor DPP Partai Gerindra, Jakarta, Senin, 3 Agustus 2020. Denny Indrayana merupakan aktivis dan akademisi yang pernah menjadi Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Tempo/Nurdiansah
Pilkada Kalsel : Denny Indrayana Nomor 2, Sahbirin Nomor 1

Komisi Pemilihan Umum Daerah Kalimantan Selatan mengundi nomor pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Pilkada 2020.


Vicky Prasetyo Daftar Jadi Calon Wakil Bupati Pohuwato Gorontalo

24 Februari 2020

Vicky Prasetyo. Tabloidbintang.com
Vicky Prasetyo Daftar Jadi Calon Wakil Bupati Pohuwato Gorontalo

Mendaftarkan diri sebagai calon wakil bupati lewat jalur independen, Vicky Prasetyo berjanji menyebarkan cinta untuk masyarakat Pohuwato, Gorontalo.


KPU DKI Tunda Putusan Bawaslu, Muhammad Taufik Akan Kembali Gugat

4 September 2018

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Muhammad Taufik usai menjalani pemeriksaan sebagai saksi di gedung KPK
KPU DKI Tunda Putusan Bawaslu, Muhammad Taufik Akan Kembali Gugat

Ketua KPU DKI Betty Idroos mengatakan, penundaan kasus Muhammad Taufik itu didasarkan pada surat edaran KPU pusat.


Bawaslu Loloskan Taufik Gerindra, KPU DKI Tunggu Putusan MA

4 September 2018

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Muhammad Taufik usai menjalani pemeriksaan sebagai saksi di gedung KPK
Bawaslu Loloskan Taufik Gerindra, KPU DKI Tunggu Putusan MA

Taufik Gerindra, mantan napi korupsi, diloloskan sebagai bakal caleg oleh Bawaslu, KPU DKI masih nunggu putusan MA.


KPU Kabupaten Tangerang Targetkan 80 Persen Suara Pemilih

30 Mei 2018

Ilustrasi pilkada
KPU Kabupaten Tangerang Targetkan 80 Persen Suara Pemilih

KPU menggandeng lembaga swadaya masyarakat guna meyakinkan pemilih untuk datang ke tempat pemungutan suara.


KPU Jawa Barat Tak Bisa Mengakses Pesantren Al Zaytun Indramayu

17 Maret 2018

Masjid Rahmatan Lil'Alamin di Kawasan Pesantren Al-Zaytun, Indramayu, Jawa Barat. TEMPO/Aditya Herlambang Putra
KPU Jawa Barat Tak Bisa Mengakses Pesantren Al Zaytun Indramayu

Petugas KPU Jawa Barat yang bertugas mencocokkan dan meneliti identitas pemilih Pilgub Jawa Barat dilarang masuk ke Pesantren Al Zaytun.


KPU Sumut Akan Mendampingi JR Saragih Melegalisasi Ijazah SMA

7 Maret 2018

JR Saragih tampak terisak dan menahan air mata saat memberikan penjelasan kepada wartawan usai penetepan Calon Gubernur Sumatera Utara di Hotel Grand Mercure, 12 Februari 2018. FOTO/IIL ASKAR MONDZA
KPU Sumut Akan Mendampingi JR Saragih Melegalisasi Ijazah SMA

KPU Sumut telah mengirimkan surat kepada JR Saragih. Surat itu berisi permintaan agar JR Saragih melegalisasi ijazah SMA-nya. KPU Siap mendampingi.