Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

84 Juta Buku Kurikulum 2013 Dikirim ke SD dan SMP  

image-gnews
Petugas perpustakaan menunjukan buku pelajaran baru kurikulum 2013 di SMA 68 Jakarta (15/07). Di hari pertama tahun ajaran 2013/2014, Kemendikbud menerapkan kurikulum baru 2013. TEMPO/Dasril Roszandi
Petugas perpustakaan menunjukan buku pelajaran baru kurikulum 2013 di SMA 68 Jakarta (15/07). Di hari pertama tahun ajaran 2013/2014, Kemendikbud menerapkan kurikulum baru 2013. TEMPO/Dasril Roszandi
Iklan

TEMPO.COJakarta - Direktur Jenderal Pendidikan Dasar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Hamid Muhammad mengatakan 34 persen dari 244.902.511 eksemplar buku Kurikulum 2013 sudah dikirim ke sekolah dasar dan sekolah menengah pertama. Jumlah buku yang dikirim sebanyak 84,2 juta eksemplar. Data ini tercatat hingga 7 Juli 2014.

Adapun buku SD yang sudah dipesan sebanyak 58 persen dan SMP sebanyak 84 persen. Buku SD yang telah dicetak sebanyak 46 persen dan SMP sebanyak 40 persen. "Jumlah seluruh SD 147 ribu sekolah dan SMP sebanyak 36 ribu sekolah," kata Hamid, saat menghadiri kegiatan persiapan memasuki tahun ajaran 2014/2015 di kantor Kementerian Pendidikan, Selasa, 8 Juli 2014. (Baca: 1,3 Juta Guru Dilatih Terapkan Kurikulum 2013)

Hamid mengatakan ada sekitar 50 kabupaten atau kota yang belum memesan buku, seperti di Papua, Papua Barat, Maluku, dan daerah terpencil lainnya. Pemesanan ini nantinya akan diambil alih oleh dinas pendidikan provinsi dari yang seharusnya dilakukan oleh dinas pendidikan kabupaten atau kota.

Menurut dia, pihak sekolah tinggal mengirimkan alamatnya, jumlah murid, dan jumlah buku yang harus dipesan. Pemesanan diketahui oleh masing-masing direktur. Kemudian penyedia mengirim buku ke sekolah secara langsung. "Pihak sekolah membayar biaya buku tersebut. Tiap sekolah juga dibekali kaset buku untuk mengantisipasi keterlambatan pencetakan buku," kata Hamid. (Baca: 3 Catatan Menteri Nuh atas Kurikulum 2013)

Direktur Jenderal Pendidikan Menengah Ahmad Jazidie mengatakan secara keseluruhan buku sekolah menengah atas dan sekolah menengah kejuruan yang sudah dicetak sebanyak 70 persen. Sekitar 40-50 persen buku sudah dikirim, baik bekerja sama dengan pos atau menggunakan armada pengiriman sendiri. "Selain mendapatkan informasi dari pihak penyedia buku, kami terus memantau informasi dari sekolah," kata Jazidie.

Kepala Pusat Kurikulum dan Buku Kemendikbud Ramon Mohandas mengatakan 80 persen sekolah secara keseluruhan sudah memesan buku ini untuk tahun ajaran 2014/2015. "Sekolah sudah memesan buku kepada pemenang tender. Pemenang tender ini dipilih melalui proses lelang oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah," kata Ramon kepada Tempo, Ahad, 6 Juli 2014.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Berdasarkan data dari LKPP, terdapat 30 perusahaan percetakan yang memenangkan tender. Mereka bertugas mencetak dan mengirim buku ke sekolah-sekolah. Buku ini akan dicetak dalam 200 judul buku dan melalui 169 paket lelang. 

Kurikulum 2013 Berbasis Kompetensi ini berbeda dengan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan sebelumnya. Kurikulum 2013 lebih banyak menerapkan praktek. 

MONIKA PUSPASARI

Berita lainnya:
Jokowi-JK Menang, Munas Golkar Lebih Dinamis
Aburizal Klaim Koalisi Permanen Positif
PKB Jawa Tengah: Jokowi Menang di Semua Basis NU
Jokowi Menang, Indeks Bisa Tembus 5.200

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Jawab Permendikbud yang Baru, Kepala Pusdiklat Kwarnas: Pembinaan Pramuka Tetap Kuat

16 hari lalu

Petugas pemadam kebakaran berusaha memadamkan api di Gedung Kwartir Nasional (Kwarnas) Gerakan Pramuka di Jalan Medan Merdeka Timur, Gambir, Jakarta, 15 Juni 2016. Sebanyak 11 unit pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan api. TEMPO/Dian Triyuli Handoko
Jawab Permendikbud yang Baru, Kepala Pusdiklat Kwarnas: Pembinaan Pramuka Tetap Kuat

Penilaian ini berbeda dari pernyataan sikap Sekretaris Jenderal Kwarnas Gerakan Pramuka periode 2018-2023, Mayjen TNI (Purn) Bachtiar Utomo.


Ketua Kwarda Ini Setuju Pramuka Tidak Wajib di Sekolah, Kenapa?

17 hari lalu

Ilustrasi Pramuka. Getty Images
Ketua Kwarda Ini Setuju Pramuka Tidak Wajib di Sekolah, Kenapa?

Ekstrakurikuler Wajib Pendidikan Kepramukaan pun dianggapnya rancu dengan Pendidikan Karakter Profil Pelajar Pancasila.


Peraturan Baru Menteri Nadiem Soal Pramuka, Kemendikbudristek Tegaskan Ini

17 hari lalu

Mendikbud Nadiem Makarim dalam rapat kerja Gerakan Pramuka di Cibubur, Kamis, 31 Maret 2022. Istimewa
Peraturan Baru Menteri Nadiem Soal Pramuka, Kemendikbudristek Tegaskan Ini

Penjelasan menyusul hangatnya perbincangan mengenai Pramuka beberapa hari belakangan menyusul terbitnya Peraturan Mendikbudristek Nomor 12 Tahun 2024.


Apa Arti P5 dalam Kurikulum Merdeka? Ini Tujuan, Prinsip, dan Manfaatnya

22 Agustus 2023

Suasana ruang kelas di Jakarta pada Selasa (21 Maret 2023). Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi telah membuka pendaftaran bagi satuan pendidikan yang ingin menerapkan Kurikulum Merdeka pada tahun pelajaran 2023-2024. (ANTARA/HO-Kemendikbudristek)
Apa Arti P5 dalam Kurikulum Merdeka? Ini Tujuan, Prinsip, dan Manfaatnya

Apa itu P5 dalam Kurikulum Merdeka?


Membedah Struktur Kurikulum Merdeka Tingkat SMA Sederajat

6 Agustus 2023

Suasana ruang kelas di Jakarta pada Selasa (21 Maret 2023). Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi telah membuka pendaftaran bagi satuan pendidikan yang ingin menerapkan Kurikulum Merdeka pada tahun pelajaran 2023-2024. (ANTARA/HO-Kemendikbudristek)
Membedah Struktur Kurikulum Merdeka Tingkat SMA Sederajat

Kurikulum Merdeka dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknoligi pada tahun 2022 sebagai pengganti kurikulum 2013.


Menengok Implementasi Kurikulum Merdeka di Madrasah dan Kendalanya

20 Juli 2023

Suasana ruang kelas di Jakarta pada Selasa (21 Maret 2023). Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi telah membuka pendaftaran bagi satuan pendidikan yang ingin menerapkan Kurikulum Merdeka pada tahun pelajaran 2023-2024. (ANTARA/HO-Kemendikbudristek)
Menengok Implementasi Kurikulum Merdeka di Madrasah dan Kendalanya

Implementasi Kurikulum Merdeka di madrasah memiliki sejumlah kendala di lapangan. Di antaranya adalah tidak semua guru mau move on.


Rincian Kurikulum Merdeka dan Tujuan Penerapannya

13 Juli 2023

Suasana ruang kelas di Jakarta pada Selasa (21 Maret 2023). Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi telah membuka pendaftaran bagi satuan pendidikan yang ingin menerapkan Kurikulum Merdeka pada tahun pelajaran 2023-2024. (ANTARA/HO-Kemendikbudristek)
Rincian Kurikulum Merdeka dan Tujuan Penerapannya

Kurikulum Merdeka merupakan konsep pembelajaran bertujuan mendalami dan mengembangkan minat serta bakat masing-masing siswa.


Menilik Perbedaan Kurikulum Merdeka dengan Kurikulum 2013

12 Juli 2023

Suasana ruang kelas di Jakarta pada Selasa (21 Maret 2023). Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi telah membuka pendaftaran bagi satuan pendidikan yang ingin menerapkan Kurikulum Merdeka pada tahun pelajaran 2023-2024. (ANTARA/HO-Kemendikbudristek)
Menilik Perbedaan Kurikulum Merdeka dengan Kurikulum 2013

Terdapat beberapa perbedaan dari Kurikulum Merdeka dengan Kurikulum 2013


FSGI Catat Setiap Pekan Terjadi 1 Kekerasan Seksual di Sekolah

3 Juni 2023

Komisioner KPAI, Retno Listyarti, dalam diskusi PR Pendidikan di Hari Anak di Jakarta, 20 Juli 2019. Tempo/Friski Riana
FSGI Catat Setiap Pekan Terjadi 1 Kekerasan Seksual di Sekolah

Selama awal 2023, telah terjadi 22 kasus kekerasan seksual di lingkungan sekolah dengan jumlah korban 202 anak.


MWA UNS Tetap Gelar Pelantikan Rektor, Kemendikbud: Acara itu Ilegal

6 April 2023

Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi, Prof. Ir. Nizam. dikti.kemdikbud.go.id
MWA UNS Tetap Gelar Pelantikan Rektor, Kemendikbud: Acara itu Ilegal

Kemendikbud mengatakan acara pelantikan yang dilakukan MWA UNS adalah ilegal.