TEMPO.CO, Jakarta - DPRD akan membentuk panitia khusus untuk menelisik temuan Badan Pemeriksa Keuangan Indonesia yang memberikan opini Wajar Dengan Pengecualian atas laporan keuangan DKI tahun 2013. Temuan pansus ini akan dijadikan rekomendasi bagi Pemerintah Provinsi DKI. (Baca: Hasil Audit BPK, Kado Ulang Tahun buat Jokowi)
"Kami sudah buat pansusnya, segera bekerja," kata Ketua DPRD DKI Ferrial Sofyan di Balai Kota, Kamis, 10 Juli 2014. Menurut dia, pansus tersebut akan bekerja untuk menyoroti sebanyak 86 temuan hasil pemeriksaan BPK. (Baca: BPK Temukan Potensi Kerugian DKI Rp 1,54 Triliun)
Salah satu temuan yang akan disorot, kata Ferrial, adalah kampung deret. "Penggunaan uang negara untuk membangun rumah orang yang tidak pada tempatnya," kata dia. Menurut dia, hal tersebut seperti mengesahkan pemanfaatan tanah pemerintahan oleh oknum secara liar. "Dasarnya apa? Mungkin karena kepentingan politik, mungkin dia mendukung Pak Jokowi pada waktu pilkada lalu. Yang kedua, dia (warga) dimanfaatkan untuk pemanfaatan suara di pilpres. Saya enggak tahu," ucapnya.
Seperti diketahui, BPK melaporkan bahwa program kampung deret tak optimal. Indikasinya antara lain adalah para penerima bantuan penataan kampung deret tersebut berdiri di atas lahan dengan peruntukan marga drainase tata air dan jalan. Selain itu, ada juga sebanyak 1.152 rumah terindikasi berdiri di atas tanah negara dan enam rumah berdiri di atas garis sepadan sungai.
Selain itu, aset daerah juga akan disoroti. "Nah, itu harus dikupas. Kan, tidak sederhana, aset kita banyak yang hilang," kata dia. Soal BPKD, menurut hasil pemeriksaan BPK, ada persoalan mengenai pelaksanaan sensus atas aset tetap dan aset lainnya. Di antaranya adalah inventarisasi atas seluruh aset, kertas kerja koreksi sensus tidak memadai dan aset belum selesai disensus tak didukung rincian sehingga tak dapat diyakini kewajarannya.
Terkait rekomendasi yang akan diberikan pansus ini, Ferrial mengatakan pihak Pemprov DKI bisa tidak menerimanya. "Sesuai dengan UU, dia (hasil pansus) hanya rekomendasi, tidak ada efeknya. Kan, hanya semacam evaluasi," ujar dia.
NINIS CHAIRUNNISA
Berita terpopuler:
Jokowi Menang, Indeks Bisa Tembus 5.200
Serangan ISIS Mendekati Mekah
Hidayat: Presiden Baru Harus Naikkan Harga BBM
