Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Terganjal Aturan, PLN dan Pertamina Belum Hedging  

image-gnews
Gardu induk Perusahaan Listrik Negara (PLN). ANTARA/M Agung Rajasa
Gardu induk Perusahaan Listrik Negara (PLN). ANTARA/M Agung Rajasa
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan menyatakan dua perusahaan negara yakni PT Pertamina (Persero) dan PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) masih enggan melakukan hedging atau lindung nilai terhadap valuta asing atau kurs.

"Mereka minta kejelasan yang sangat jelas supaya tidak terjadi temuan BPK atau temuan kejaksaan di kemudian hari," kata Dahlan, Sabtu, 12 Juli 2014.

Menurut Dahlan, keengganan proses hedging kedua perusahaan pelat merah itu karena pertimbangan hukum semata. Saat ini kegiatan bisnis keduanya banyak menggunakan subsidi BBM dan listrik dari negara. Sedangkan aturan mengenai hedging menggunakan uang dari subsisi belum ada. "Untuk keperluan subsidi kemudian fee-nya siapa yang bayar karena subsidi dari negara," ujarnya. (Baca: Dahlan Kembali Minta BUMN Lakukan Hedging)

Dalam prosesnya, lanjut Dahlan, hedging akan menimbulkan biaya layaknya premi asuransi. Pembayaran ini semestinya ditanggung negara yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). "Apakah boleh uang perusahaan membayar fee yang itu (hedging), fee itu harusnya ditanggung oleh APBN," ujarnya.

Karena belum adanya aturan tersebut, maka dipastikan beban dalam proses hedging kedua perusahaan milik negara itu, secara otomatis ditanggung mereka. "Jadi misalnya besar subsidi X ditambah fee untuk hedging itu, keinginan dari teman-teman karena ini menyangkut status hukum uang itu," ujarnya.

Pemenang konvensi calon presiden dari Partai Demokrat itu mengakui jika hedging dilakukan kedua perseroan, maka pemerintah bakal memperoleh keuntungan yakni tidak melonjaknya beban subsidi saat kurs dolar melambung. "Nah penurunan yang dibayarkan negara ini dibandingkan dengan fee itukan bisa dihitung," katanya. (Baca: Kuatkan Rupiah, BI Desak BUMN Lakukan Hedging)

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Untuk menyiasati hal itu, ujar dia, ia berencana mengajukan keringanan menggunakan APBN untuk aktivitas hedging semua perusahaan BUMN yang menggunakan subsidi. "Ini menunggu rakor berikutnya dengan Menkeu (Menteri Keuangan)," ujarnya.

Meskipun demikian, lanjut dia, dari seluruh perusahaan negara yang menggunakan banyak valuta asing dalam bisnisnya, beberapa di antaranya justru telah memulai melakukan lindung nilai alias hedging. "Kemarin ada 4 atau 5 yang hedging tapi justru yang besar-besar yang belum," ujarnya.

JAYADI SUPRIADIN

Berita lainnya:
Dahlan Iskan Copot Komisaris Penggagas Obor Rakyat
Proyek Trans Sumatera Dimulai 9 Oktober 2014
Tarif Listrik 132 Ribu Pelanggan di NTT Naik

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Berkali Banjir di Tol Menuju Bandara Soekarno-Hatta, Dahlan Iskan Pernah Merasa Malu Soal Ini

5 hari lalu

Petugas membersihkan genangan banjir di tol Sedyatmo Km 24, Jakarta  (19/1). Lalu lintas menuju Bandara Seokarno Hatta dan sebaliknya dialihkan menuju jalur atas. TEMPO/Marifka Wahyu Hidayat
Berkali Banjir di Tol Menuju Bandara Soekarno-Hatta, Dahlan Iskan Pernah Merasa Malu Soal Ini

Ruas tol Sedyatmo yang terhubung dengan pintu masuk Bandara Sekarno-Hatta mengalami banjir kemarin. Banjir ke bandara pernah berkali terjadi.


Pertamina dan Kementerian BUMN Tebar 1.000 Paket Sembako Murah

6 hari lalu

Pertamina dan Kementerian BUMN Tebar 1.000 Paket Sembako Murah

Pertamina memberikan kontribusi kepada masyarakat melalui Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan


Erick Thohir Nonaktifkan Dirut Taspen Buntut Kasus Investasi Fiktif, Ini Profil Antonius Kosasih

18 hari lalu

Antonius Nicholas Stephanus Kosasih. Bizabo.com
Erick Thohir Nonaktifkan Dirut Taspen Buntut Kasus Investasi Fiktif, Ini Profil Antonius Kosasih

Menteri BUMN Erick Thohir nonaktifkan Direktur Utama Taspen Antonius Kosasih, buntut dugaan korupsi investasi fiktif di PT Taspen tahun anggaran 2019.


Mudik Gratis, Kementerian BUMN Sediakan Transportasi bagi Penyandang Disabilitas

22 hari lalu

Warga mengikuti mudik gratis bertajuk Mudik Dinanti, Mudik Di Hati BUMN, di JICT II Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Senin 17 April 2023. Total peserta program mudik gratis Pelindo Group 2023 mencapai 3.650 orang dengan menggunakan 73 unit bus yang di selenggarakan di beberapa kota seperti Jakarta, Medan, Surabaya, Makassar, dan Bulukumba. Tempo/Tony Hartawan
Mudik Gratis, Kementerian BUMN Sediakan Transportasi bagi Penyandang Disabilitas

Kementerian BUMN kembali gelar program mudik gratis bertema "Mudik Asyik Bersama BUMN 2024" jelang perayaan Ramadan 2024


Kemenhub Sebut 70 Persen dari Total Responden Minat untuk Mudik Jelang Ramadan

23 hari lalu

Sejumlah motor pemudik di Kapal KM Dobonsolo di Terminal Penumpang Tanjung Priok, Jakarta, Senin 17 April 2023. Pada program Mudik Gratis Sepeda Motor Naik Kapal Laut 2023, Kementerian Perhubungan menyediakan kuota sebanyak 5.000 sepeda motor dan 10.000 penumpang. ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja
Kemenhub Sebut 70 Persen dari Total Responden Minat untuk Mudik Jelang Ramadan

Kemenhub menyebut hasil sementara survei menunjukkan, minat mudik tahun ini mencapai lebih dari 70 persen dari total responden.


Siap-siap Pulang Kampung, Kementerian BUMN Kembali Hadirkan Mudik Gratis

26 hari lalu

Pemudik motor gratis menggunakan kapal KM Dobonsolo tiba di pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Rabu, 26 April 2023. Kapal KM. Dobonsolo yang dioperatori PT Pelni untuk keberangkatan voyage 1 tanggal 25 April 2023 membawa sebanyak 713 unit motor dan 1.650 orang penumpang. Tempo/Tony Hartawan
Siap-siap Pulang Kampung, Kementerian BUMN Kembali Hadirkan Mudik Gratis

Kementerian BUMN mengumumkan program Mudik Asyik Bersama BUMN 2024. Mudik ini dihadirkan untuk masyarakat umum dengan menyediakan akomodasi seperti bus, kereta hingga kapal laut.


Implementasi Budaya AKHLAK Kementerian BUMN dalam Catatan Disertasi Dr Zuhdi Saragih

27 hari lalu

Dr Zuhdi Saragih, dosen Universitas Nasional Jakarta. Foto: Istimewa
Implementasi Budaya AKHLAK Kementerian BUMN dalam Catatan Disertasi Dr Zuhdi Saragih

Disertasi Dr Zuhdi Saragih beri catatan soal budaya AKHLAK sebagai core values BUMN yang dicanangkan Menteri BUMN Erick Thohir sejak Juli 2020.


SP Indofarma Desak Erick Thohir Selamatkan Perusahaan dan Penuhi Hak Karyawan

53 hari lalu

Serikat Pekerja Indofarma menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Rabu, 31 Januari 2024. Mereka menuntut Menteri BUMN Erick Thohir menyelamatkan Indofarma Group yang merugi sekaligus memberikan hak-hak para karyawan. TEMPO/Riri Rahayu.
SP Indofarma Desak Erick Thohir Selamatkan Perusahaan dan Penuhi Hak Karyawan

SP Indofarma mendesak Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menyelamatkan Indofarma yang merugi beberapa tahun terakhir.


Terkini Bisnis: SP Indofarma Demo Kementerian BUMN Minta Selamatkan Perusahaan, Student Loan Tanpa Bunga Tak Jalan

57 hari lalu

Serikat Pekerja Indofarma menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Rabu, 31 Januari 2024. Mereka menuntut Menteri BUMN Erick Thohir menyelamatkan Indofarma Group yang merugi sekaligus memberikan hak-hak para karyawan. TEMPO/Riri Rahayu.
Terkini Bisnis: SP Indofarma Demo Kementerian BUMN Minta Selamatkan Perusahaan, Student Loan Tanpa Bunga Tak Jalan

Serikat Pekerja Indofarma mendemo Kementerian BUMN minta selamatkan perusahaan. Student tanpa bunga belum bisa berjalan.


Gebyar Diskon Pupuk 2024 di Kabupaten Karanganyar, Petani Bisa Tebus Pupuk Nonsubsidi dengan Harga Terjangkau

11 Januari 2024

Pupuk bersubsidi. TEMPO/Aris Andrianto
Gebyar Diskon Pupuk 2024 di Kabupaten Karanganyar, Petani Bisa Tebus Pupuk Nonsubsidi dengan Harga Terjangkau

Kementerian BUMN dan Kementerian Pertanian melalui Pupuk Indonesia menggelar program Gebyar Diskon Pupuk di berbagai kota/kabupaten selama bulan Januari hingga Februari 2024.