TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan menawari wartawan mengisi jabatan Direktur Utama PT Merpati Nusantara Airlines (MNA) mengganti pejabat saat ini, Asep Ekanugraha, yang telah beberapa kali meminta mundur.
"Anda (wartawan) mau? Kalau mau langsung diangkat hari ini," kata Dahlan kepada kerumunan wartawan yang mencegatnya selepas rapat terbatas di kantor Kementerian BUMN, Sabtu, 12 Juli 2014.
Menurutnya, selain persoalan penyelesaian utang yang menggunung, persoalan lain yang membelit Merpati akibat tidak adanya pejabat yang sanggup menyelesaikan permasalahan perusahaan pelat merah itu. "Dirut memang minta berhenti terus, tapi belum ada yang mau jadi dirut," ujarnya. (Baca: Hingga Januari 2014, Utang Merpati Rp 7,6 Triliun)
Dalam kesempatan itu, Dahlan kembali menyinggung beberapa hal yang sangat dibutuhkan untuk menyelamatkan Merpati. "Pokoknya tanpa tiga hal ini sulit, biarpun disuntik uang berapa pun misal disuntik ratusan miliar enggak bisa," ujarnya.
Menurut Dahlan penyelamatan Merpati mesti dilakukan menyeluruh. Ada tiga hal penting yang mesti segera dilakukan pemerintah. Pertama lakukan restrukturisas utang perusahaan, kemudian kuasi reorganisasi untuk menutupi kerugian Rp 7,2 triliun selama puluhan tahun beroperasi, terakhir melakukan kerja sama dengan swasta. "Kerja sama sudah jalan," ujarnya.
Untuk mencari solusinya, Dahlan mengakui telah mengirimkan penjelasan kepada Menteri Keuangan termasuk memberikan penjelasan kepada pejabat terkait di lingkungan Kementerian Keuangan. "Memang enggak secara khusus untuk Merpati," kata dia. (Baca: Merpati Tak Akan Terbang Sebelum Utang dikonversi)
Direktur Utama PT MNA Asep Ekanugraha beberapa kali meminta untuk mundur dari jabatannya, namun keinginan tersebut ditolak Dahlan lantaran belum ada gantinya.
Sebelumnya, panitia kerja Merpati bentukan Komisi VI DPR meminta mengganti direksi Merpati sebagai skenario penyelamatan Merpati. Sontak permintaan itu diamini Asep, ia mengaku siap kapan saja diberhentikan dari jabatannya.
"Enggak apa-apa (diberhentikan), enggak ada masalah. Pokoknya prinsipnya apa pemegang saham, kita ikuti," ujar dia beberapa waktu lalu.
JAYADI SUPRIADIN
Berita lainnya:
Asosiasi Logistik Tolak Proyek Trans Sumatera
Terganjal Aturan, PLN dan Pertamina Belum Hedging
Tarif Batas Atas Pesawat Diserahkan ke Pasar
