Migrant Care Endus Kecurangan Pemilu di Malaysia  

image-gnews
Petugas TPS 37 Gunung Calung, Kelurahan Sayang, Cianjur, Jawa Barat, menunjukan surat suara Pemilu ulang, Sabtu 12 Juli 2014. TEMPO/Prima Mulia
Petugas TPS 37 Gunung Calung, Kelurahan Sayang, Cianjur, Jawa Barat, menunjukan surat suara Pemilu ulang, Sabtu 12 Juli 2014. TEMPO/Prima Mulia
Iklan

TEMPO.CO , Jakarta:Direktur Eksekutif Migrant Care Anis Hidayah mensinyalir adanya kecurangan dalam penghitungan suara pemilihan presiden di Malaysia. Dia menduga kecurangan tersebut terjadi saat pengiriman surat suara dari Malaysia ke Indonesia melalui pos.

Pasangan Prabowo-Hatta memperoleh 39.671 dan Joko Widodo-Jusuf Kalla 3.709 suara dari pengiriman pos. Sedangkan dari hasil penghitungan di Tempat Pemungutan Suara (TPS), Prabowo-Hatta memperoleh 4.099 suara dan Jokowi-Kalla mendapat 4.816 suara. Proses penghitungan suara masih berlangsung sampai 14 Juli 2014. (baca : KPK Ingatkan Pemilu Presiden Rawan Kecurangan)

Anis mengatakan tingginya perolehan suara melalui pengiriman pos yang diperoleh pasangan calon presiden nomor urut 1 itu, pernah terjadi pada 2009 lalu. Dalam pemilihan ummum calon legislatif, ada satu calon yang melakukan kecurangan sejenis. “Ternyata setelah ditelusuri memang dia curang,” ujarnya ketika dihubungi, Sabtu, 12 Juli 2014.

Modusnya, menurut Anis, surat suara tersebut dimanipulasi sejak pengedropan melalui pengirimnya. “Semacam sudah disorder untuk dibeli,” kata Anis. Dia mengakui yang paling rawan terjadi kecurangan adalah melalui pos dan drop box karena pergerakan suaranya yang susah dipantau. (baca : KPU Jangan Main-main, KPK Tidak Tidur)

Karena itulah, Anis mengatakan sata ini Migrant Care sedang menelusuri kejanggalan tersebut. Di antaranya dari proses pengiriman surat suara, penghitungan suara, dan keterlibatan saksi-saksi. “Apakah ini hanya diposin ke majikan atau didrop ke mana, seperti apa,” ujarnya. (baca : Bawaslu: Kecurangan Mudah Terdeteksi)

Dia mengatakan penelusuran itu sembari menunggu penghitungan suara lainnya. Apalagi, kata Anis, di Malaysia terdapat 50 persen dari total pemilih di luar negeri sekitar 2 juta pemilih. Sedangkan di Kuala Lumpur sendiri terdapat sekitar 500 ribu pemilih. (baca : KPK: Penyelenggara Pemilu Jangan Menerima Suap)

Iklan
image-banner
Scroll Untuk Melanjutkan

Anggota Komisi Pemilihan Umum Hadar Nafis Gumay mengakui potensi kecurangan mungkin terjadi dalam pemilu yang diselenggarakan di luar negeri. Dia menjelaskan, ada berbagai modus kecurangan di antaranya mengubah formulis C6 hingga bersekongkol dengan petugas Kelompok Panitia Pemungutan Suara di salah satu kubu.

LINDA TRIANITA | TIKA PRIMANDARI



Berita Terpopuler

Produk Israel yang Diserukan untuk Diboikot di AS
Yoga tanpa Baju di Tengah Jalan, Wanita Ini Dibui 

KPK: DPR Tak Mendukung Pemberantasan Korupsi 

Main Sinetron Lagi, Deddy Mizwar Dinilai Tak Etis 

Cortana Prediksi Jerman Juara Piala Dunia

Iklan


Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Nurul Huda Disiksa Majikan di Oman, Rentannya Pelanggaran HAM pada PMI di Timur Tengah

20 hari lalu

Direktur Eksekutif Migrant Care Indonesia Wahyu Susilo. ANTARA
Nurul Huda Disiksa Majikan di Oman, Rentannya Pelanggaran HAM pada PMI di Timur Tengah

Nurul Huda menggugah perhatian publik. Video curhatnya tentang pengalaman disiksa oleh majikannya di Oman menjadi sorotan.


Beda Sikap Migrant Watch dan Migrant CARE Soal Dugaan TPPO Berkedok Magang Mahasiswa

26 hari lalu

Ilustrasi wisuda. shutterstock.com
Beda Sikap Migrant Watch dan Migrant CARE Soal Dugaan TPPO Berkedok Magang Mahasiswa

Migrant Watch menilai kasus magang ke Jerman lebih tepat dikatakan sebagai kesalahan prosedur penempatan mahasiswa ketimbang TPPO.


Ferienjob: Praktik Lancung TPPO Berkedok Magang hingga Guru Besar Menjadi Tersangka

32 hari lalu

Ilustrasi TPPO. Shutterstock
Ferienjob: Praktik Lancung TPPO Berkedok Magang hingga Guru Besar Menjadi Tersangka

Dengan iming-iming magang di Jerman, para pelaku melakukan TPPO dengan menjebak dalam program Ferienjob


TPPO Modus Ferienjob, Migrant CARE Ungkap Sindikat Pernah Sasar Siswa SMK

33 hari lalu

Tangkapan layar Koordinator Bantuan Hukum Migrant Care Nur Harsono dalam konferensi pers virtual diikuti dari Jakarta, Senin 1 Agustus 2022. ANTARA/Prisca Triferna
TPPO Modus Ferienjob, Migrant CARE Ungkap Sindikat Pernah Sasar Siswa SMK

Kasus TPPO menyasar dunia pendidikan. Selain Ferienjob, kasus perdagangan orang sempat masuk ke sekolah (SMK) menggunakan modus lain.


Migrant Care: PPLN Kuala Lumpur Tak Paham Aturan Pemilu, Hak Politik Ratusan Pekerja Migran Terabaikan

36 hari lalu

Masduki, anggota non-aktif Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) Kuala Lumpur, Malaysia, yang sempat buron dan telah menyerahkan diri ke pihak berwajib, tiba di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Rabu (13/3/2024) untuk mengikuti sidang perdana dengan agenda pembacaan dakwaan. ANTARA/Fath Putra Mulya.
Migrant Care: PPLN Kuala Lumpur Tak Paham Aturan Pemilu, Hak Politik Ratusan Pekerja Migran Terabaikan

Migrant Care menyatakan PPLN Kuala Lumpur menunjukkan bobroknya penyelenggara pemilu dan tunduk pada keinginan parpol.


Banyak Data Tidak Sesuai, Migrant Care Minta KPU Buka DPT PSU di Kuala Lumpur

47 hari lalu

Ilustrasi pemilu. REUTERS
Banyak Data Tidak Sesuai, Migrant Care Minta KPU Buka DPT PSU di Kuala Lumpur

Migrant Care menemukan hanya segelintir pemilih yang tercatat dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) hadir saat pencoblosan ulang di Kuala Lumpur Malaysia


PSU Kuala Lumpur Digelar Hari ini, Migrant Care Sebut Jumlah Pemilih Menciut

48 hari lalu

Suasana Tempat Pemungutan Suara (TPS) di World Trade Center (WTC), Kuala Lumpur, Minggu, 11 Februari 2024. Warga Negara Indonesia di Malaysia secara bersamaan menyalurkan suara Pemilu 2024 di Tempat Pemungutan Suara Luar Negeri (TPSLN) pada 11 Februari. ANTARA/Virna Puspa Setyorini
PSU Kuala Lumpur Digelar Hari ini, Migrant Care Sebut Jumlah Pemilih Menciut

Migrant Care menyoroti berkurangnya jumlah pemilih dalam pemungutan suara ulang yang akan digelar di Kuala Lumpur.


Cerita Awal Mula Migrant Care Mencium Adanya Dugaan Jual Beli Surat Suara di Malaysia

57 hari lalu

Staf Pengelolahan Data dan Publikasi Muhammad Santosa dan Direktur eksekutif Migrant Care Wahyu Susilo memberikan keterangan saat konferensi pers kasus ribuan data ganda di DPTLN Johor Bahru, Malaysia, Bawaslu RI, Jakarta, Kamis, 1 Februari 2024. Dalam keteranganya, Tim Migrant Care menemukan sekitar 3.238 nama dengan alamat dan umur yang sama di DPT Johor Bahru Malaysia, dan meminta kepada Bawaslu untuk menindak tegas pada temuan tersebut. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Cerita Awal Mula Migrant Care Mencium Adanya Dugaan Jual Beli Surat Suara di Malaysia

Migrant Care, mengungkap dugaan praktik jual beli surat suara pemilu di Malaysia. Surat suara pemilu itu dijual dari harga 25-50 Ringgit Malaysia


Terungkap Modus Dugaan Jual Beli Surat Suara di Malaysia, Ini Respons Bawaslu-KPU

27 Februari 2024

Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) menandatangani surat suara pada pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilu 2024 di TPS 002, Desa Mesjid, Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidie Jaya, Aceh, Kamis 2 Februari 2024. Lembaga penyelenggara Pemilu Provinsi Aceh telah menetapkan 18 TPS di sembilan kabupaten/kota untuk melaksanakan PSU karena ditemukan pelanggaran pada pemungutan suara 14 Februari lalu. ANTARA FOTO/Irwansyah Putra
Terungkap Modus Dugaan Jual Beli Surat Suara di Malaysia, Ini Respons Bawaslu-KPU

Migrant Care mengungkap modus dugaan jual beli surat suara di Malaysia. Harga per satu surat suara dihargai sekitar Rp 90 ribu-120 ribu.


Migrant Care Sebut Belum Terungkap Pengirim 1.900 Surat Suara Tercoblos di Malaysia

26 Februari 2024

Staf Pengelolahan Data dan Publikasi Muhammad Santos, Direktur eksekugif Migrant Care Wahyu Susilo, Peneliti Migrant Care Trisna Dwi Yuni, dab Staf Pengolahan Data dan Publikasi Reihan (kanan-kiri) memberikan keterangan saat konferensi pers kasus ribuan data ganda di DPTLN Johor Bahru, Malaysia, Bawaslu RI, Jakarta, Kamis, 1 Februari 2024. Dalam keteranganya, Tim Migrant Care menemukan sekitar 3.238 nama dengan alamat dan umur yang sama di DPT Johor Bahru Malaysia, dan meminta kepada Bawaslu untuk menindak tegas pada temuan tersebut. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Migrant Care Sebut Belum Terungkap Pengirim 1.900 Surat Suara Tercoblos di Malaysia

Direktur Eksekutif Migrant Care Wahyu Susilo mempertanyakan sistem pemungutan suara menggunakan metode pos.