TEMPO.CO, Sampang - Sejumlah ketua kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) di Desa Ketapang Barat, Kecamatan Ketapang, Kabupaten Sampang, Jawa Timur, meminta tim pemenangan Jokowi-JK turun ke Sampang untuk mengecek dan menginvestigasi langsung apakah ada pelanggaran dalam pemungutan suara pemilihan presiden dan wakil presiden 9 Juli lalu. (Baca: Suara untuk Jokowi Nol di 17 TPS di Sampang)
"Ngomong di Jakarta, tapi enggak ke sini, cuma menduga-duga. Hidup kami jadi resah," kata Ketua KPPS Dusun Lebak, Mahmud, Selasa, 15 Juli 2014.
Menurut Mahmud, dengan cara turun ke Sampang, maka tim Jokowi bisa mengecek apakah benar proses pemungutan suara penuh tekanan dan intimidasi, sehingga hasil pemungutan suara di sejumlah TPS 100 persen untuk Prabowo-Hatta. "Kalau tidak mengecek langsung, yang ada hanya asumsi, katanya begini, katanya begitu," ujar Mahmud.
Mahmud memastikan proses pemungutan suara di 17 TPS di tujuh dusun di Desa Ketapang Barat berjalan normal. Soal formulir C1 yang tanpa tanda tangan saksi, Mahmud mengatakan, pada proses pleno tingkat desa, saksi Jokowi dan Prabowo tidak ada yang datang ke TPS. Kalaupun ada, kata dia, saksi tidak bisa menunjukkan surat mandat sebagai saksi. "Di Ketapang itu ada tim Jokowi. Kalau memang ada kejanggalan, apalagi setting-an, mereka sudah pasti protes sejak awal," ucap Mahmud.
Mahmud juga menampik adanya tekanan dari tokoh masyarakat Ketapang berinisial HS. "Saya dan ketua KPPS lain tidak pernah dipanggil HS untuk memenangkan Prabowo. Saya juga tidak dengar HS instruksikan warga agar pilih Prabowo," tuturnya pula.
Mahmud juga menjelaskan tidak benar Jokowi-JK tak mendapatkan suara. Sebab, berdasarkan data yang ada di Ketapang, Jokowi-JK memperoleh 8.000 lebih suara, dan Prabowo-Hatta 53 ribu lebih suara. "Jangan rusak ketenangan kami dengan pernyataan yang tidak mendasar," kata Mahmud.
Salah seorang warga Dusun Sumber Bakti, Desa Ketapang Barat, Matrafi, mengatakan tidak ada yang aneh selama pemungutan suara. "Pada saat penghitungan suara di TPS, suasananya adem-adem saja, tidak ada yang protes," ucap Matrafi, yang mengaku mengidolakan Prabowo.
Sebelumnya Ketua KPU Sampang Samsul Muarif juga mengatakan tidak ada kejanggalan dalam pencoblosan di Ketapang. “Sudah kami cek. Semuanya sesuai prosedur," ujarnya. Pihaknya juga sudah meminta klarifikasi para ketua KPPS, Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Ketapang Barat, juga Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Ketapang.
Namun anggota KPU Sampang, Addy Imansyah, mengatakan hal yang berbeda. Dia menilai tingkat kehadiran 100 persen di 17 TPS tersebut bisa jadi petunjuk awal terjadinya pelanggaran. Namun dia sepakat bahwa kehadiran 100 persen dan pengerucutan dukungan kepada salah satu pasangan calon bukan pelanggaran pemilu. "Yang pasti, memang perlu diteliti lagi apa yang terjadi di Ketapang," katanya.
Ketua Panwaslu Sampang Novita Andriyani mengatakan pihaknya sedang menyelidiki kasus di Ketapang. Penyelidikan difokuskan pada tingkat kehadiran pemilih yang mencapai 100 persen, bukan hasil perolehan suaranya. "Pada tingkat kehadiran pemilih, ada unsur pelanggarannya," katanya.
MUSTHOFA BISRI
Berita Terpopuler
Mubarok Beberkan 'Bom' Uang di Kongres Demokrat
Deddy Mizwar Diberi Dua Pilihan jika Main Sinetron
Hasil Pemilu Menurun, Ical Didesak Gelar Munas
Samsung Setop Bisnis dengan Pemasok Cina
