Ginandjar Sebut Koalisi Permanen Golkar Ilegal  

image-gnews
Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie didampingi (ki-ka) Ketua Dewan Petimbangan Akbar Tandjung dan Ginandjar Kartasasmita dalam pembukaan Rapimnas V partai Golongan Karya di Jakarta (22/11).  TEMPO/Seto Wardhana.
Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie didampingi (ki-ka) Ketua Dewan Petimbangan Akbar Tandjung dan Ginandjar Kartasasmita dalam pembukaan Rapimnas V partai Golongan Karya di Jakarta (22/11). TEMPO/Seto Wardhana.
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Sejumlah kader Partai Golongan Karya mempersoalkan kebijakan sepihak Ketua Umum Aburizal Bakrie yang memutuskan partainya bergabung dalam koalisi permanen partai penyokong pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 1, Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa. (Baca juga: Ical Dianggap Gagal Total di Golkar, Mundur Saja)

"Keikutsertaan Partai Golkar dalam koalisi permanen itu diragukan keabsahannya," kata politikus senior Golkar, Ginandjar Kartasasmita, di Gedung Perintis Kemerdekaan, Jakarta, Selasa, 15 Juli 2014.

Penyebabnya, menurut Ginandjar, keputusan bergabung dalam koalisi permanen itu tidak dilakukan Aburizal melalui prosedur yang semestinya ditempuh di internal Golkar. "Karena itu, tidak salah jika para kader merasa keanggotaan Golkar dalam koalisi itu tidak mengikat mereka," ujarnya.

Tujuh partai pengusung Prabowo-Hatta meneken piagam koalisi permanen di pemerintahan dan parlemen di Tugu Proklamasi, Jakarta, Senin, 14 Juli 2014. Tujuh partai itu yakni Partai Gerakan Indonesia Raya, Partai Golongan Karya, Partai Demokrat, Partai Amanat Nasional, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Keadilan Sejahtera, dan Partai Bulan Bintang. Aburizal bersama Sekretaris Jenderal Idrus Marham mewakili Golkar meneken piagam itu. (Baca: Pengamat: Komitmen Koalisi Permanen Meragukan)

Ketua Dewan Pimpinan Pusat Golkar Yorrys Raweyai menuturkan keputusan Aburizal yang membawa Golkar bergabung di koalisi permanen itu inkonstitusional lantaran dilakukan tanpa melalui mekanisme partai. Menurut dia, Rapat Pimpinan Nasional Ke-6 Golkar memang telah mengamanatkan Aburizal untuk melakukan komunikasi dengan sejumlah partai guna menentukan arah koalisi Golkar.

Aburizal, kata Yorrys, diharuskan melaporkan perkembangan komunikasi yang dilakukannya dalam rapat pimpinan lanjutan. "Aburizal harus meminta persetujuan melalui rapimnas untuk menetapkan kami berkoalisi dengan partai mana. Tapi itu tidak pernah dilakukan," ujar Yorrys. Menurut dia, langkah Aburizal tersebut melanggar konstitusi Golkar. (Baca: Aburizal Klaim Koalisi Permanen Positif)

Penolakan atas keputusan Aburizal meneken kesepakatan koalisi permanen dengan kubu Prabowo juga disuarakan kader muda partai beringin. Kader muda yang juga pengurus Poros Muda Indonesia, Andi Sinulingga, menuturkan keputusan partainya bergabung ke koalisi permanen tak sesuai dengan mekanisme partai dan menunjukkan terjadinya disorientasi di kepengurusan Golkar.

Iklan
image-banner
Scroll Untuk Melanjutkan

"Kami berpandangan bahwa koalisi permanen bukan dilakukan atas dasar kepentingan rakyat banyak, melainkan didasari nafsu kekuasaan semata," kata Andi. Dia menganggap kebijakan Aburizal ini tidak produktif lantaran sama sekali tidak memberikan pendidikan politik bagi generasi muda, khususnya di Golkar.

Atas kondisi tersebut, kader-kader Golkar ini mendesak pengurus Golkar segera melaksanakan Musyawarah Nasional Ke-9 untuk mengganti Aburizal dari pucuk pimpinan partai dan melakukan perombakan kepengurusan.

Yorrys mengatakan musyawarah nasional merupakan upaya untuk menyelamatkan Golkar. "Kami mendesak pengurus dan seluruh keluarga besar Golkar untuk sama-sama menyelamatkan partai agar bisa survive dan exist pada 2019 dan seterusnya."

PRIHANDOKO

Berita Lainnya:
Ahok Rogoh Kocek Rp 4 Miliar untuk Bantu Warga
Ahok Tetapkan Syarat Ini Waktu Sumbang Zakat  
Bocah 3 Tahun Hidup Lagi Saat Akan Dimakamkan

Iklan


Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Partai Golkar Menang di Sumut, Peran Musa Rajekshah Disorot

5 hari lalu

Partai Golkar Menang di Sumut, Peran Musa Rajekshah Disorot

Partai Golkar dan kadernya mengambil langkah tepat memilih Ijeck


Namanya Masuk Bursa Ketua Umum Golkar, Ini Profil Agus Gumiwang

8 hari lalu

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita meninjau kendaraan niaga listik pada pameran kendaraan niaga Gaikindo Indonesia International Commercial Vehicle Expo (GIICOMVEC) di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta, Jumat 8 Maret 2024. Industri kendaraan niaga mencatat produksi sebesar 215.000 unit dengan penjualan domestik sebesar 200.000 unit tahun lalu. Kinerja ekspor kendaraan niaga juga selalu mengalami peningkatan dari tahun 2021-2023. Di mana pada tahun 2023 nilai ekspor sebesar 437 juta dolar AS, naik 33 persen dari tahun 2022 yang tercatat 328 juta dolar AS. TEMPO/Tony Hartawan
Namanya Masuk Bursa Ketua Umum Golkar, Ini Profil Agus Gumiwang

Bersama Airlangga Hartarto, Bahlil Lahadalia, dan Bambang Soesatyo, nama Agus Gumiwang masuk bursa calon ketum Partai Golkar.


Partai Golkar Minta Jatah 5 Kursi Menteri, Gibran: Nanti Dibicarakan Lagi

9 hari lalu

Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto (tengah) berswafoto dengan anggota partai usai menghadiri acara konsolidasi Partai Golkar se-Sumbagsel di Palembang, Sumatera Selatan, Jumat 26 Januari 2024. Golkar menargetkan perolehan suara di atas 55 persen suara untuk memenangkan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden no urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka di Sumbagsel.  ANTARA FOTO/Nova Wahyudi
Partai Golkar Minta Jatah 5 Kursi Menteri, Gibran: Nanti Dibicarakan Lagi

Partai Golkar meminta jatah 5 kursi menteri, namun Gibran Rakabuming Raka menegaskan bahwa keputusan akhir ada di tangan capres Prabowo Subianto.


MKGR Klaim Tak Ada Tekanan untuk Dukung Airlangga Jadi Ketum Golkar Lagi

10 hari lalu

Organisasi pendiri Partai Golkar, Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong (MKGR) mendeklarasikan dukungan secara aklamasi kepada Airlangga Hartarto untuk melanjutkan kepemimpinan sebagai Ketua Umum Partai Golkar periode 2024 - 2029. Deklarasi itu dilakukan di Restoran Batik Kuring, Jakarta Selatan pada Minggu, 17 Maret 2024. Tempo/Yohanes Maharso Joharsoyo
MKGR Klaim Tak Ada Tekanan untuk Dukung Airlangga Jadi Ketum Golkar Lagi

Adies menyebut, dukungan pada Airlangga merupakan dukungan spontan karena prestasi selama memimpin Golkar.


MKGR Serahkan Penetapan Jadwal Munas Golkar ke Airlangga

10 hari lalu

Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto saat konferensi pers usai rapat pleno bersama Dewan Pimpinan Pusat (DPP) dan kader Partai Golkar di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta Barat, Minggu, 10 Maret 2024. ANTARA/Fath Putra Mulya
MKGR Serahkan Penetapan Jadwal Munas Golkar ke Airlangga

Dia menegaskan MKGR juga mendukung Airlangga Hartarto sebagai Ketua Umum Partai Golkar untuk periode ketiga 2024-2029.


Hasrat Jokowi Kuasai Partai Golkar Lewat Bahlil Lahadalia

11 hari lalu

Presiden Joko Widodo kini mengincar kursi Ketua Umum Partai Golkar lewat Menteri Investasi Bahlil Lahadalia..
Hasrat Jokowi Kuasai Partai Golkar Lewat Bahlil Lahadalia

Presiden Jokowi mengincar kursi Ketua Umum Partai Golkar melalui Menteri Investasi Bahlil Lahadalia. yang akan bertarung dalam Munaslub.


Politikus Golkar Bilang Dukungan DPD ke Airlangga Jadi Ketum Lagi Bukan karena Tekanan

11 hari lalu

Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto dalam kegiatan syukuran dan konsolidasi partai di Kabupaten Badung, Bali, Jumat, 15 Maret 2024. ANTARA/Ni Putu Putri Muliantari
Politikus Golkar Bilang Dukungan DPD ke Airlangga Jadi Ketum Lagi Bukan karena Tekanan

Dalam kesempatan itu, mereka juga sempat meneriakkan "Airlangga aklamasi" sebanyak tiga kali sebelum konferensi pers dimulai.


Jokowi Masuk Bursa Caketum, Politikus Golkar Bilang Aturan AD/ART Jadi Penghalang

12 hari lalu

Presiden Joko Widodo (tengah) bersiap memberikan keterangan pers usai menghadiri acara Silaturahmi Ramadhan 1444 H DPP PAN di Kantor DPP PAN, Jakarta, Minggu, 2 April 2023. Acara tersebut turut dihadiri para ketua umum partai politik koalisi pendukung pemerintah seperti PAN, Partai Golkar, Partai Gerindra, PPP, dan PKB. ANTARA FOTO/Aprillio Akbar
Jokowi Masuk Bursa Caketum, Politikus Golkar Bilang Aturan AD/ART Jadi Penghalang

Erwin menuturkan, Jokowi perlu mengikuti prosedur yang berlaku jika ingin bergabung dan bersaing dalam pemilihan Ketua Umum Golkar.


Sejumlah Kader Golkar Tidak Persoalkan Bahlil Masuk Bursa Ketum Partai

12 hari lalu

Menteri BKPM Bahlil Lahadalia saat menyerahkan zakat melalui Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di Istana Negara, Jakarta, Rabu, 13 Maret 2024. Penyerahan zakat ini juga diikuti oleh sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju, pimpinan lembaga tinggi negara, pimpinan lembaga negara, kepala daerah, direktur Badan Usaha Milik Negara (BUMN), perwakilan perusahaan swasta, hingga tokoh publik. TEMPO/Subekti.
Sejumlah Kader Golkar Tidak Persoalkan Bahlil Masuk Bursa Ketum Partai

Bahlil diketahui tidak masuk dalam struktur kepengurusan di pusat maupun daerah partai beringin saat ini.


Isu Presiden Jokowi Bakal Berlabuh ke Golkar, Apa Kata Politikus Golkar dan Petinggi PDIP?

13 hari lalu

Presiden Jokowi (ketiga kanan) berbincang dengan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto (ketiga kiri) dan Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla (kedua kanan) saat menghadiri acara puncak HUT ke-58 Partai Golkar di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Jumat, 21 Oktober 2022.  Perayaan HUT ke-58 Partai Golkar tahun 2022 ini mengusung tema
Isu Presiden Jokowi Bakal Berlabuh ke Golkar, Apa Kata Politikus Golkar dan Petinggi PDIP?

Desas-desus Jokowi bakal gabung ke Golkar mendapatkan tanggapan dari petinggi PDIP. Sementara dari pihak Golkar, respons yang diberikan para kader seniornya cukup beragam