TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memanggil beberapa pejabat dari Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) berkaitan dengan penyidikan kasus dugaan tindak pidana korupsi proyek tanggul laut di Biak Numfor, Papua. Mereka yang dipanggil hari ini, Jumat, 18 Juli 2014, adalah Deputi 1 Kementerian PDT Suprayogi Hadi, Sekretaris Kementerian PDT H.M. Nurdin, dan Staf Ahli Kementerian PDT Teuku Afrizanur. Menteri PDT Helmy Faishal Zaini yang diperiksa KPK, Rabu lalu, membantah terlibat kasus itu. (Baca: Helmy: Proyek Talut Biak Numfor Bukan Program Kami)
Menurut Kepala Bagian Pemberitaan dan Informasi KPK Priharsa Nugraha, semuanya dipanggil sebagai saksi. "Bersaksi untuk YS," katanya melalui pesan singkat. YS tak lain adalah Yesaya Sombuk, Bupati Biak Numfor, yang ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara ini.
Yesaya tertangkap tangan menerima suap dari pengusaha konstruksi Teddy Renyut pada 16 Juni lalu di Hotel Acacia Jakarta. Suap berupa uang senilai Sin$ 100.000 atau sekitar Rp 958 juta tersebut diberikan agar perusahaan Teddy menjadi pelaksana proyek tanggul laut di Biak Numfor.
Proyek tanggul laut itu merupakan proyek di bawah naungan Kementerian PDT. Menurut juru bicara KPK, Johan Budi, pihaknya menghimpun informasi dari saksi mengenai anggaran proyek tanggul laut yang terkait dengan Kementerian PDT. (Baca: Tiba di KPK, Menteri Helmy Buru-buru Masuk Gedung)
"Ada keterangan dari beberapa saksi yang perlu dikonfirmasi ke Menteri PDT terkait anggaran. Ini kan APBNP di PDT untuk beberapa wilayah. Si TR (Teddy Renyut, tersangka yang diduga memberi suap) ini berupaya agar anggaran ini buat di Biak. Oleh Bupati proyeknya akan diberikan," kata Johan di kantornya, 16 Juli lalu.
Atas dugaan keterkaitan Kementerian PDT dalam perkara ini, komisi antirasuah telah mengirimkan surat permintaan pencegahan bepergian ke luar negeri ke Direktur Jenderal Imigrasi atas dua staf khusus Helmy, yakni Muamir Muin Syam dan Sabilillah Ardie.
"Tujuan dicegah untuk kepentingan penyidikan, jika satu waktu dipanggil saksi (yang bersangkutan) tidak sedang berada di luar negeri," kata Johan Budi. Larangan ke luar negeri bagi Muamir berlaku sejak 7 Juli 2014 hingga 6 bulan ke depan.
Sebelumnya, Menteri PDT Helmy Faishal membantah jika kementeriannya terlibat dalam proyek pembangunan tanggul laut di Kabupaten Biak Numfor. Menurut dia, proyek tersebut tidak tertera dalam rencana kerja dan anggaran kementerian negara/lembaga.
Hal itu disampaikan seusai dirinya diperiksa KPK hari ini, Rabu, 16 Juli 2014. "Saya tegaskan tidak ada (proyek tanggul laut), tidak ada dalam RKAKL (Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga," katanya di depan pintu masuk gedung KPK, 16 Juli lalu. (Baca: Pertama dalam Sejarah, 2 Menteri Diperiksa KPK)
Dalam perkara ini, Yesaya dijerat Pasal 12 huruf a atau b, atau Pasal 5 ayat 2, jo Pasal 5 ayat 1 a atau b, atau Pasal 11 Undang-Undang No 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah UU No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengenai pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah karena jabatannya. Ancaman pidana terhadap pelanggaran tersebut maksimal seumur hidup dan denda Rp 1 miliar.
Adapun Teddy dijerat Pasal 5 ayat 1 huruf a atau b, atau Pasal 13 Undang-Undang No 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah UU No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengenai orang yang memberi kepada penyelenggara negara yang bertentangan dengan kewajibannya. Ancaman hukumannya berupa penjara paling lama lima tahun dengan denda maksimal Rp 250 juta. (Baca: Bawahan Menteri Helmy Kenal Penyuap Bupati Biak)
FATIMAH KARTINI BOHANG
Topik terhangat:
Jokowi-Kalla | Prabowo-Hatta | Piala Dunia 2014 | Tragedi JIS
Berita terpopuler:
Pamer Busana Muslimah, Syahrini Dirisak Netizen
Komnas HAM Pastikan Pemanggilan Paksa Kivlan Zen
Malaysia Airlines Tertembak Misil Dekat Rusia
