Tim Prabowo Laporkan KPU Jakarta ke Polisi

image-gnews
Dalam penghitungan yang dilakukan seusai pencoblosan oleh 99 pemilih ini, pasangan Prabawo-Hatta mendapatkan 50 suara dan pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla 48 suara. TEMPO/Fully Syafi
Dalam penghitungan yang dilakukan seusai pencoblosan oleh 99 pemilih ini, pasangan Prabawo-Hatta mendapatkan 50 suara dan pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla 48 suara. TEMPO/Fully Syafi
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Tim advokasi calon presiden dan wakil presiden dari poros Partai Gerakan Indonesia Raya Prabowo Subianto-Hatta Rajasa melaporkan Komisi Pemilihan Umum DKI Jakarta ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). KPU DKI dianggap tak menjalankan rekomendasi Badan Pengawas Pemilu untuk mengecek semua tempat pemungutan suara di wilayahnya. (Baca: Jokowi Menang di DKI)

"Ada 200 ribu lebih pemilih ilegal yang suaranya sebenarnya tak sah," kata anggota tim advokasi Prabowo-Hatta, Muhammad Taufik, di kantor DKPP, Senin, 21 Juli 2014. (Baca: Tim Prabowo Menilai Kinerja KPU Buruk)

Pemilih yang dianggap ilegal itu adalah mereka yang memilih menggunakan kartu tanda penduduk saat mencoblos. “Tapi alamatnya tak sesuai dengan TPS tempat pemilih mencoblos,” ujarnya. Taufik berharap DKPP segera memproses laporan itu dan menindak KPU DKI.

Sebelumnya, pada 12 Juli 2014, tim Prabowo melaporkan dugaan kecurangan dan pelanggaran kepada Bawaslu DKI dan Panwaslu di lima wilayah kota di DKI. Selain itu, pihaknya juga menuntut pemilu ulang di 5.841 TPS.

Berdasarkan hasil rekapitulasi suara yang ditetapkan KPU DKI, pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla menang dengan perolehan 2.859.894 suara atau 53,079 persen. Sementara itu, pasangan Prabowo-Hatta memperoleh 2.528.064 suara atau 46,920 persen.

Hasil rapat pleno di tingkat provinsi itu ditetapkan pada Ahad dinihari, 20 Juli 2014, sekitar pukul 01.30 WIB di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat. Rapat pleno KPU DKI diwarnai aksi walk out saksi dari Prabowo-Hatta. Mereka meminta rapat pleno diundur, menunggu hasil verifikasi data pemilih di 5.841 TPS sesuai dengan rekomendasi Badan Pengawas Pemilu DKI. Namun rapat pleno tetap berjalan dengan disaksikan saksi dari pasangan Jokowi-JK dan Bawaslu.

Iklan
image-banner
Scroll Untuk Melanjutkan

MUHAMMAD MUHYIDDIN

Terpopuler
Deklarasi Ansharul Khilafah Dukung ISIS Dibubarkan
Jokowi Batal Balik Jadi Gubernur Jika Ini Terjadi  
Jembatan Comal Amblas, Macetnya Sampai ke Nagreg
Hamas Tangkap Seorang Tentara Israel
iPad Milik Korban MH17 Kirim Pesan ke Keluarga
Indonesia Raih Dua Gelar di Taipei Open
Tujuh Polisi Indonesia Masuk Tim Investigasi MH17
Seorang Mahasiswa Tewas Ditusuk Anggota Geng Motor
Ini Data Korban Kekerasan Geng Motor Di Cirebon
Dukung Palestina, SBY Hubungi Mahmud Abbas

 

Iklan


Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


KPU DKI: 1.859 Bacaleg Memenuhi Syarat Ikut Pemilu 2024

7 Agustus 2023

Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta, di Senen, Jakarta Pusat. ANTARA /HO-Humas KPU DKI Jakarta.
KPU DKI: 1.859 Bacaleg Memenuhi Syarat Ikut Pemilu 2024

KPU DKI mengumumkan ribuan bakal calon legislatif (bacaleg) memenuhi syarat (MS) dan sisanya, ratusan peminat tidak memenuhi syarat (TMS)


Survei Capres Muhaimin Iskandar Rendah, PKB: Masih Ada Peluang

27 Desember 2021

Wakil Ketua DPR RI Abdul Muhaimin Iskandar
Survei Capres Muhaimin Iskandar Rendah, PKB: Masih Ada Peluang

Dalam survei tersebut Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar hanya dipilih 0,1 persen responden.


DPR Dorong KPU dan Bawaslu Antisipasi Potensi Masalah Pemilu 2024

22 Desember 2021

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Saan Mustofa
DPR Dorong KPU dan Bawaslu Antisipasi Potensi Masalah Pemilu 2024

Komisi II DPR meminta KPU dan Bawaslu Provinsi Jawa Barat mengantisipasi kesulitan pemilih menggunakan hak pilih, lantaran diprediksi akan banyak surat suara.


Pilkada Kalsel : Denny Indrayana Nomor 2, Sahbirin Nomor 1

24 September 2020

Denny Indrayana bersama Difriadi Darjat usai menerima rekomendasi calon gubernur dan calon wakil gubernur Kalimantan Selatan dari Partai Gerindra di Kantor DPP Partai Gerindra, Jakarta, Senin, 3 Agustus 2020. Denny Indrayana merupakan aktivis dan akademisi yang pernah menjadi Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Tempo/Nurdiansah
Pilkada Kalsel : Denny Indrayana Nomor 2, Sahbirin Nomor 1

Komisi Pemilihan Umum Daerah Kalimantan Selatan mengundi nomor pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Pilkada 2020.


Vicky Prasetyo Daftar Jadi Calon Wakil Bupati Pohuwato Gorontalo

24 Februari 2020

Vicky Prasetyo. Tabloidbintang.com
Vicky Prasetyo Daftar Jadi Calon Wakil Bupati Pohuwato Gorontalo

Mendaftarkan diri sebagai calon wakil bupati lewat jalur independen, Vicky Prasetyo berjanji menyebarkan cinta untuk masyarakat Pohuwato, Gorontalo.


KPU DKI Tunda Putusan Bawaslu, Muhammad Taufik Akan Kembali Gugat

4 September 2018

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Muhammad Taufik usai menjalani pemeriksaan sebagai saksi di gedung KPK
KPU DKI Tunda Putusan Bawaslu, Muhammad Taufik Akan Kembali Gugat

Ketua KPU DKI Betty Idroos mengatakan, penundaan kasus Muhammad Taufik itu didasarkan pada surat edaran KPU pusat.


Bawaslu Loloskan Taufik Gerindra, KPU DKI Tunggu Putusan MA

4 September 2018

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Muhammad Taufik usai menjalani pemeriksaan sebagai saksi di gedung KPK
Bawaslu Loloskan Taufik Gerindra, KPU DKI Tunggu Putusan MA

Taufik Gerindra, mantan napi korupsi, diloloskan sebagai bakal caleg oleh Bawaslu, KPU DKI masih nunggu putusan MA.


KPU Kabupaten Tangerang Targetkan 80 Persen Suara Pemilih

30 Mei 2018

Ilustrasi pilkada
KPU Kabupaten Tangerang Targetkan 80 Persen Suara Pemilih

KPU menggandeng lembaga swadaya masyarakat guna meyakinkan pemilih untuk datang ke tempat pemungutan suara.


KPU Jawa Barat Tak Bisa Mengakses Pesantren Al Zaytun Indramayu

17 Maret 2018

Masjid Rahmatan Lil'Alamin di Kawasan Pesantren Al-Zaytun, Indramayu, Jawa Barat. TEMPO/Aditya Herlambang Putra
KPU Jawa Barat Tak Bisa Mengakses Pesantren Al Zaytun Indramayu

Petugas KPU Jawa Barat yang bertugas mencocokkan dan meneliti identitas pemilih Pilgub Jawa Barat dilarang masuk ke Pesantren Al Zaytun.


KPU Sumut Akan Mendampingi JR Saragih Melegalisasi Ijazah SMA

7 Maret 2018

JR Saragih tampak terisak dan menahan air mata saat memberikan penjelasan kepada wartawan usai penetepan Calon Gubernur Sumatera Utara di Hotel Grand Mercure, 12 Februari 2018. FOTO/IIL ASKAR MONDZA
KPU Sumut Akan Mendampingi JR Saragih Melegalisasi Ijazah SMA

KPU Sumut telah mengirimkan surat kepada JR Saragih. Surat itu berisi permintaan agar JR Saragih melegalisasi ijazah SMA-nya. KPU Siap mendampingi.