TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Sekretaris Jenderal Asosiasi Pengusaha Retail Indonesia (Aprindo) Satria Hamid Ahmadi mengatakan semua anggota Aprindo hari ini buka seperti biasa. "Kami tidak ada yang tutup. Konsumen, kan, tetap butuh barang," kata Satria saat dihubungi, Selasa, 22 Juli 2014.
Satria berharap isu akan adanya kerusuhan saat pengumuman pemilihan presiden oleh Komisi Pemilihan Umum tak akan terjadi. "Sampai pilpres kemarin, kan, sudah terjadi demokrasi yang baik," katanya.
Menurut Satria, setiap toko tak menerapkan keamanan yang lebih daripada hari biasanya. Sebab, kata dia, tanpa ada pengumuman pilpres pun, semua anggota Aprindo memiliki standar operasional prosedur untuk keamanan toko. "Kami tingkatkan kewaspadaan saja, tapi tak berlebihan," katanya.
Aprindo, kata dia, tak ingin menimbulkan kekhawatiran konsumen. "Kalau kami menerapkan keamanan yang berlebihan, nanti masyarakat malah takut," ujarnya. Padahal kerusuhan belum tentu terjadi. (Baca: Satpol PP dan Polisi Jaga Objek Vital di Jakarta)
Satria optimistis pengumuman hasil pilpres akan direspons positif oleh segala pihak. Yang menang, kata dia, diharapkan tidak tinggi hati, dan yang kalah bisa menerimanya dengan legawa. "Ini, kan, kemenangan untuk rakyat Indonesia," katanya.
Kepolisian Daerah Metro Jaya mengendus pergerakan massa menjelang penetapan hasil rekapitulasi suara pemilu presiden. Informasi yang dihimpun satuan intelijen menyebutkan adanya sejumlah aksi massa di sekitar gedung Komisi Pemilihan Umum. "Memang ada yang melapor akan unjuk rasa," ujar Kapolda Metro Jaya Inspektur Jenderal Dwi Priyatno, Senin, 21 Juli 2014.
Dwi menjelaskan polisi tak akan melarang rencana aksi sejauh dilaporkan dan berlangsung secara tertib. Hanya, aksi mereka nantinya akan dilokalisasi dalam radius 200 meter, seperti di Bundaran Hotel Indonesia. "Tak boleh digelar di muka gedung KPU," katanya.
Untuk pengamanannya, Dwi menyiagakan puluhan ribu personel guna pengamanan penetapan hasil pemilu presiden. Mereka disebar di sejumlah obyek vital, khususnya di sekitar gedung Komisi Pemilihan Umum. "Kurang-lebih ada 31 ribu," ujarnya. (Baca: Pelaku Pasar Yakin Tak Akan Ada Kerusuhan)
Dwi menjelaskan pasukan pengamanan merupakan kekuatan gabungan. Sebanyak 21 ribu di antaranya berasal dari Polri, dan sisanya dari Tentara Nasional Indonesia. Dukungan pasukan Polri berasal dari satuan Sabhara, Brigade Mobil, Pengamanan Obyek Vital, dan Intelijen. Mereka disebar di tujuh titik di sekitar Ibu Kota. "Khusus di KPU kita siagakan 3.400 personel," katanya.
TRI ARTINING PUTRI | RIKY FERDIANTO
Terpopuler:
SBY Berhentikan Kepala Staf TNI AD
Berita Potong Kelamin, Ahmad Dhani ke Dewan Pers
Ahok Ngamuk Tamunya Kemalingan di Balai Kota
Intelijen AS Beberkan Temuan Soal Jatuhnya MH17
