Buruh Pro-Prabowo Akan Bergerak ke Bawaslu dan KPU

image-gnews
Para buruh pekerja berjalan di dekat jalur kereta api dalam perjalanan mereka untuk bekerja di Jakarta (2/6). Kereta api adalah transportasi massal andalan para pekerja di Jakarta. REUTERS/Beawiharta
Para buruh pekerja berjalan di dekat jalur kereta api dalam perjalanan mereka untuk bekerja di Jakarta (2/6). Kereta api adalah transportasi massal andalan para pekerja di Jakarta. REUTERS/Beawiharta
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Ribuan buruh pro-Prabowo Subianto yang tengah berunjuk rasa di Bundaran Hotel Indonesia akan bergerak ke kantor Badan Pengawas Pemilu dan Komisi Pemilihan Umum. "Kami akan long march ke Bawaslu dan KPU setelah orasi di HI," kata Sekretaris Jenderal Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia Muhammad Rusdi di Bundaran HI, Jakarta Pusat, Selasa, 22 Juli 2014.

Rusdi mengatakan massa buruh membawa tiga tuntutan. "Usut kecurangan pilpres, lakukan penghitungan suara ulang, dan tunda hasil rekapitulasi suara," kata Rusdi. Tuntutan ini, kata dia, muncul lantaran banyak ditemukan kecurangan. Dia menuding kubu pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla yang melakukan kecurangan tersebut. Indikasinya, kata Rusdi, banyak rekomendasi Bawaslu yang tak dilakukan oleh KPU.

Menurut Rusdi, para buruh tersebut datang langsung dari lima kota. Antara lain, Karawang, Bekasi, Purwakarta, Tangerang, dan Jakarta. "Semua berangkat dari kantornya masing-masing," ujarnya.

Sekitar 5.000 buruh pro-Prabowo membanjiri Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta Pusat, hari ini. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia Said Iqbal mengatakan massa buruh mulai berkumpul di HI sekitar pukul 13.30 WIB. "Setelah berkumpul semua, kita akan jalan kaki ke Komisi Pemilihan Umum dan berkumpul di radius 200 meter dari wilayah steril," kata Said saat dihubungi, Selasa, 22 Juli 2014.

Said mengatakan massa buruh tersebut berasal dari Jakarta dan Karawang. Mulanya, kata dia, akan berangkat 10 ribu buruh. "Tapi tak ada kendaraan yang bisa disewa sebanyak itu," ujarnya.

Sebelumnya, anggota Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia, Andi William Sinaga, berpendapat bahwa buruh yang turun ke jalan hari ini patut dicurigai bukan buruh. "Buruh tak bisa digerakkan untuk kepentingan politis apa pun, apalagi dibayar," katanya kemarin.

Iklan
image-banner
Scroll Untuk Melanjutkan

Menurut Andi, buruh sepatutnya menghormati keputusan apa pun yang ditetapkan KPU hari ini. Andi menyarankan pihak yang tak setuju dengan hasil rekapitulasi 22 Juli untuk membawanya ke MK.

AMRI MAHBUB

MH17 | Pemilu 2014 | Ramadan 2014 | Tragedi JIS | Hasil Pilpres 2014

Berita terpopuler lainnya:
SBY Berhentikan Kepala Staf TNI AD
Berita Potong Kelamin, Ahmad Dhani ke Dewan Pers
Saran Ahok Buat Jokowi Usai Pengumuman Pilpres

Iklan


Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Buruh Gelar Aksi Hari Ini, Tuntut Kenaikan Upah 15 Persen dan Stop Perang Israel - Hamas

27 Oktober 2023

Puluhan Buruh mendengarkan orasi yang disampaikan oleh Presiden Partai Buruh di Kantor Kementerian Ketenagakerjaan. Jl. Gatot Subroto, Kuningan Timur, Jakarta Selatan. Kamis, 21 September 2023. Aksi demo buruh yang dihadiri oleh Presiden Partai Buruh, Said Iqbal merupakan gelombang aksi setiap hari di tiap kabupaten/kota dan provinsi di seluruh Indonesia. Tempo/Magang/Joseph.
Buruh Gelar Aksi Hari Ini, Tuntut Kenaikan Upah 15 Persen dan Stop Perang Israel - Hamas

Partai Buruh mengusung dua tuntutan yakni kenaikan upah minimum 2024 sebesar 15 persen dan hentikan perang Israel - Hamas.


Buruh Tolak Penetapan UMP: Ada 5 Poin Sorotan dan Ancam Demo Besar

29 November 2022

Presiden Partai Buruh Said Iqbal memberikan keterangan dalam aksi buruh di sekitar Istana Negara, Jakarta, Rabu, 12 Oktober 2022. Apabila enam tuntutan demo buruh tidak diperhatikan pemerintah, Saiq mengklaim akan ada aksi mogok buruh dalam skala nasional. TEMPO/Aqsa Hamka
Buruh Tolak Penetapan UMP: Ada 5 Poin Sorotan dan Ancam Demo Besar

Sebelumnya, 33 gubernur telah mematok kenaikan UMP 2023 yang berlaku mulai 1 Januari. Banten, misalnya, menetapkan UMP pada 2023 naik 6,4 persen.


Buruh Tuntut Kepala BPOM dan Menkes Mundur Buntut Kasus Gagal Ginjal: Tidak Punya Feeling dan Insting

28 Oktober 2022

Presiden Partai Buruh Said Iqbal memberikan keterangan dalam aksi buruh di sekitar Istana Negara, Jakarta, Rabu, 12 Oktober 2022. Apabila enam tuntutan demo buruh tidak diperhatikan pemerintah, Saiq mengklaim akan ada aksi mogok buruh dalam skala nasional. TEMPO/Aqsa Hamka
Buruh Tuntut Kepala BPOM dan Menkes Mundur Buntut Kasus Gagal Ginjal: Tidak Punya Feeling dan Insting

Buruh menuntut pemerintah bertanggung jawab atas masalah kasus gagal ginjal akut yang menimpa sejumlah anak di Indonesia.


Partai Buruh Menyatakan Lima Tuntutan Atas Tragedi di Stadion Kanjuruhan

2 Oktober 2022

Polisi berusaha menghalau suporter yang masuk ke lapangan usai pertandingan BRI Liga 1 antara Arema melawan Persebaya di Stadion Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur, Sabtu malam, 1 Oktober 2022. Polda Jatim mencatat jumlah korban jiwa dalam kerusuhan tersebut sementara sebanyak 127 orang.  REUTERS TV melalui REUTERS
Partai Buruh Menyatakan Lima Tuntutan Atas Tragedi di Stadion Kanjuruhan

Partai Buruh menyampaikan duka cita mendalam atas jatuhnya korban jiwa dan korban luka seusai tragedi di Stadion Kanjuruhan.


Buruh Akan Demo di DPR pada 6 September Respon Kenaikan Harga BBM

3 September 2022

Antrean kendaraan di SPBU Siliwangi, Pamulang, Tangerang Selatan menunggu giliran pengisian BBM, Sabtu, 3 September 2022. TEMPO/Lani Diana
Buruh Akan Demo di DPR pada 6 September Respon Kenaikan Harga BBM

Buruh akan demo serentak 6 September 2022, respon kenaikan harga BBM.


Buruh Desak Anies Ajukan Banding Soal UMP DKI hingga Ancam Mogok Kerja

27 Juli 2022

Massa buruh Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan Partai Buruh Indonesia saat menggelar aksi unjuk rasa di Balai Kota DKI, Jakarta, Rabu 20 Juli 2022. Unjuk rasa dilakukan menyusul putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang mengabulkan gugatan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) berkait upah minimum provinsi (UMP) DKI Jakarta. TEMPO/Subekti.
Buruh Desak Anies Ajukan Banding Soal UMP DKI hingga Ancam Mogok Kerja

Jika sampai Jumat, 29 Juli, Anies tidak melakukan banding, Said memastikan buruh akan mengajukan langkah hukum tanpa melibatkan gubernur.


May Day 2022, Serikat Pekerja Indonesia: Masih Banyak Buruh Menderita

1 Mei 2022

Massa buruh berorasi dalam menggelar aksi di depan Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis, 21 April 2022. Sepuluh tuntutan tersebut di antaranya tolak penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden, turunkan harga BBM, minyak goreng, PDAM, listrik, pupuk, PPN, dan tol, serta hentikan pembahasan UU Cipta Kerja inkonstitusional dan hentikan upaya revisi UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. TEMPO/M Taufan Rengganis
May Day 2022, Serikat Pekerja Indonesia: Masih Banyak Buruh Menderita

Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (ASPEK Indonesia) mendesak Pemerintah untuk hadir dan peduli pada nasib pekerja di Indonesia


Survei Capres Muhaimin Iskandar Rendah, PKB: Masih Ada Peluang

27 Desember 2021

Wakil Ketua DPR RI Abdul Muhaimin Iskandar
Survei Capres Muhaimin Iskandar Rendah, PKB: Masih Ada Peluang

Dalam survei tersebut Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar hanya dipilih 0,1 persen responden.


DPR Dorong KPU dan Bawaslu Antisipasi Potensi Masalah Pemilu 2024

22 Desember 2021

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Saan Mustofa
DPR Dorong KPU dan Bawaslu Antisipasi Potensi Masalah Pemilu 2024

Komisi II DPR meminta KPU dan Bawaslu Provinsi Jawa Barat mengantisipasi kesulitan pemilih menggunakan hak pilih, lantaran diprediksi akan banyak surat suara.


Bela Anies Baswedan, KSPI: Justru Apindo yang Bermain Politik

22 Desember 2021

Presiden Partai Buruh Said Iqbal. TEMPO/Lani Diana
Bela Anies Baswedan, KSPI: Justru Apindo yang Bermain Politik

Anies Baswedan merevisi besaran kenaikan UMP DKI dari 0,8 persen menjadi 5,1 persen. Hal ini dikritik pengusaha namun didukung buruh