Jokowi-Kalla Diminta Ikutkan Publik Susun Kabinet

Editor

Budi Riza

image-gnews
Koordinator Kontras Haris Azhar. Tempo/Tony Hartawan
Koordinator Kontras Haris Azhar. Tempo/Tony Hartawan
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Koalisi Masyarakat Sipil merekomendasikan agar presiden dan wakil presiden terpilih, Joko Widodo-Jusuf Kalla, melibatkan publik dalam penyusunan kabinet. Anggota Koalisi, Haris Azhar, mengatakan keterlibatan publik bertujuan menghindari masuknya "penjahat" dalam kabinet. (Baca: Poempida Tegaskan Belum Ada Pembahasan Kabinet)

"Untuk kesatuan bangsa yang lebih utuh," kata Haris Azhar, yang juga merupakan Koordinator Nasional Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan, dalam konferensi pers di kantornya, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu, 23 Juli 2014.

Haris mengatakan Jokowi-Kalla harus mempertimbangkan calon pengisi kabinet dengan saksama. Sebab, rakyat sudah mempercayakan amanah kepada mereka. "Rakyat jangan dizalimi," ujarnya.

Selain itu, kata Haris, Jokowi-Kalla disarankan agar tidak mengakomodasi kubu partai politik pro-Prabowo Subianto yang ingin menyeberang. "Patut diduga sebagai upaya masuk ke dalam kekuasaan belaka," katanya. Dia meminta pasangan tersebut membangun pemerintahan yang partisipatif dan egaliter. (Baca: Jokowi Kembali ke Balai Kota)

Anggota Koalisi yang juga merupakan anggota Indonesia Corruption Watch, Donald Fariz, merekomendasikan agar Jokowi-Kalla membangun pemerintahan yang tetap berfokus pada pemberantasan korupsi. "Harus menjadi salah satu skala prioritas," ujarnya. Menurut dia, hal tersulit dalam pemberantasan korupsi ialah implementasinya.

Haris juga menyarankan pasangan presiden-wakil presiden baru tersebut untuk tak memilih tokoh yang pernah terlibat kasus pelanggaran hak asasi manusia dan pelaku diskriminasi. "Penjahat kemanusian tersebut tak layak masuk kabinet," ujarnya.

Donald mengatakan pemilihan Menteri Hukum dan HAM menjadi tolok ukur keberhasilan pertama pemerintahan Jokowi-Kalla. Menurut dia, posisi menteri yang stategis ini harus diisi orang yang tepat. (Baca: Istri Jokowi Yakin Suaminya Jadi 'Orang Besar')

Iklan
image-banner
Scroll Untuk Melanjutkan

Selain Menteri Hukum, Donald mengatakan, Menteri Dalam Negeri juga menjadi posisi yang sangat strategis dalam pemberantasan korupsi. "Korupsi di level bawah dapat dipantau dari posisi ini," ujarnya. Donald menyebutkan kasus Gubernur Banten Atut Chosiyah sebagai contoh.

Kemarin, Komisi Pemilihan Umum telah menetapkan Jokowi-Kalla sebagai Presiden dan Wakil Presiden Indonesia terpilih periode 2014-2019. Pasangan mantan Wali Kota Solo dan mantan wakil presiden itu memperoleh suara sebesar 53,15 persen. Adapun perolehan suara pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa 46,85 persen.


AMRI MAHBUB





Terpopuler:

Kekejaman Politikus Cantik Israel pada Rakyat Gaza
Ahok Kaget Prabowo Tolak Pelaksanaan Pilpres
Jenderal Budiman Kerap Tak Seirama dengan Panglima
Marshanda Siap Terima Risiko Lepas Jilbab
Marshanda Tanggalkan Jilbab



Iklan


Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Survei Capres Muhaimin Iskandar Rendah, PKB: Masih Ada Peluang

27 Desember 2021

Wakil Ketua DPR RI Abdul Muhaimin Iskandar
Survei Capres Muhaimin Iskandar Rendah, PKB: Masih Ada Peluang

Dalam survei tersebut Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar hanya dipilih 0,1 persen responden.


DPR Dorong KPU dan Bawaslu Antisipasi Potensi Masalah Pemilu 2024

22 Desember 2021

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Saan Mustofa
DPR Dorong KPU dan Bawaslu Antisipasi Potensi Masalah Pemilu 2024

Komisi II DPR meminta KPU dan Bawaslu Provinsi Jawa Barat mengantisipasi kesulitan pemilih menggunakan hak pilih, lantaran diprediksi akan banyak surat suara.


Pentingnya Ratifikasi Konvensi Anti-Penghilangan Paksa

10 April 2019

Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Yati Andriani. TEMPO/Amston Probel
Pentingnya Ratifikasi Konvensi Anti-Penghilangan Paksa

Rencana ratifikasi Konvensi Anti-Penghilangan Paksa sudah kerap didengungkan oleh pemerintah.


Kontras: Aparat Keamanan Dominasi Pelanggaran HAM di Sumut

9 Desember 2017

Aktivis HAM Kontras membagikan stiker bertemakan HAM saat melakukan aksi demo di Bundaran HI, Jakarta, 10 Desember 2015. Penetapan tanggal tersebut adalah untuk memperingati pengadopsian Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia pada 1948 oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). TEMPO/Subekti
Kontras: Aparat Keamanan Dominasi Pelanggaran HAM di Sumut

Kontras mengungkapkan aparat keamanan diduga menjadi aktor dominan kasus pelanggaran HAM di Sumatera Utara. Kontras menyoroti praktek tidak manusiawi.


Kasus La Gode, KontraS: Panglima TNI Baru Harus Tegas

7 Desember 2017

KSAU Marsekal Hadi Tjahjanto didampingi Ketua Komisi I Abdul Kharis Almasyhari (kedua kanan) memberikan keterangan pers seusai fit and proper tes sebagai calon Panglima TNI di Komisi I DPR RI, Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen Senayan, 6 Desember 2017.  Setelah menjalani uji kelayakan dan kepatutan selama hampir 6 jam, Komisi I DPR menyetujui Marsekal Hadi Tjahjanto untuk menjadi Panglima TNI dan menyetujui pemberhentian dengan hormat Jenderal Gatot Nurmantyo. TEMPO/Dhemas Reviyanto
Kasus La Gode, KontraS: Panglima TNI Baru Harus Tegas

KontraS menyebutkan kasus La Gode merupakan teguran yang tepat begi profesionalisme TNI


KontraS Desak Dua Institusi Ini Tuntaskan Kasus La Gode

7 Desember 2017

Wakil Koordinator Bidang Advokasi KontraS, Putri Kanesia, saat menyampaikan siara pers terkait peringatan 15 tahun gerakan melawan praktik hukuman mati sedunia pada 10 Oktober 2017
KontraS Desak Dua Institusi Ini Tuntaskan Kasus La Gode

Kasus La Gode menjadi perhatian KontraS.


Kontras: Dalam Pelarian, La Gode Curhat Soal Kekerasan

6 Desember 2017

Ilustrasi kekerasan. radiocacula.com
Kontras: Dalam Pelarian, La Gode Curhat Soal Kekerasan

Kontras menemukan bukti bahwa La Gode sempat menemui istrinya pada masa pelariannya. La Gode menceritakan kekerasan yang dialaminya.


Kontras Minta TNI Usut Kasus La Gode dengan Transparan

1 Desember 2017

Koordinator Kontras, Yati Andriyani. TEMPO/Rezki A.
Kontras Minta TNI Usut Kasus La Gode dengan Transparan

Kontras berharap penyelidikan kasus kematian La Gode berjalan transparan, obyektif dan akuntabel.


Yusman Telaumbanua, Kisah Kejanggalan Vonis Hukuman Mati

29 Oktober 2017

Aktivis KontraS, Satrio Wirataru (kiri) dan Alex Argo Hernowo (kanan) menunjukan foto-foto bukti penyiksaan terhadap Yusman Telaumbanua dan Rusula Hia di Kantor KontraS, Jakarta, 28 Maret 2015. KontraS menemukan fakta yang memperkuat dugaan adanya rekayasa kasus. TEMPO/Dhemas Reviyanto
Yusman Telaumbanua, Kisah Kejanggalan Vonis Hukuman Mati

Kontras meluncurkan film dokumenter tentang Yusman Telaumbanua, pemuda Nias yang divonis hukuman mati oleh pengadilan.


Kontras Usulkan Komisi Kepresidenan untuk Tuntaskan Kasus HAM

24 Oktober 2017

Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) mengantarkan ribuan kartu pos bergambar mendiang Munir untuk Presiden Joko Widodo di Kantor Sekertariat Negara, Jakarta, 17 Januari 2017. Dalam ribuan kartu pos tersebut terdapat sejumlah tanda tangan masyarakat dari 20 daerah di Indonesia. TEMPO/Subekti
Kontras Usulkan Komisi Kepresidenan untuk Tuntaskan Kasus HAM

Komisi Kepresidenan dinilai akan memudahkan Presiden Jokowi dalam menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat.