TEMPO.CO, Jakarta: Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Chairul Tanjung mengakui transisi pemerintahan Indonesia tidak berjalan mulus sejak zaman Orde Lama. "Kita sudah punya sejarah buruk soal transisi pemerintahan," ujar dia di kantornya, Rabu, 23 Juli 2014.
Menurutnya, proses transisi yang dilakukan pemerintahan baru tidaklah mudah. Bos Trans Corp ini lantas mencontohkan masa transisi dari Presiden Sukarno ke Soeharto, kemudian ke Habibie, Abdurrahman hingga Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) selalu menyimpan catatan kurang baik. "Baru era inilah saya melihat (lancar), bayangkan sebelum pengumuman saja masih bisa duduk sama-sama," kata dia. (Baca: Ucapan Selamat dari Pemimpin Dunia untuk Jokowi)
Untuk saat ini, kata dia, pemerintah SBY telah menyiapkan sejumlah upaya agar transisi berjalan lancar, salah satunya dengan membuka diri saat dimintai konsultasi tim transisi pemerintah baru. "Saya yakin Pak SBY setuju," ujarnya.
Dengan upaya itu, CT, panggilan Menteri Chairul, menyatakan menumpuknya program warisan dari pemerintah saat ini dengan sendirinya mampu dilanjutkan pemerintahan yang baru. "Saya tahu persis kedua calon, kemampuannya, dan sebagainya," kata dia dengan nada optimis.
Bukan hanya itu, di tengah proses berlangsung, ia mengingatkan semua menteri di jajaran Kabinet Indonesia Bersatu II tidak memanfaatkan transisi ini untuk memperkenalkan diri pada pemerintahan baru dengan harapan memperoleh kursi kekuasaan. "Kalau nyelonong-nyelonong sendiri gitu insubkoordinasi, biar bagaimana pun kami ini kan menterinya Pak SBY," kata dia. (Baca: Jokowi: Salam Tiga Jari, Persatuan Indonesia)
Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Armida Salsiah Alisjahbana menambahkan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bakal mengundang presiden terpilih secara definitif. "Itulah mulai proses transisinya," kata dia.
Ia menyatakan setelah proses tersebut berjalan, maka tim transisi presiden baru bakal berkonsultasi menyiapkan agenda pemerintahan baru sesuai dengan kementerian masing-masing. "Contoh Bappenas karena perencanaan dengan soal RPJM, menteri yang lain, yang lain lagi," ujarnya.
JAYADI SUPRIADIN
Berita Terpopuler
Pulang Berlibur, Hotasi Nababan Dieksekusi
Pangkostrad Letjen Gatot Nurmatyo Jadi KSAD Baru
Tanya Soal Pemotongan Gaji, Dihajar Atasan
Prabowo Takkan Perkarakan Perolehan Suara ke MK